Advertisement
Menteri Agraria & Tata Ruang Sebut 74 UU Menghambat Investasi
Presiden Joko Widodo (tengah) didampingi Menteri Agraria dan Tata Ruang Sofyan Djalil (kedua kanan) berbincang dengan masyarakat penerima Sertifikat Tanah untuk Rakyat di Bangkalan, Madura, Jawa Timur, Rabu (19/12/2018). - Antara/Puspa Perwitasari
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA — Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Sofyan Djalil mengatakan saat ini setidaknya ada sekitar 74 undang-undang yang dianggap menghambat penciptaan lapangan pekerjaan dan iklim investasi di berbagai sektor. Pemerintah berencana menyederhanakan regulasi yang dianggap kurang efektif untuk mendorong pertumbuhan di berbagai sektor, termasuk sektor properti melalui Undang-Undang Omnibus Law.
“Padahal, investasi ini kan menjadi kunci dari pertumbuhan ekonomi. Oleh sebab itu, akan diterbitkan sebuah undang-undang yang akan menerobos sejumlah UU yang dianggap masih menjadi penghambat,” ujarnya ketika dijumpai pada acara Munas REI XVI, Rabu (27/11/2019).
Advertisement
Sofyan mengatakan bahwa saat ini Indonesia memiliki terlalu banyak aturan. Bahkan, beberapa aturan di antaranya tumpang tindih.
Dia mengungkapkan selama ini upaya untuk mengubah sebuah UU juga selalu dilakukan dengan menerbitkan UU yang baru dan membutuhkan proses yang sangat lama.
Oleh sebab itu, dia menyatakan bahwa UU Omnibus Law sangat diperlukan untuk menyatukan sejumlah aturan menjadi sebuah payung hukum baru.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : JIBI/Bisnis Indonesia
Berita Lainnya
Berita Pilihan
Advertisement
Kasus TBC di Kota Jogja Capai 900 Orang, 13 Persen Anak-anak
Advertisement
Cara Bersihkan Koper Usai Liburan agar Bebas Bakteri dan Bau
Advertisement
Berita Populer
- Istana Jelaskan Terkait Gelar Pahlawan untuk Marsinah
- Motorola Resmi Luncurkan Moto G67 Power ke Pasar Indonesia
- BLT Cukai Tembakau Disalurkan untuk 1.300 Petani Gunungkidul
- Aktivis Jogja Gelar Aksi Tolak Pemberian Gelar Pahlawan Soeharto
- Trump Sebut Warga AS Akan Terima 2 Ribu Dolar dari Pendapatan Tarif
- Merekam Perempuan dalam Ruang Demokrasi Lewat Pameran Arsip
- Tol Jogja-Solo: Wali Murid SDN Nglarang Tolak Relokasi ke Selter
Advertisement
Advertisement



