Menkes Akhirnya Angkat Bicara soal Kontroversi Vaksin Nusantara

Harianjogja.com, JAKARTA - Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin akhirnya buka suara soal polemik vaksin Nusantara. Dia menilai pembuatan vaksin harus sesuai dengan kaidah ilmiah dan protokol yang berlaku.

Menkes mengaku sangat terbuka dengan seluruh penelitian apalagi vaksin yang diproduksi di dalam negeri karena pemerintah tidak ingin terus menerus melakukan importasi.

Kendati demikian, pemerintah mengingatkan agar produksi vaksin harus sesuai kaidah ilmiah, sesuai protokol baku dan ketentuan. Dia meminta agar aturan ini tidak dilanggar.

PROMOTED:  YouGov: Tokopedia Jadi Brand Paling Direkomendasikan Masyarakat Indonesia

“Harus benar-benar dibikin sesuai kaidah ilmiah, protokol baku dan ketentuan, jangan di-shortcut,” kata Menkes dalam webinar Kemenkes, Minggu (18/4/2021) malam.

Budi Gunadi mengaku tidak begitu menguasai perihal vaksin karena bersifat sangat ilmiah. Alhasil dia meminta agar perbincangan atau perdebatan tentang vaksin dilakukan antarsesama peneliti.

Dia meminta masyarakat tidak berdebat berlebihan tentang vaksin Nusantara. Dia menilai perdebatan di media sosial tidak diperlukan terkait vaksin ini.

“Jadi tolong dibicarakan di tataran ilmiah, itu sangat oke di debat ilmiah malah kadang tajam sekali tapi dilakukan oleh ilmiah. Jangan dilakukan di tataran media, politik, masak yang debat Pemred, politisi, kan gak cocok. Ini kan suatu yang sangat ilmiah, biarkan ilmuwan berdebat di tataran ilmiah,” ujarnya.

Budi mengaku tidak ingin menghabiskan banyak energi membicarakan soal vaksin nusantara. Menurutnya, lebih baik energi yang ada dilakukan untuk melobi kedatangan vaksin Covid-19 ke Indonesia.

Seperti diketahui, vaksin Nusantara pertama kali dikenalkan pada November lalu oleh mantan Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto.

Riset pengembangan vaksin berbasis sel dendritik ini dilakukan melalui kerja sama Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Kesehatan dengan PT Rama Emerald Multi Sukses.

Rama Emerald merupakan pemegang lisensi dari Aivita Biomedical Inc, perusahaan farmasi yang berbasis di Amerika Serikat, pengembang terapi sel dendritik SARS-CoV-2.

Meski Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) belum memberikan izin uji klinis tahap kedua, tim peneliti telah memulai penyuntikan vaksin Nusantara kepada relawan sejak pekan lalu.

Sebelumnya, Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito mengatakan bahwa Vaksin Nusantara adalah jenis vaksin yang dikembangkan di Amerika dan diujicobakan di Indonesia.

“Pada prinsipnya, semua vaksin yang akan diberikan kepada masyarakat harus dapat izin BPOM terutama dalam aspek keamanan, efikasi, dan kelayakan. Selama memenuhi kriteria pemerintah akan memberikan dukungan,” kata Wiku dalam konferensi pers, Kamis (15/4/2021).

BACA JUGA: Sekolah di Jogja Jangan Paksakan Ortu & Siswa yang Tak Siap PTM

Wiku juga mengatakan, diharapkan tim Vaksin Nusantara bisa berkoordinasi dengan BPOM agar isu yang ada dapat segera terselesaikan.

Dia juga menegaskan bahwa Pemerintah sangat mendukung langkah inovasi di bidang kesehatan. Karena inovasi di bidang kesehatan merupakan langkah penting mewujudkan kemandirian bangsa, sehingga ketergantungan terhadap produk luar negeri dapat dikurangi.

"Namun demikian, inovasi di bidang kesehatan harus tetap mengikuti kaidah, tahapan ilmiah, sehingga inovasi yang dihasilkan memiliki manfaat bagi seluruh rakyat Indonesia," ujar Wiku.