Aturan Haji Diperketat, Ini Syarat yang Diajukan Pemerintah Arab Saudi

Polisi wanita atau polwan diterjunkan mengawal prosesi ibadah haji di Mekah, Arab Saudi. - arabnews
25 Mei 2021 22:07 WIB Newswire News Share :

Harianjogja.com, JAKARTA - Pemerintah Arab Saudi memperketat aturan ibadah haji 2021 karena pandemi Covid-19 belum berlalu. Ada sejumlah persyaratan yang diajukan agar jemaah bisa melakukan ibadah haji di Tanah Suci.

Direktur Utama PT Bio Farma (Persero) Honesti Basyir mengungkapkan satu solusi yang mungkin bisa dilakukan agar jemaah asal Indonesia bisa lolos syarat haji sebagaimana ditetapkan Pemerintah Arab Saudi.

Honesti mengatakan Pemerintah Saudi memberikan izin haji bagi jemaah yang telah mendapat vaksinasi dengan vaksin Covid-19 produksi Eropa dan Amerika Serikat (AS) yakni Pfizer, Moderna, Johnson & Johnson dan AstraZeneca.

"Indonesia sendiri baru memiliki satu jenis vaksin yang sesuai dengan kriteria Pemerintah Arab Saudi yaitu AstraZeneca," kata Honesti dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi VI DPR RI di Jakarta, Selasa (25/5/2021).

Vaksin Pfizer sendiri memang belum ada di Indonesia. Sementara Johnson & Johnson juga baru akan memasok ke Indonesia pada 2022.

Oleh karena itu, menurut Honesti, pihaknya menyiapkan opsi agar jamaah haji Indonesia bisa divaksinasi menggunakan vaksin AstraZeneca agar bisa memenuhi persyaratan Pemerintah Saudi.

"Menurut saya, karena kita sudah memiliki vaksin AstraZeneca, mungkin jadi opsi, bisa diatur bagi jamaah kita diskusikan dengan BPOM, Komnas KIPI--apakah mereka boleh diberikan vaksin AstraZeneca untuk bisa memenuhi persyaratan," ujarnya.

Honesti mengatakan tentu hal tersebut harus mendapat pertimbangan tertentu dari para ahli. Namun, opsi tersebut bisa jadi pertimbangan untuk bisa dilakukan.

Dia menuturkan saat ini Sinovac tengah dalam proses untuk mendapatkan izin penggunaan darurat atau emergency use listing (EUL) dari WHO. Sementara Sinopharm, yang juga produksi China, telah mendapatkan EUL dari WHO baru-baru ini.

"Kami kemarin masih komunikasi dengan Sinovac. Memang ada satu data lagi yang diminta WHO, tapi mereka optimis minggu pertama atau kedua Juni, mereka akan mendapat EUL dari WHO. Tentu kita berharap ini bisa kita komunikasikan dengan Pemerintah Saudi," ungkapnya.

Honesti juga berharap upaya diplomasi bisa terus dilakukan Pemerintah RI agar Saudi bisa mempertimbangkan untuk meloloskan Sinovac sebagai vaksin yang diperbolehkan. Syarat tersebut jadi kendala besar bagi Indonesia yang punya jumlah jemaah haji terbesar di dunia.

"Tentu kami berkeyakinan Pemerintah Arab Saudi bisa memberikan kebijakan sehingga vaksin-vaksin yang sudah diberikan di Indonesia mungkin bisa jadi bagian dari vaksin yang diterima oleh Pemerintah Arab Saudi. Memang perlu ada diplomasi antarnegara untuk bisa memasukkan vaksin yang ada di Indonesia ke Arab Saudi," paparnya.

Sumber : Antara