Advertisement
Jaminan Kecelakaan Kerja Diperpanjang Jadi 5 Tahun, Jaminan Kematian Jadi Rp20 Juta
Para pekerja seusai beraktivitas, di Jakarta, Senin (9/10). - JIBI/Nurul Hidayat
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA - Pemerintahmenerapkan aturan baru ketenagakerjaan. Salah satunya, memperpanjang masa klaim jaminan kematian menjadi lima tahun (sebelumnya dua tahun) dan besaran jaminan kematian menjadi Rp20 juta (sebelumnya Rp16,2 juta).
Hal tersebut tertera pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 82 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian.
Advertisement
“Hak peserta dan/atau pemberi kerja selain penyelenggara negara untuk menuntut manfaat JKK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat [2] menjadi gugur apabila telah lewat waktu lima tahun sejak kecelakaan kerja terjadi atau sejak penyakit akibat kerja didiagnosis,” bunyi Pasal 26 PP ini, dikutip dari laman setkab.go.id, Senin (23/12/2019).
Sebelumnya dalam PP No. 44/2015, hak menuntut itu gugur apabila telah lewat waktu dua tahun. Tak hanya itu, PP ini juga mengubah bunyi Pasal 34 mengenai Jaminan Kematian menjadi Rp20 juta.
BACA JUGA
Manfaat Jaminan kematian tersebut meliputi santunan sekaligus Rp20juta yang diberikan kepada ahli waris (sebelumnya Rp16,2 juta), santunan berkala yang dibayarkan sekaligus sebesar Rp12 juta (sebelumnya Rp4,8 juta), biaya pemakaman sebesar Rp10 juta (sebelumnya Rp3 juta); dan beasiswa pendidikan bagi anak dari peserta yang telah memiliki masa iuran paling singkat tiga tahun dan meninggal dunia bukan akibat kecelakaan kerja (sebelumnya lima tahun).
“Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan,” bunyi II Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2019, yang diundangkan oleh Menteri Hukum dan HAM Yasonna H. Laoly pada 2 Desember 2019
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Bisnis.com
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Pengungsi Bencana di Sumatera Mulai Berkurang
PBNU: Rapat Pleno Hotel Sultan Tak Sah dan Langgar AD/ART
Majelis Hakim Ditunjuk untuk Kasus Korupsi Chromebook
Kapolres Tuban WT Dicopot, Diduga Tekan Anggota untuk Setoran
Advertisement
22 Korban Kebakaran Ruko Terra Drone Utuh dan Teridentifikasi
Ketegangan KambojaThailand Memanas, Hun Manet Minta Damai
Kemendikdasmen Pastikan Akses Ganti Ijazah bagi Korban Banjir Sumatera
AHY Tekankan Pembangunan Sumatera Harus Lebih Tangguh
BNPB Targetkan Jalur Darat Aceh Pulih Pekan Ini Pascabencana
Advertisement
TNI AD Jalan Kaki Tembus Longsor Salurkan Logistik Sumut
Kebakaran Terra Drone Tewaskan 22 Orang, Polisi Periksa Pemilik Ruko
Polda Lampung Telusuri Kayu Misterius di Pesisir Barat
KBRI Pastikan WNI Aman Usai Gempa M7,5 Guncang Jepang
Kemdiktisaintek: 60 Perguruan Tinggi Rusak Akibat Banjir
Advertisement
Realisasi Anggaran Pangan 2025 Baru 64,6 Persen
Berita Pilihan
- PBNU: Rapat Pleno Hotel Sultan Tak Sah dan Langgar AD/ART
- Gunung Anak Krakatau Waspada, Polda Banten Minta Warga Siaga
- Bulog Pastikan Pengalihan Beras untuk Bencana Tak Ganggu Stok Nataru
- Gempa 7,6 Hentikan Layanan Tohoku Shinkansen di Jepang
- Bareskrim Telusuri Penyelidikan Kayu Gelondongan Garoga di Sumut
Advertisement
Advertisement
Wisata Bali Utara, Gerbang Handara Semakin Diminati Turis Mancanegara
Advertisement
Berita Populer
- Polri Selidiki Dugaan Illegal Logging di Sungai Tamiang Aceh
- KBRI Imbau WNI Waspada Usai Gempa Magnitudo 7,5 di Aomori Jepang
- Harga Emas Hari Ini, Logam Mulia Antam Turun, UBS-Galeri24 Naik
- Terancam Banjir, Prasasti Muara Cianten Direlokasi
- Kementan Ajak Publik Awasi Penyaluran Beras Bantuan Korban Bencana
- Drone 360 8K Pertama di Dunia Resmi Diluncurkan di Indonesia
- Pemkab Bantul Galang Bantuan untuk Korban Bencana Sumatera
Advertisement
Advertisement
