MPR Minta Kedaulatan NKRI Tidak Dikaitkan dengan Investasi China

Harianjogja.com, JAKARTA - Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid (HNW) mengingatkan Presiden Joko Widodo bahwa klaim sepihak China terhadap Natuna, Kepulauan Riau adalah persoalan kedaulatan NKRI yang tidak bisa ditawar-tawar dengan dalih investasi. 

Pernyataan itu disampaikannya menanggapi insiden ngototnya pihak Kemenlu China yang mengklaim kawasan Laut China Selatan (Natuna Utara) sebagai teritorialnya, dan menolak keputusan UNCLOS dan Arbitrase PBB yang mengakui kawasan (laut) Natuna Utara sebagai bagian dari NKRI.

Dengan sikapnya itu maka masuklah sejumlah kapal China dengan pengawalan Angkatan Laut negara itu di perairan Natuna Utara.

Sebagaimana diketahui, insiden tersebut memicu operasi siaga tempur oleh TNI di perairan Natuna serta membuat Kemenlu melayangkan nota protes kepada pemerintah China meski tidak digubris.

Hidayat mengingatkan Presiden Joko Widodo untuk membuktikan dan melaksanakan pernyataannya mengenai Natuna saat kampanye Pilpres 2019. 

“Pernyataan Presiden Jokowi sangat jelas dan tegas bahwa Natuna [termasuk Natuna Utara] adalah bagian dari teritorial Indonesia. Pak Jokowi menyatakan tidak takut terhadap mereka yang mengklaim Natuna Utara. Pernyataan terbuka sekarang lah saat membuktikannya, ketika ada kengototan pihak China untuk melanggar kedaulatan teritorial Indonesia di Natuna Utara”, kaanya, Minggu (5/1/2020).

Anggota DPR-RI FPKS dari Dapil DKI Jakarta II meliputi Luar Negeri ini juga mengkritik keras pernyataan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan yang meminta ketegangan dengan China karena insiden di Natuna tak perlu dibesar-besarkan karena berkaitan dengan investasi negara itu di Indonesia, terutama terkait dengan perpindahan Ibukota, karena China akan menjadi investor terbesar untuk membangun Ibukota yang baru.

Hidayat menilai pernyataan tersebut tidak wajar dan tidak sepantasnya, karena keutuhan NKRI tidak boleh dikalahkan dengan alasan investasi.

“Apalagi soal pembangunan Ibu kota yang baru, belum ada payung hukumnya. Padahal soal Natuna, adalah soal keutuhan dan kedaulatan NKRI. Dan banyak orang selalu meneriakkan NKRI harga mati,” tegas Hidayat lagi. 

Selain itu, Hidayat juga meminta agar seluruh persoalan kenegaraan fokus dibahas, tanpa mengesampingkan satu sama lain. Dia mencontohkan adanya kecurigaan sebagian pihak bahwa insiden Natuna hanya digunakan sebagai pengalihan isu dalam negeri, seperti rencana bailout Jiwasraya dan Bumiputera. Ia menilai kasus-kasus tersebut sama pentingnya. 

“Dua kasus ini memang harus terus dikawal, jangan saling menafikan. Mengkritisi keras pelanggaran China di Natuna untuk jamin keutuhan dan kedaulatan NKRI. Tetapi jangan lupa, tetap fokus juga pada realisasi program membentuk Pansus Jiwasrayagate di DPR-RI,” pungkasnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.

Sumber : JIBI/Bisnis Indonesia