Advertisement
Jokowi Disarankan Evaluasi Menteri dan Stafsus yang Blunder

Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA - Sejumlah organisasi yang tergabung dalam Forum Strategis Arah Bangsa (Fostrab) meminta kepada Presiden Joko Widodo segera mengambil langkah strategis untuk menghadapi situasi nasional.
Salah satunya adalah mengevaluasi dan mengganti menteri, stafsus, dan perangkat lain yang kinerjanya sudah tidak lagi sesuai dengan visi dan misi presiden.
Advertisement
Koordinator Fostrab Jamaluddin Malik mengatakan ada sejumlah menteri dan stafsus yang kerap membuat kegaduhan.
"Tak henti-hentinya para pembantu presiden di tengah pandemi membuat tindakan blunder yang dinilai masyarakat seakan mempertontonkan sebuah kegilaan," ujar Jamal dalam keterangannya, Selasa, (17/11/2020).
Jamal yang merupakan tim inti presiden saat Pemilu 2014 dan Pemilu 2019 mengatakan bahwa selama masa pandemi para pembantu Presiden bekerja lambat dan lemah dalam mengonsolidasikan satuan kerjanya masing-masing.
"Padahal presiden telah memerintahkan menterinya untuk bekerja extraordinary sehingga masyarakat di tengah pandemi memiliki rasa aman, nyaman dan ketenangan," kata dia.
Jamal juga menyinggung soal kebijakan finalisasi Omnibus Law atau Undang-Undang Cipta Kerja yang digagas pemerintah demi tujuan menggerakan roda perekonomian Bangsa Indonesia. Karena minimnya sosialiasai dan komunikasi dari para pembantu presiden, kebijakan tersebut ditunggangi kabar palsu alias hoaks.
Tidak hanya itu, pembantu presiden melakukan kesalahan fatal karena tidak cermat dengan adanya kesalahan tulis dalam draf Cipta Kerja yang diteken Presiden.
Blunder lainnya adalah staf khusus Presiden yang menerbitkan Surat Perintah kepada elemen mahasiswa untuk membendung aksi unjuk rasa.
Selain itu, terang Jamal, peran tim jubir kepresidenan salah kaprah dalam mengomunikasikan banyak hal termasuk kebijakan Omnibus Law, padahal UU tersebut bertujuan baik karena pada prinsip dasarnya tidak ada satupun negara di dunia ini yang bisa survive tanpa investasi.
"Tanpa kita sadari, dalam ekonomi global kita bersaing dengan negara-negara lain untuk mendapati investasi guna menggerakan ekonomi nasionalnya masing-masing," tuturnya.
Menurutnya, dengan berbagai macam blunder terseut akan berimbas terhadap Presiden akibat kesalahan yang dibuat oleh orang-orang di sekelilingnya.
"Disadari atau tidak, blunder yang terjadi di atas menambah point downgrade kepada Presiden Jokowi, sehingga banyak wacana yang muncul di masyarakat bahwa negara dikelola dengan tidak profesional. Lalu akan muncul pertanyaan, sampai kapan hal ini terus terjadi? Atau memang ada operasi 'dirty work' yang terjadi didalam 'lingkaran presiden' yang bertujuan untuk mendelegitimasi Presiden Jokowi," kata Jamal.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Bisnis.com
Berita Lainnya
Berita Pilihan
- Penerima Bansos Terlibat Judol, Wakil Ketua MPR: Layak Diganti
- Top Ten News Harianjogja.com, Sabtu 12 Juli 2025: Dari Tom Lembong Sampai Harganas
- Pangkas Birokrasi Federal, Donald Trump Pecat 1.300 Pegawai Departemen Luar Negeri
- Jumlah Penduduk Indonesia Capai 286,69 Juta Jiwa per Juni 2025, Terbanyak Laki-Laki
- Kasus Chromebook, Kejaksaan Agung Menggeledah Kantor GoTo dan Menyita Ratusan Dokumen
Advertisement

10 SD Tidak Dapat Murid Baru di Gunungkidul Tak Langsung Ditutup
Advertisement
Tren Baru Libur Sekolah ke Jogja Mengarah ke Quality Tourism
Advertisement
Berita Populer
- Hasil Penulisan Ulang Sejarah Bakal Diuji Publik 20 Juli 2025
- Tersangka Korupsi Minyak Mentah Riza Chalid Diduga Sudah Berada di Singapura, Kejagung Masukkan ke Daftar Cekal
- Kasus Chromebook, Kejaksaan Agung Menggeledah Kantor GoTo dan Menyita Ratusan Dokumen
- Jumlah Penduduk Indonesia Capai 286,69 Juta Jiwa per Juni 2025, Terbanyak Laki-Laki
- Jaksa Sebut Tom Lembong Tak Terima Uang, Tapi Kebijakannya Untungkan 10 Pihak
- Aceh Diguncang Gempa Magnitudo 5,1, Begini Penjelasan BMKG
- Begini Alur Kuota Haji 2026 dari Arab Saudi untuk Indonesia, Kata Istana
Advertisement
Advertisement