Advertisement
Sepekan Terakhir 188 Kabupaten dan Kota Nihil Kasus Baru Covid-19
nDokter patologi klinik menunjukkan cara kerja alat Polymerase Chain Reaction (PCR) di Ruang Ektraksi DNA dan RNA Laboratorium Mikrobiologi RSUD Sidoarjo, Jawa Timur, Sabtu (20/6/2020). Pengoperasian alat PCR yang dapat memeriksa 1.000 sampel tersebut, diharapkan bisa mempercepat waktu untuk mengetahui hasil pemeriksaan pasien yang diduga terinfeksi virus corona atau Covid-19 di Sidoarjo. ANTARA FOTO - Umarul Faruq\\n
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA – Satgas Covid-19 mencatat hingga 19 Juli 2020 tercatat ada 188 kabupaten kota yang tidak mencatatkan kasus baru.
Tim Pakar Satgas Covid-19 Dewi Nur Aisyah menyebut bahwa saat ini ada 118 kabupaten/kota yang tidak mencatatkan kasus baru selama sepekan. Namun, beberapa provinsi masih memiliki tingkat penularan tinggi
Advertisement
Jayapura paling tinggi dengan 59,7 kasus per 100.000 penduduk. Kemudian, Semarang juga penambahan kasusnya 50,4 kasus per 100.000 penduduk, disusul Jakarta Pusat 50,1 kasus per 100.000 penduduk, Bangli 43,3 kasus per 100.000 penduduk, dan Banjarbaru 41,6 kasus per 100.000 penduduk.
BACA JUGA : Update Corona Nasional: Positif Tambah 1.671 Kasus
“Di Jayapura ini bisa jadi karena penduduknya sedikit di sana penambahan kasusnya cukup banyak. Padahal, dilihat secara provinsi cuma 19 kasus per 100.000 penduduk. Sementara itu, di tempat padat penduduk seperti Jakarta kalau ada tambahan 1 kasus tidak akan berpengaruh banyak pada tingkat penularannya,” kata Dewi, Rabu (22/7/2020).
Dikatakan, dengan melihat data laju kecepatan insidensi menjadi lebih adil dan mudah untuk melakukan evaluasi. Dengan demikian, saat ini beberapa kota yang tadinya tidak terdeteksi, jadi mulai muncul.
Dewi menambahkan, meskipun angka insidensi menurun, diharapkan masyarakat tidak cuek dan tetap patuh terhadap protokol kesehatan agar tak menambah kasus, terutama di wilayah yang sudah tidak mencatatkan kasus baru infeksi Virus Corona.
BACA JUGA : Kasus Kematian Pasien Covid-19 Nasional Mulai Landai
“Karena kalau semuanya cuek lagi, tidak ikut protokol kesehatan bisa lagi punya kasus. Kita nggak bisa sudah merasa aman begitu saja. Jangan cepat merasa puas karena Coronanya masih ada,” imbuh Dewi.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : JIBI/Bisnis Indonesia
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Inilah 5 Aplikasi Trading Bitcoin dan Crypto Terbaik
Kerugian Negara Akibat Kasus yang Menjerat Tom Lembong Rp194 Miliar
Advertisement
Terbukti Korupsi Kasus Impor Gula Tom Lembong Divonis 4,5 Tahun Penjara
Advertisement
Ada Tambang Ilegal di IKN, Menteri ESDM Serahkan Kasus kepada Penegak Hukum
Wapres Gibran Dijadwalkan Dampingi Presiden Prabowo di Kongres PSI
Sampaikan Dupik, Hasto Kritiyanto Tuding KPK Melakukan Rekayasa Hukum
Advertisement
Maurene Comey Tak Terima Dipecat oleh Donald Trump Tanpa Alasan yang Jelas
Berita Pilihan
- 3 Orang Meninggal Dunia di Pesta Rakyat Garut, Dedi Mulyadi Minta Maaf dan Janji Berikan Santunan Rp150 juta per Keluarga
- Rangkaian Kegiatan Pernikahan Anak Gubernur Jabar Dedi Mulyadi Ricuh, 3 Orang Dilaporkan Meninggal Dunia di Pesta Rakyat Garut
- Ada Tambang Ilegal di IKN, Menteri ESDM Serahkan Kasus kepada Penegak Hukum
- Maurene Comey Tak Terima Dipecat oleh Donald Trump Tanpa Alasan yang Jelas
- Permintaan Bebas Bos Pabrik Narkoba Asal Ukraina Ditolak oleh Majelis Hakim PN Denpasar
Advertisement
Becak Kayuh Bertenaga Listrik Resmi Mengaspal di Malioboro, Bentor Akan Dibatasi
Advertisement
Taman Kyai Langgeng Magelang Kini Sediakan Wisata Jeep untuk Berpetualang
Advertisement
Berita Populer
- Harga Pangan Hari Ini, Cabai Rawit Merah dan Bawang Merah Turun
- Cegah Praktik Pungli dan ODOL, Kemenhub Bangun Sistem Elektronik
- Permintaan Bebas Bos Pabrik Narkoba Asal Ukraina Ditolak oleh Majelis Hakim PN Denpasar
- Ini Cara Bedakan Beras Oplosan, Medium dan Premium Versi Bapanas
- Maurene Comey Tak Terima Dipecat oleh Donald Trump Tanpa Alasan yang Jelas
- Puluhan Tersangka Sindikat Judi Online Jaringan China dan Kamboja Ditangkap Bareskrim Polri
- Sampaikan Dupik, Hasto Kritiyanto Tuding KPK Melakukan Rekayasa Hukum
Advertisement
Advertisement
