Pemkab Magelang Kembali Raih Penghargaan Opini WTP

Bupati Magelang Saat Menerima Penghargaan Opini WTP LKPD Tahun 2018 dari Kepala Kanwil Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan (DJPK) Provinsi Jawa Tengah. - Ist/Dok Humas Pemkab Magelang
28 November 2019 15:27 WIB Nina Atmasari News Share :

Harianjogja.com, MAGELANG-- Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Magelang kembali meraih penghargaan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun 2018.

Penyerahan simbolis dilakukan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kanwil Provinsi Jawa Tengah, di Ruang Kerja Bupati Magelang, Kompleks Setda Kabupaten Magelang, Kamis (28/11/2019).

Kepala Kanwil Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan (DJPK) Provinsi Jawa Tengah, Sulaimansyah mengatakan bahwa pihaknya telah diamanahi oleh Menteri Keuangan RI untuk menyerahkan penghargaan dari pemerintah pusat kepada Pemkab Magelang yang telah mengelola dalam mempertanggungjawabkan keuangan daerah dengan standar tertinggi.

"Ini sudah tiga kali berturut-turut diraih oleh Pemkab Magelang. Ini sangat luar biasa, dan kami sangat mengapresiasi atas pengelolaan keuangan di Kabupaten Magelang," ucap Sulaimansyah usai menyerahkan penghargaan opini WTP LKPD Tahun 2018 kepada Bupati Magelang.

Sulaimansyah mengatakan saat ini penyerahan penghargaan tidak dilangsungkan di Jakarta. Pasalnya, Presiden Joko Widodo meminta agar penghargaan tersebut langsung diserahkan kepada kepala daerah di kabupaten/kota, sekaligus untuk melihat perkembangan di tiap-tiap daerah.

Dalam kesempatan yang sama, Sulaimansyah juga sangat mengapresiasi Kepala Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah (BPPKAD) Kabupaten Magelang, yang selama ini telah bersinergi terkait data laporan keuangan daerah.

"Data keuangan daerah ini sangat berarti bagi kami dalam rangka untuk menyusun laporan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah," tuturnya.

Bupati Magelang, Zaenal Arifin mengatakan bahwa keberhasilan Pemkab Magelang dalam mempertahankan penghargaan opini WTP tersebut tidak terlepas dari pembinaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam rangka mengelola keuangan secara Good Governance.

"Insyaallah, kami dengan sekuat tenaga akan mempertahankan opini ini. Kami mohon doanya agar keuangan yang ada ini diharapkan ditujukan bagi kesejahteraan masyarakat," kata Zaenal.

Selain itu, Zaenal juga menyinggung terkait alokasi anggaran yang akan dikucurkan di wilayah Kabupaten Magelang sehubungan percepatan pembangunan Prioritas Pariwisata Borobudur sebagai Bali baru.

Ia menyebutkan bahwa, pembangunan prioritas pariwisata Borobudur akan segera running pada tahun 2020. Menurutnya hal ini sangat membutuhkan keseriusan semua pihak untuk benar-benar bisa memanfaatkan anggaran tersebut.

"Tentunya kami mohon bimbingannya untuk bisa mengawal kami agar kita bisa terus menyajikan laporan keuangan kami yang terbaik, transparan, akuntable, dan Good Governance sehingga betul-betul memberikan manfaat kepada masyarakat," pungkas Zaenal.