Advertisement
Larang Mudik, Pemerintah Diminta Jamin Kebutuhan Pokok
Sejumlah calon penumpang bus umum mengikuti tes antigen saat keberangkatan puncak arus mudik awal di terminal antar provinsi Batoh, Banda Aceh, Aceh, Senin (3/5/2021) malam. - Antara\\r\\n
Advertisement
Harianjogja.com, BANDA ACEH - Pengamat kebijakan publik Nasrul Zaman menyatakan, pemerintah harus menjamin kebutuhan pokok bagi masyarakat yang dilarang mudik merayakan Idulfitri 1442 hijriah dalam upaya pengendalian kasus baru Covid-19.
“Atas kebijakan larangan mudik mulai 6-17 Mei 2021 ini pemerintah harus memberikan bantuan hidup atau jadup bagi warganya yang terdampak,” kata Nasrul, Kamis (6/5/2021) malam.
Advertisement
Dia menjelaskan, penularan kasus Covid-19 yang saat ini telah melahirkan varian baru memang membutuhkan pembatasan interaksi langsung antarwarga baik secara individu maupun komunal.
Menurut dia, pembatasan yang terjadi saat ini dapat digolongkan sebagai karantina atau lockdown, sehingga pemerintah diminta pertanggungjawaban dalam memastikan kebutuhan bahan pokok warganya terpenuhi dengan baik.
“Artinya pelarangan mudik lebaran ini jangan sampai represif terhadap masyarakat,” katanya.
Misalnya, Aceh yang masih tinggi angka kemiskinan, tentu menjadi gambaran besar kebutuhan akan bantuan pemerintah untuk kehidupan warga miskin tersebut.
Selain itu, Nasrul juga meminta petugas di lapangan diberikan kewenangan untuk mengambil beberapa kebijakan khusus sehingga ada kriteria yang memang diizinkan melintas di perbatasan, mengingat hal tersebut tidak disebutkan dalam keputusan pembatasan saat ini.
“Misalnya seseorang yang harus pulang kampung akibat sudah tidak bekerja lagi, orang yang pindah domisili, membawa keluarga sakit, dan sebagainya,” kata nsRUL.
Dia berharap pembatasan mobilitas itu dapat memberi efek signifikan dalam penularan Covid-19, dan warga yang miskin mendapat bantuan langsung dari pemerintah untuk kehidupannya.
Data Dinas Kesehatan Aceh hingga Kamis (6/5/2021), kasus Covid-19 di Aceh secara akumulatif telah mencapai 11.589 orang, di antaranya para penyintas yang telah sembuh sebanyak 9.849 orang, pasien masih yang dirawat di rumah sakit dan isolasi mandiri sebanyak 1.280 orang dan penderita yang meninggal dunia telah mencapai 460 orang.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Antara
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
LaNyalla Bicara Soal 66 Tahun Dekrit Presiden
Pemerintah Diminta Memperhatikan Pemerataan Anggaran Pendidikan
Pemerintah Daerah Didorong Membangun Jalan dengan Aspal Plastik
Advertisement
Sekolah Rakyat di Jawa Tengah Diperkirakan Menampung 1.075 Siswa
Objek Diduga Bangkai Kapal Tunu Pratama Jaya Ditemukan Tim SAR
Kementerian HAM Menjadi Penjamin Pelaku Persekusi Retret, DPR Bertanya Alasannya
Advertisement
Menghadiri KTT BRICS, Presiden Prabowo Hari Ini Tiba di Brasil
Menteri PKP Usulkan Kuota Rumah Subsidi Ditambah Jadi 500 Ribu Unit
Advertisement
Presiden Prabowo Beri Perhatian Serius Masalah Truk ODOL
Berita Pilihan
- Kementerian HAM Menjadi Penjamin Pelaku Persekusi Retret, DPR Bertanya Alasannya
- Kementerian Sosial Pastikan Pembangunan 100 Sekolah Rakyat Dimulai September 2025
- KPK akan Pelajari Dokumen Terkait Kunjungan Istri Menteri UMKM ke Eropa
- Donald Trump Ingin Gelar UFC di Gedung Putih
- Indonesia Siap Borong Alutsista dari AS
Advertisement
Tegas! UGM Tolak Peserta Masuk Ujian Mandiri yang Tak Sesuai Aturan
Advertisement
Jalur Hiking Merapi di Argobelah Klaten Kian Beragam dengan Panorama Menarik
Advertisement
Berita Populer
- 3 Event Balap Akan Digelar di Sirkuit Mandalika di Bulan Juli 2025
- Bayar PBB Kini Bisa Gunakan Aplikasi Lokal, Ini Caranya
- 500 Ribu Orang Terdampak Aksi Mogok Petugas di Bandara Prancis
- 29 Penumpang KMP Tunu Pratama Jaya Masih Belum Ditemukan, SAR Lanjutkan Pencarian
- Gempa Jepang: Warga Panik dengan Ramalan Komik Manga, Pemerintah Setempat Bantah Ada Keterkaitan
- Kebakaran di California AS Meluas hingga 70.800 Hektare Lahan
- 1.469 Guru Siap Mengajar di 100 Sekolah Rakyat
Advertisement
Advertisement
