Advertisement
Pemerintah Gunakan Data Ini untuk Tentukan Penerima Vaksin Covid-19 Gratis
Karyawan beraktivitas di Kantor Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, Jakarta, Rabu (13/5/2020). Bisnis - Eusebio Chrysnamurti
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA — Pemerintah menyatakan bahwa data peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS Kesehatan akan digunakan dalam poses pemberian vaksin virus Corona, khususnya bagi segmen peserta penerima bantuan iuran atau PBI.
Juru Bicara Program Vaksinasi Siti Nadia Tarmizi menjelaskan bahwa pemerintah akan memanfaatkan data kepesertaan BPJS Kesehatan untuk keperluan vaksinasi. Data itu mencakup segmen kepesertaan dan kondisi kesehatan seluruh peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
Advertisement
"BPJS Kesehatan tentu berperan [dalam proses vaksinasi] karena ada sistem PCare, sistem informasi BPJS yang digunakan di Pusat Kesehatan Masyarakat [Puskesmas], terutama data PBI," ujar Siti kepada Bisnis, Selasa (8/12/2020).
Menurutnya, data di setiap Puskesmas akan digunakan untuk memantau peserta PBI yang tidak memiliki penyakit penyerta (comorbid). Nantinya, pemerintah akan memberikan vaksin secara gratis kepada peserta PBI tanpa comorbid.
"Karena yang divaksin itu yang enggak ada comorbid, kan tidak semua orang divaksin," ujar Siti.
Hingga 30 November 2020, terdapat 96,51 juta orang yang terdaftar di segmen PBI, atau mencakup 43,26 persen dari total peserta BPJS Kesehatan sebanyak 223,06 juta. Namun, Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPC-PEN) belum memberikan jumlah peserta PBI tanpa comorbid.
"Datanya masih dibahas dan dikonfirmasi ya," ujar Siti.
Dia menjelaskan bahwa sejauh ini peranan BPJS Kesehatan dalam proses vaksinasi masih mencakup data kepesertaan. Kesiapan fasilitas kesehatan dan tenaga medis untuk penyuntikan vaksin menjadi tanggung jawab Kementerian Kesehatan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Bisnis.com
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Alexander Ramlie, Miliarder Termuda Indonesia dengan Kekayaan Rp39 T
Modus Kongkalikong PT ANTAM-Loco Montrado, Begini Kata KPK
KPK Imbau Mahfud MD Membuat Laporan Dugaan Korupsi Proyek Kereta Cepat
Kontak Senjata di Kampung Soanggama, TNI Lumpuhkan 14 Anggota KKB
Advertisement
BMKG Ungkap Penyebab Peningkatan Suhu Panas Akhir-Akhir Ini
WNA Jadi Direksi BUMN, KPK: Tetap Wajib Melaporkan LHKPN
Prabowo Bakal Terbitkan Keppres Selesaikan Utang Proyek Kereta Cepat
Hingga Oktober 2025, Tujuh Warga Jepang Tewas Diserang Beruang
Markas OPM di Kampung Soanggama Papua Diambilalih TNI
Advertisement
Kasus Trans 7, Polda Metro Jaya Dalami Dugaan Pelanggaran ITE
BPBD Sarmi Pantau Dampak Gempa Magnitudo 6,6 di Papua
Komisi VIII Desak Kemenag Bentuk Ditjen Pesantren
13,1 juta Penumpang Bersubsidi Sudah Dilayani Oleh PT KAI
Kementan Jamin Pasokan Ayam Ras Aman Nataru 2025/2026
Advertisement
KPK Dalami Aliran Uang Kasus Korupsi EDC BRI Rp2,1 Triliun
Berita Pilihan
- Polisi Bongkar Jaringan Narkoba Internasional, Sita 17,6 Kg Sabu-Sabu
- Alexander Ramlie, Miliarder Termuda Indonesia dengan Kekayaan Rp39 T
- Kasus Trans 7, Polda Metro Jaya Dalami Dugaan Pelanggaran ITE
- BPBD Sarmi Pantau Dampak Gempa Magnitudo 6,6 di Papua
- 13,1 juta Penumpang Bersubsidi Sudah Dilayani Oleh PT KAI
Advertisement
Advertisement
Thai AirAsia Sambung Kembali Penerbangan Internasional di GBIA
Advertisement
Berita Populer
- Jadwal SIM Keliling Kulonprogo Kamis 16 Oktober 2025
- LBH GP Ansor Laporkan Xpose Uncensored Trans7 ke KPI
- Jadwal Kereta Bandara YIA Hari Ini Kamis 16 Oktober 2025
- Jadwal Kereta Api Prameks Kamis 16 Oktober 2025
- Cegah Keracunan, Prabowo Perketat SOP Pelaksanaan MBG
- Jaga Akurasi, Timbangan Pedagang Gunungkidul Ditera Ulang
- Jadwal SIM Keliling Bantul Hari Ini Kamis 16 Oktober 2025
Advertisement
Advertisement
