Arak Bali Kini Sah Diproduksi Setelah Perpres 10/2021 Terbit

Harianjogja.com, DENPASAR—Pemerintah Bali menilai terbitnya Perpres No.10/2021 tentang Bidang Usaha Penanaman modal membuat minuman arak Bali, brem Bali, dan tuak Bali kini menjadi usaha yang sah untuk diproduksi dan dikembangkan.

Perpres Nomor 10/2021 ini merupakan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Sebelumnya, telah berlaku Perpres Nomor 39 Tahun 2014 tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal, sebagai penjabaran Pasal 12 ayat (3) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, menetapkan bahwa industri minuman beralkohol merupakan bidang usaha tertutup.

Sementara itu, dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 terdapat ketentuan yang mengubah Pasal 12 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 dengan menetapkan minuman beralkohol tidak merupakan bidang usaha tertutup penanaman modal. Tindak lanjut dari perubahan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tertuang dalam Lampiran III, angka 31, 32, dan 33 Perpres Nomor 10 Tahun 2021 yang menetapkan bidang usaha industri minuman keras mengandung alkohol, alkohol anggur, dan malt terbuka untuk penanaman modal baru di Provinsi Bali, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Provinsi Sulawesi Utara, dan Provinsi Papua dengan memperhatikan budaya serta kearifan setempat.

Dalam rilis yang diterima JIBI, Gubernur Bali Wayan Koster telah mengajukan surat Gubernur Bali Nomor 530/2520/Ind/Disdagperin, pada 24 April 2019. Surat tersebut terkait permohonan fasilitasi revisi untuk pembinaan industri minuman beralkohol tradisional di Bali dalam upaya meningkatkan pendapatan masyarakat pedesaan di Bali terkait Perpres No.39/2014.

"Terkait permohonan tersebut, mendapat respons dari Menteri Perindustrian RI melalui Dirjen Industri Agro untuk memfasilitasi revisi Perpres Nomor 39 Tahun 2014. Sambil menunggu perubahan Perpres mengusulkan pengaturan dalam produk hukum daerah guna menata minuman fermentasi dan/atau destilasi khas Bali," katanya, Senin (22/2/2021).

Kemudian, Pemerintah Bali pada 29 Januari 2020 memberlakukan Peraturan Gubernur Bali Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Kelola Minuman Fermentasi dan/atau Destilasi Khas Bali yang memberikan penguatan dan pemberdayaan perajin bahan baku minuman fermentasi dan /atau destilasi khas Bali, standardisasi produksi untuk menjamin keamanan dan legalitas, serta kesejahteraan Krama Bali.

"Dengan terbitnya Perpres Nomor 10 Tahun 2021, maka izin usaha industri beserta perluasan usaha minuman fermentasi dan /atau destilasi khas Bali yakni tuak Bali, brem Bali, arak Bali, produk artisanal dan arak/brem untuk upacara keagamaan sangat terbuka untuk dikembangkan oleh Krama Bali," katanya.

Koster mengaku akan mengambil kebijakan dalam pengembangan usaha industri beserta perluasan usaha minuman fermentasi dan/atau destilasi khas Bali melalui Industri Kecil dan Menengah (IKM) berbasis kerakyatan di sentra-sentra perajin arak. Penguatannya dilakukan dengan Koperasi atau UMKM sehingga usaha rakyat ini dapat difasilitasi melaluiakses permodalan, pendampingan mutu, kemasan, branding, dan pasar.

Praktik proses produksi yang tidak sesuai dengan proses secara tradisional akan dilarang untuk menjaga proses fermentasi dan destilasi khas Bali yang sudah dilakukan secara tradisional dan turun-temurun.

Sumber : JIBI/Bisnis Indonesia