Respons Klaim China, Pemerintah Tingkatkan Patroli Keamanan di Natuna

Harianjogja.com, JAKARTA - Pemerintah Indonesia akan meningkatkan patroli pengamanan di Perairan Natuna menyusul pelanggaran China terhadap Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia di kawasan itu.

Kepala Badan Keamanan Laut (Bakamla) Republik Indonesia Laksmana Madya Bakamla A. Taufiq R mengatakan sesuai hasil rapat koordinasi di Kemenko Polhukam, pihaknya akan meningkatkan intensitas pengamanan. 

"Pasti ada [penambahan pasukan/armada]. TNI pasti mengerahkan juga. Tapi dalam kondisi damai memang saya bilang, Bakamla di depan," katanya di Kemenko Polhukam, Jumat (3/1/2020).

Kendati demikian dirinya enggan untuk membeberkan jumlah penambahan pasukan atau armada di Perairan Natuna. Pun begitu dia mengungkap alasan Bakamla menjadi pasukan terdepan dalam pengamanan kali ini.

Menurutnya, saat ini warna armada Bakamla lebih disenangi dibandingkan dengan warna Angkatan Laut. "Karena kalau kapal perang kan intensinya agak berbeda," terangnya.

Sementara itu, Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi menegaskan bahwa China telah melanggar kesepakatan UNQLOS 1982 dengan memasuki Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia di Perairan Natuna.

"Dari rapat tadi juga disepakati beberapa intensifikasi patroli di wilayah tersebut dan juga kegiatan perikanan yang memang merupakan hak bagi Indonesia untuk mengembangkannya di Perairan Natuna," ujarnya.

Rapat koordinasi tersebut dilakukan terkait pelanggaran batas perairan oleh China di Natuna. Menko Polhukam Mahfud MD mengumpulkan instansi dan kementerian di bawahnya.

Beberapa diantaranya adalah Menkumham Lasonna Laoly, Menhan Prabowo Subianto, Menlu Retno Marsudi dan Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto.

China diketahui telah beberapa kali melanggar kesepakatan dengan memasuki wilayah ZEE Indonesia. Kawasan tersebut beberapa kali dimasuki nelayan China sejak akhir Desember 2019.

Pelanggaran batas tersebut oleh nelayan China juga dikawal oleh Kapal Penjaga Pantai Pemerintah China.

Sumber : JIBI/Bisnis Indonesia