Advertisement
Jokowi Ingatkan Sanksi Korupsi Bukan Cuma Penjara, Tapi Juga Sanksi Sosial dan Neraka
Presiden Joko Widodo memberikan arahan dalam Aksi Nasional Pencegahan Korupsi dari Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Rabu (26/8 - 2020). Youtube Setpres
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA - Presiden Joko Widodo memberikan arahan dalam Aksi Nasional Pencegahan Korupsi dari Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Rabu (26/8/2020). Jokowi menilai budaya anti korupsi harus dibangun agar masyarakat dapat menjadi bagian dari upaya mencegah pencurian uang negara.
Presiden mengatakan ketakutan melakukan tindak pidana tersebut harus terbangun bukan hanya karena takut denda dan penjara.
Advertisement
Baca juga: Meski Pandemi, Latihan Karawitan Terus Berjalan di Kampung Ini
“Takut melakukan korupsi juga bisa didasarkan kepada sanksi sosial, takut dan malu kepada keluarga, tetangga dan kepada Allah SWT, kepada neraka,” kata Jokowi.
Jokowi pun mengajak seluruh komponen bangsa untuk menjadi bagian dari gerakan anti korupsi ini, tokoh budaya, tokoh agama, tokoh masyarakat dan para pendidik dari insitusi pendidikan, keagamaan, kesenian.
Dia yakin dengan ketelatenan semua pihak dan perbaikan regulasi serta reformasi birokrasi masyarakat dapat menyambut baik gerakan budaya anti korupsi.
Baca juga: 129 Calon Kepala Daerah PDIP Lulus Sekolah Partai Gelombang I, Salah Satunya Gibran Jokowi
Adapun, Jokowi mengatakan dalam kesempatan tersebut bahwa ada tiga agenda besar untuk menuju Indonesia bebas korupsi, yakni pembenahan regulasi nasional, reformasi birokrasi, dan menciptakan budaya anti korupsi.
Dalam regulasi nasional, Jokowi mengatakan bahwa Omnibus Law yang tengah dirancang akan menjadi jawaban untuk percepatan kerja pemerintah yang akuntabel.
Sementara itu, dalam reformasi birokrasi, Jokowi meminta penyederhaan divisi dan jenjang pada kementerian dan lembaga. Dengan demikian anggaran pemerintah akan optimal untuk membiayai kebutuhan masyarakat yang relevan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Bisnis.com
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Penerima Bansos Terlibat Judol, Wakil Ketua MPR: Layak Diganti
KPK: Ada Ketidaksingkronan RUU KUHAP dan UU KPK
Advertisement
KEK Batang Harus Jadi Jantung Ekonomi Nasional
Gunung Lewotobi Laki-laki Alami Dua Kali Letusan pada Jumat
Kejaksaan Agung Periksa Lagi Nadiem Makarim pada 15 Juli 2025
Begini Alur Kuota Haji 2026 dari Arab Saudi untuk Indonesia, Kata Istana
Aceh Diguncang Gempa Magnitudo 5,1, Begini Penjelasan BMKG
Advertisement
Jaksa Sebut Tom Lembong Tak Terima Uang, Tapi Kebijakannya Untungkan 10 Pihak
Hasil Penulisan Ulang Sejarah Bakal Diuji Publik 20 Juli 2025
Advertisement
Berita Pilihan
- Penerima Bansos Terlibat Judol, Wakil Ketua MPR: Layak Diganti
- Top Ten News Harianjogja.com, Sabtu 12 Juli 2025: Dari Tom Lembong Sampai Harganas
- Pangkas Birokrasi Federal, Donald Trump Pecat 1.300 Pegawai Departemen Luar Negeri
- Jumlah Penduduk Indonesia Capai 286,69 Juta Jiwa per Juni 2025, Terbanyak Laki-Laki
- Kasus Chromebook, Kejaksaan Agung Menggeledah Kantor GoTo dan Menyita Ratusan Dokumen
Advertisement
Jalan Trisik Penghubung Jembatan Pandansimo di Kulonprogo Rusak Berat Akibat Truk Tambang
Advertisement
Tren Baru Libur Sekolah ke Jogja Mengarah ke Quality Tourism
Advertisement
Berita Populer
- BGN Minta Anggaran Makan Bergizi Gratis Ditambah Jadi Rp335 Triliun
- Polda Metro Jaya Targetkan Penyelidikan Kasus Kematian Diplomat Staf Kemenlu Rampung dalam Sepekan
- Hasil Penulisan Ulang Sejarah Bakal Diuji Publik 20 Juli 2025
- Tersangka Korupsi Minyak Mentah Riza Chalid Diduga Sudah Berada di Singapura, Kejagung Masukkan ke Daftar Cekal
- Kasus Chromebook, Kejaksaan Agung Menggeledah Kantor GoTo dan Menyita Ratusan Dokumen
- Jumlah Penduduk Indonesia Capai 286,69 Juta Jiwa per Juni 2025, Terbanyak Laki-Laki
- Jaksa Sebut Tom Lembong Tak Terima Uang, Tapi Kebijakannya Untungkan 10 Pihak
Advertisement
Advertisement
