Mafindo: Hoaks Covid-19 Bahayakan Penanganan Pandemi di Indonesia

Harianjogja.com, JAKARTA-Di tengah keprihatinan bangsa Indonesia yang tengah menarik tuas rem PPKM Darurat guna menekan laju penyebaran Covid-19, media digital di Tanah Air masih terus dibanjiri dengan berbagai hoaks dan hasut yang meresahkan.

Masyarakat Anti Fitnah Indonesia atau Mafindo melalui situs TurnBackHoax.ID mencatat 1.060 hoaks Covid-19 sejak Januari 2020 hingga Juli 2021, sebagian di antaranya mengandung narasi yang membahayakan masyarakat dan merusak upaya penanganan pandemi, termasuk yang disebarkan oleh dr Lois yang saat ini kasusnya sedang ditangani oleh Polri.

Sangat mendesak inisiatif bersama supaya masyarakat tidak mudah menjadi korban hoaks pandemi, tidak cukup dengan klarifikasi secara digital, edukasi dan sosialisasi di dunia nyata sangat penting untuk dilakukan. Pemerintah, platform dan masyarakat
harus bergandengan tangan untuk menekan peredaran hoaks.

Hoaks yang menyebut rumah sakit meng-Covid-kan pasien dan pasien meninggal karena keracunan interaksi obat yang diresepkan dokter, sangat massif menyebar di masyarakat. Hal itu membuat orang yang sakit baik Covid-19 maupun bukan, takut untuk pergi ke rumah sakit dan bertemu dokter.

Tercatat beberapa kasus warga meninggal yang terlambat ditangani rumah sakit, akibat termakan hoaks tersebut, sehingga enggan untuk bergegas ke rumah sakit. Hal ini juga mungkin terjadi kepada sebagian warga yang meninggal ketika isolasi mandiri di rumahnya.

Hoaks ambulans kosong yang berputar-putar keliling kota untuk menakut-nakuti warga, dipercaya sebagian orang sehingga terjadi beberapa insiden perusakan ambulans, seperti pelemparan batu dan kaca pecah di Jogja dan Solo pada minggu kedua Juli 2021. Hal ini sangat meresahkan para petugas ambulans yang masih harus tetap bekerja di tengah tekanan tinggi akibat antrian pasien
atau jenazah yang membutuhkan ambulans.

Baca juga: Sapa Aruh: Sultan Kerahkan APBD dan Danais untuk Bantuan Sosial

“PPKM Darurat ini harus disertai dengan upaya serius untuk menekan lajur penyebaran hoaks pandemi, karena hoaks ini masih
berperan dalam abainya masyarakat terhadap protokol kesehatan, penolakan terhadap vaksin, hingga meninggalnya warga karena salah mengambil keputusan dalam situasi genting,” kata Septiaji Eko Nugroho selaku Ketua Presidium Mafindo dalam rilis yang diterima Harianjogja.com, Rabu (21/7/2021).

Menurutnya dr Lois yang sudah diproses hukum, tidak serta merta akan mengurangi laju peredaran hoaks, karena polarisasi antara kubu rasional dan kubu denial sudah terlanjur menguat. Kubu denial ini sangat aktif di media sosial, salah satunya group di Facebook “Akhiri Plandemic” beranggotakan 13.000 anggota, dan setiap harinya berseliweran konten yang mengajak masyarakat untuk tidak mempercayai Covid-19 dan upaya penanganan pandemi yang sedang dilakukan.

"Kalaupun dr Lois berhenti menyebarkan hoaks, maka akan ada orang lain yang kemudian ditokohkan oleh kelompok denial ini," kata dia. 

“Platform media sosial seperti Facebook, Twitter, Instagram, Tiktok juga perlu lebih responsif untuk menyisir konten hoaks yang dilaporkan masyarakat, khususnya konten hoaks yang sudah diklarifikasi oleh ekosistem periksa fakta di Indonesia. Platform perlu memanfaatkan database hoaks yang terbangun untuk secara otomatis memperingatkan pengguna jika mengunggah konten hoaks yang
serupa. Akun-akun yang berulang kali sengaja menyebarkan hoaks COVID19 yang meresahkan perlu dikeluarkan dari platform,” sambung Septiaji.

Ketimpangan Hoaks dan Klarifikasi

Ketimpangan antara jumlah hoaks yang beredar dengan klarifikasi yang sampai ke masyarakat masih menjadi masalah besar. Meskipun media massa, lembaga periksa fakta, dan pemerintah, sudah berusaha melakukan upaya periksa fakta, namun masih lebih banyak masyarakat yang terpapar hoaks dan tidak semuanya bisa mengetahui klarifikasinya.

Eko Juniarto selaku Presidium Mafindo Bidang Periksa Fakta, menjelaskan dari analisis Mafindo terhadap sejumlah artikel periksa fakta yang dipublikasikan, sebuah hoaks bisa sepuluh kali lipat lebih banyak disebarkan ketimbang klarifikasinya. Ini menjadi persoalan serius, karena banyak masyarakat yang lebih mudah mengakses konten hoaks, tetapi tidak banyak yang membaca klarifikasinya.

Ketimpangan informasi ini yang menyebabkan masih banyak masyarakat yang lebih percaya kepada hoaks daripada informasi faktual yang dikeluarkan oleh otoritas maupun pakar kesehatan. ”Upaya mendekatkan masyarakat dengan klarifikasi atas hoaks yang beredar perlu dilakukan secara rutin meng-update para tokoh masyarakat dan tokoh agama terkait isu terkini, sehingga mereka bisa ikut membantu meluruskan informasi di komunitasnya," kata Eko.

Demikian juga kantor desa, kelurahan, kecamatan, puskesmas, rumah sakit, perlu secara berkala memajang poster yang berisi klarifikasi atas issue hoaks terkini yang dinilai paling meresahkan masyarakat. Pemerintah bisa menggerakkan institusi yang memiliki jejaring struktural ke daerah untuk membantu menjernihkan informasi, merangkap perpanjangan telinga untuk mendengarkan keresahan masyarakat. Kementerian Dalam Negeri bisa mengirim radiogram berkala kepada pemerintah daerah sehingga aparat desa dan kecamatan sigap menyikapi hoaks di lapangan. Kementerian Agama bisa mengerahkan penyuluh agama yang ada sampai level kecamatan untuk ikut memberikan klarifikasi atas informasi bohong. Demikian juga Kepolisian Republik Indonesia bisa menggerakan jejaring Binmas.

“Tidak cukup dengan menyebarkan narasi secara digital, kita butuh upaya lebih untuk meyakinkan orang supaya tidak termakan hoaks secara spesifik, tidak bisa lagi dengan ajakan yang sifatnya umum. Orang umumnya sudah paham kalau hoaks itu sesuatu yang buruk, tetapi yang paling penting adalah orang harus tahu bahwa issue rumah sakit meng-Covid-kan pasien, vaksin membahayakan, ambulans kosong menakuti warga, itu adalah hoaks yang harus dilawan bersama,” sambung Eko.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News