Advertisement
Buru Hoaks Pilkada 2020, Kemenkominfo Gandeng Bareskrim

Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA - Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) mewaspadai peningkatan hoaks jelas Pilkada serentak di tengah pandemi Covid-19. Masyarakat diminta untuk lebih waspada terhadap hoaks dengan melakukan pengecekan informasi yang diterima.
Johnny G. Plate, Menteri Komunikasi dan Informatika mengatakan, pemerintah terus berupaya menjaga ruang digital agar sehat. Pilkada serentak dan Covid-19 menjadi salah satu ujian upaya melawan hoaks.
Advertisement
“Ujiannya kapan? Pilkada dan Covid-19. Hoaks demikian pula hebatnya, hoaks itu sudah hidup sebelum, selama, dan setelah Covid-19. Karena ini terkait bagaimana merubah mindset, perilaku dan cara berpikir masyarakat,” ujarnya dalam keterangan resmi, Sabtu (25/7/2020).
BACA JUGA : Hadapi Pilkada 2020, AMSI Siapkan Cek Fakta Cegah Hoaks
Johnny mengajak masyarakat jika menemukan judul berita yang menarik, masyarakat diharapkan membaca secara keseluruhan berita. Pengecek harus terus dilakukan untuk menghindari judul berita yang berbeda dengan isinya.
“Too good to be true, jangan mudah percaya berita karena kemungkinan salahnya besar, belum tentu benar, dan too bad to be true. Kedua-duanya sama, dicek dulu dengan baik dan yang paling penting jangan terpengaruh dengan judul karena cederung judulnya berbeda dari isi beritanya dan kita mampu,” jelasnya.
Johnny menyebutkan Kementerian Kominfo akan melakukan fungsi-fungsinya sesuai dengan UU ITE dalam mengawasi ruang digital. Beberapa upaya yang dilakukan ialah meningkatkan literasi digital dan jika ditemukan hoaks, Kominfo akan take down dan membersikan informasi dengan meluruskan berita hoaks.
BACA JUGA : KPU Temukan Ribuan Calon Pemilih Pilkada Gunungkidul
Dia menegaskan Kominfo juga bekerja sama dengan lembaga hukum yaitu Bareskrim Polri untuk melakukan tindakan penegakan hukum bagi penyebar dan pembuat hoaks. Jika ada yang berani mencoba bermain-main menyebarkan hoaks, apalagi dilakukan dengan sengaja, Bareskrim akan berkerja sungguh-sungguh untuk menegakan hukum.
“Mengenai hoaks Covid-19 saja sudah 104 orang yang ditetapkan menjadi tersangka, 17 diantaranya sudah ditahan oleh Polri,” jelasnya.
Johnny melanjutkan untuk Pilkada serentak, pemerintah telah menyiapkan tiga upaya guna menjawab tantangan dalam melaksanakan dan menjaga sirkulasi demokrasi berjalan secara sehat.
“Yang pertama Pilkada itu at the point of no return. Kita harus laksanakan itu untuk kepentingan daerah juga karena mereka nanti mempunyai pemimpin yang legitimate,” ujarnya.
Kedua, meningkatkan partisipasi masyarakt agar soliditas dan satuan di daerah semakin kuat. Meningkatkan partisipasi masyarakat menjadi salah kunci sukses keberhasilan Pilkada.
BACA JUGA : Bukan Berkurang, Peredaran Hoaks Seusai Pemilu Semakin
Ketiga, kata Johnny, meningkatkan komunikasi yang tepat terkait Pilkada serentak. Untuk itu dibutuhkan sosialisasi yang masif, bahasa yang dapat dipahami langsung, dan dipercaya oleh masyarakat.
“Pada saat kita disiplin mengikuti protokol kesehatan, maka sirkulasi demokrasi akan bisa kita lakukan dengan baik. Tiga tantangan ini menjadi peluang Indonesia untuk melakukan soliditas nasional untuk menghadapi tantangan itu secara bersama-sama,” jelasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : JIBI/Bisnis Indonesia
Berita Lainnya
Berita Pilihan
- Harga Tiket Mendaki Gunung Fuji Jepang Kini Naik Dua Kali Lipat
- Pemerintah Sebut Makan Bergizi Gratis Telah Menjangkau 5,58 Juta Orang
- Pemilu dan Pilkada Diputuskan Diadakan Terpisah, DPR Pertanyakan Posisi Mahkamah Konstitusi
- Terungkap, Mantan Wali Kota Semarang Mbak Ita Melarang Pegawai Bapenda Hindari Panggilan KPK
- Sidang Suap Mantan Wali Kota Semarang, Kepala Bapenda Setor Rp1,2 Miliar ke Mbak Ita
Advertisement

a New Chapter Of Excellence: Fresh Look , Better Service , Four Star Standart
Advertisement

Kampung Wisata Bisa Jadi Referensi Kunjungan Saat Liburan Sekolah
Advertisement
Berita Populer
- Duh! 20 Persen Anak SLTA Putus Sekolah
- Pasangan Gay di Lamongan Dicokok Polisi Karena Bikin Konten Pornografi di FB-MiChat
- Sidang Suap Mantan Wali Kota Semarang, Kepala Bapenda Setor Rp1,2 Miliar ke Mbak Ita
- Menteri PANRB Tegaskan ASN Tak Boleh WFA, yang Diperbolehkan FWA
- Terungkap, Mantan Wali Kota Semarang Mbak Ita Melarang Pegawai Bapenda Hindari Panggilan KPK
- Pemilu dan Pilkada Diputuskan Diadakan Terpisah, DPR Pertanyakan Posisi Mahkamah Konstitusi
- Pemerintah Janjikan Seluruh Sekolah Rakyat Terkoneksi Internet, Koneksi Perdana di Bantul dan Sleman
Advertisement
Advertisement