Advertisement
Soal Kritikan Jusuf Kalla, Ini Sindiran Partai Pro Pemerintah
Jusuf Kalla dan Husain Abdullah. JIBI - Bisnis/Nancy Junita @husainabdullah1
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA -- Pernyataan bekas Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla rupanya ditanggapi beragam oleh para politisi baik yang pro maupun yang kontra pemerintah.
Tak terkecuali dari politisi PKB, partai yang sampai sejauh ini masih menjadi pendukung pemerintah.
Advertisement
Wakil Ketua Umum DPP PKB Jazilul Fawaid atau Gus Jazil berseloroh meminta JK jujur terhadap kondisi bangsa hingga tak tahu cara mengkritisi pemerintah.
"Pak JK tolong katakan dengan jujur apa yang sebenarnya terjadi kok sampai tidak tahu cara mengkritik," katanya dikutip dari laman resmi PKB, Selasa (16/2/2021).
Gus Jazil juga meminta Jusuf Kalla membuktikan jika pemerintah sewenang-wenang menggunakan hukum untuk menutup mulut para pengkritiknya.
"Buktikan juga bila pemerintah ini menggunakan jerat hukum untuk para pengkritik," ujar Gus Jazil.
Lebih lanjut, Gus Jazil mengingatkan kepada JK bahwa saat ini Indonesia tengah menghadapi krisis akibat pandemi Covid-19. "Pemerintah dan kita semua sedang menghadapi krisis, kita perlu kebersamaan dan solusi untuk menghadapi krisis ini," tuturnya.
Sebelumnya, JK menyinggung pelaksanaan demokrasi di Tanah Air, yakni terkait kritik terhadap pemerintah yang berujung panggilan polisi.
"Beberapa hari lalu Bapak Presiden mengumumkan silakan kritik pemerintah. Tentu banyak yang ingin melihatnya bagaimana caranya mengkritik pemerintah tanpa dipanggil polisi?"
Menurut dia,dalam pelaksanaan demokrasi yang baik dibutuhkan kontrol terhadap pelaksanaan pemerintahan. Karena itu, JK pun meminta PKS agar melaksanakan kewajiban untuk mengawasi pemerintahan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : PKB
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
KPK: Ada Ketidaksingkronan RUU KUHAP dan UU KPK
KEK Batang Harus Jadi Jantung Ekonomi Nasional
Advertisement
Gunung Lewotobi Laki-laki Alami Dua Kali Letusan pada Jumat
Kejaksaan Agung Periksa Lagi Nadiem Makarim pada 15 Juli 2025
Begini Alur Kuota Haji 2026 dari Arab Saudi untuk Indonesia, Kata Istana
Aceh Diguncang Gempa Magnitudo 5,1, Begini Penjelasan BMKG
Jaksa Sebut Tom Lembong Tak Terima Uang, Tapi Kebijakannya Untungkan 10 Pihak
Advertisement
Hasil Penulisan Ulang Sejarah Bakal Diuji Publik 20 Juli 2025
Advertisement
BGN Minta Anggaran Makan Bergizi Gratis Ditambah Jadi Rp335 Triliun
Berita Pilihan
- Top Ten News Harianjogja.com, Sabtu 12 Juli 2025: Dari Tom Lembong Sampai Harganas
- Pangkas Birokrasi Federal, Donald Trump Pecat 1.300 Pegawai Departemen Luar Negeri
- Jumlah Penduduk Indonesia Capai 286,69 Juta Jiwa per Juni 2025, Terbanyak Laki-Laki
- Kasus Chromebook, Kejaksaan Agung Menggeledah Kantor GoTo dan Menyita Ratusan Dokumen
- Top Ten News Harianjogja.com, Jumat 11 Juli 2025: Dari Polda Jateng Grebek Pabrik Pupuk Palsu sampai Penemuan Mayat Pegawai Kemendagri
Advertisement
Ruas JJLS Baron Ambles, Pengguna Jalan Diminta Berhati-Hati
Advertisement
Tren Baru Libur Sekolah ke Jogja Mengarah ke Quality Tourism
Advertisement
Berita Populer
- BGN Minta Anggaran Makan Bergizi Gratis Ditambah Jadi Rp335 Triliun
- Polda Metro Jaya Targetkan Penyelidikan Kasus Kematian Diplomat Staf Kemenlu Rampung dalam Sepekan
- Hasil Penulisan Ulang Sejarah Bakal Diuji Publik 20 Juli 2025
- Tersangka Korupsi Minyak Mentah Riza Chalid Diduga Sudah Berada di Singapura, Kejagung Masukkan ke Daftar Cekal
- Kasus Chromebook, Kejaksaan Agung Menggeledah Kantor GoTo dan Menyita Ratusan Dokumen
- Jumlah Penduduk Indonesia Capai 286,69 Juta Jiwa per Juni 2025, Terbanyak Laki-Laki
- Jaksa Sebut Tom Lembong Tak Terima Uang, Tapi Kebijakannya Untungkan 10 Pihak
Advertisement
Advertisement
