Advertisement
16,7 Juta Penerima Bansos Fiktif, Politikus Demokrat Minta Penjelasan Mensos
Anggota Fraksi Demokrat Benny K Harman. - Demokrat.or.id
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA -- Politisi Partai Demokrat Benny K. Harman meminta penjelasan Menteri Sosial Tri Rismaharini terkait informasi yang menyebutkan terdapat belasan juta penerima fiktif bantuan sosial alias bansos.
“Mensos Ibu Risma yth. Mohon jelaskan terbuka informasi beredar luas ttg 16,7 juta penerima Bansos fiktif, tidak ada NIK. Kalo tidak, ini bakal menjadi skandal besar yg meledak awal tahun. Ingat, protes menurunkan pemimpin antara lain karena pusaran korupsi sekitar istana.Liberte!” cuitnya melalui akun Twitter pribadinya @BennyHarmanID, Selasa (19/1/2021).
Advertisement
BACA JUGA : Penerima Bansos di Kota Jogja Berkurang Ribuan Orang
Seperti diberitakan sebelumnya, Deputi Pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Pahala Nainggolan menyampaikan bahwa pihaknya menemukan 16,7 juta penerima bansos tidak memiliki NIK (Nomor Induk Kependudukan).
“KPK menemukan 16,7 juta orang tidak ada NIK, tapi ada di DTKS yang isinya ada 97 juta individu tapi 16 juta itu tidak yakin ada atau tidak orangnya karena jadi kami sampaikan dari dulu hapus saja 16 juta individu itu,” katanya beberapa waktu lalu.
Mensos Risma pun diketahui telah menghadap para petinggi KPK untuk berkoordinasi mencari solusi ihwal permasalahan yang bersumber pada kesalahan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).
BACA JUGA : Bansos Covid-19 dari Kemensos Disusupi Stiker Paslon
Sebagai solusi, diperlukan pemadanan DTKS yang ditekankan KPK yakni orang itu memiliki NIK, sehingga dapat dipastikan orang tersebut berada di Indonesia; orang kaya di dalam DTKS bisa keluar; dan orang miskin yang belum masuk DTKS bisa masuk.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : JIBI/Bisnis Indonesia
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Cegah Anak Tersesat, Masjidil Haram Sediakan Gelang Identitas
OTT KPK di Banten, Lima Orang Diamankan Masih Diperiksa
Kasus Korupsi Bank BJB, KPK Pertimbangkan Panggil Atalia Praratya
Akses Jalan KKA Aceh Utara-Bener Meriah Kembali Bisa Dilalui
Advertisement
Prabowo Gelar Ratas Tertutup di Sumbar Bersama TNI-Polri
Petani Pidie Jaya Minta Sawah Dipulihkan Pascabanjir
BGN Percepat Pembangunan Dapur Gizi 3T untuk 2026
Korban Bencana Aceh Dapat 1.000 Rumah dari Yayasan Buddha Tzu Chi
MK Putuskan Royalti Hak Cipta Mengacu Tarif Resmi Negara
Advertisement
KPK Tegaskan Perceraian Ridwan Kamil Tak Ganggu Kasus Bank BJB
Ribuan Rumah Rusak, BNPB Bangun Huntara di Sumatera Utara
Filipina Tolak Tuduhan Pelatihan ISIS Pelaku Penembakan Sydney
Maduro Tuduh AS Bajak Kapal Tanker Minyak Venezuela
Konflik Memanas, Thailand Tekan Kamboja Lakukan Gencatan
Advertisement
Upah Minimum 2025: Pemerintah Perbesar Porsi Buruh
Berita Pilihan
- Cegah Anak Tersesat, Masjidil Haram Sediakan Gelang Identitas
- KPK Tegaskan Perceraian Ridwan Kamil Tak Ganggu Kasus Bank BJB
- Baku Tembak di TN Komodo, Tim Gabungan Hadang Pemburu Liar
- Cuaca Ekstrem Landa Negara Arab, Banjir Bandang Picu Korban
- Percepatan Papua, Prabowo Ancam Pecat Pejabat Bermasalah
Advertisement
Bantul Terima Tambahan Bus Sekolah Gratis, Rute Dimatangkan
Advertisement
Advertisement
Berita Populer
- Upah Minimum 2025: Pemerintah Perbesar Porsi Buruh
- FIFA Anulir Tiga Laga Timnas Malaysia Akibat Naturalisasi
- Libur Nataru, 14 Puskesmas Rawat Inap Sleman Siaga 24 Jam
- Cegah TPPO, Imigrasi Jateng Tolak 322 Paspor Sepanjang 2025
- Konflik Memanas, Thailand Tekan Kamboja Lakukan Gencatan
- Cegah Harga Nuthuk, Wisata Kulonprogo Diawasi Ketat
- Nigeria dan Kamerun Laporkan RD Kongo ke FIFA soal Naturalisasi
Advertisement
Advertisement
