Buru Hoaks Pilkada 2020, Kemenkominfo Gandeng Bareskrim

Harianjogja.com, JAKARTA - Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) mewaspadai peningkatan hoaks jelas Pilkada serentak di tengah pandemi Covid-19. Masyarakat diminta untuk lebih waspada terhadap hoaks dengan melakukan pengecekan informasi yang diterima.

Johnny G. Plate, Menteri Komunikasi dan Informatika mengatakan, pemerintah terus berupaya menjaga ruang digital agar sehat. Pilkada serentak dan Covid-19 menjadi salah satu ujian upaya melawan hoaks.

“Ujiannya kapan? Pilkada dan Covid-19. Hoaks demikian pula hebatnya, hoaks itu sudah hidup sebelum, selama, dan setelah Covid-19. Karena ini terkait bagaimana merubah mindset, perilaku dan cara berpikir masyarakat,” ujarnya dalam keterangan resmi, Sabtu (25/7/2020).

BACA JUGA : Hadapi Pilkada 2020, AMSI Siapkan Cek Fakta Cegah Hoaks

Johnny mengajak masyarakat jika menemukan judul berita yang menarik, masyarakat diharapkan membaca secara keseluruhan berita. Pengecek harus terus dilakukan untuk menghindari judul berita yang berbeda dengan isinya.

“Too good to be true, jangan mudah percaya berita karena kemungkinan salahnya besar, belum tentu benar, dan too bad to be true. Kedua-duanya sama, dicek dulu dengan baik dan yang paling penting jangan terpengaruh dengan judul karena cederung judulnya berbeda dari isi beritanya dan kita mampu,” jelasnya.

Johnny menyebutkan Kementerian Kominfo akan melakukan fungsi-fungsinya sesuai dengan UU ITE dalam mengawasi ruang digital. Beberapa upaya yang dilakukan ialah meningkatkan literasi digital dan jika ditemukan hoaks, Kominfo akan take down dan membersikan informasi dengan meluruskan berita hoaks.

BACA JUGA : KPU Temukan Ribuan Calon Pemilih Pilkada Gunungkidul

Dia menegaskan Kominfo juga bekerja sama dengan lembaga hukum yaitu Bareskrim Polri untuk melakukan tindakan penegakan hukum bagi penyebar dan pembuat hoaks. Jika ada yang berani mencoba bermain-main menyebarkan hoaks, apalagi dilakukan dengan sengaja, Bareskrim akan berkerja sungguh-sungguh untuk menegakan hukum.

“Mengenai hoaks Covid-19 saja sudah 104 orang yang ditetapkan menjadi tersangka, 17 diantaranya sudah ditahan oleh Polri,” jelasnya.

Johnny melanjutkan untuk Pilkada serentak, pemerintah telah menyiapkan tiga upaya guna menjawab tantangan dalam melaksanakan dan menjaga sirkulasi demokrasi berjalan secara sehat.

“Yang pertama Pilkada itu at the point of no return. Kita harus laksanakan itu untuk kepentingan daerah juga karena mereka nanti mempunyai pemimpin yang legitimate,” ujarnya.

Kedua, meningkatkan partisipasi masyarakt agar soliditas dan satuan di daerah semakin kuat. Meningkatkan partisipasi masyarakat menjadi salah kunci sukses keberhasilan Pilkada.

BACA JUGA : Bukan Berkurang, Peredaran Hoaks Seusai Pemilu Semakin 

Ketiga, kata Johnny, meningkatkan komunikasi yang tepat terkait Pilkada serentak. Untuk itu dibutuhkan sosialisasi yang masif, bahasa yang dapat dipahami langsung, dan dipercaya oleh masyarakat.

“Pada saat kita disiplin mengikuti protokol kesehatan, maka sirkulasi demokrasi akan bisa kita lakukan dengan baik. Tiga tantangan ini menjadi peluang Indonesia untuk melakukan soliditas nasional untuk menghadapi tantangan itu secara bersama-sama,” jelasnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.

Sumber : JIBI/Bisnis Indonesia