Heboh Beras Fortifikasi Palsu, Bapanas Awasi 40 Merek
Bapanas memperketat pengawasan 40 merek beras fortifikasi di ritel modern. Lebih dari 100 sampel diuji dan izin edar bisa dicabut jika melanggar.
Presiden Joko Widodo (tengah) didampingi Menteri Agraria dan Tata Ruang Sofyan Djalil (kedua kanan) berbincang dengan masyarakat penerima Sertifikat Tanah untuk Rakyat di Bangkalan, Madura, Jawa Timur, Rabu (19/12/2018)./Antara-Puspa Perwitasari
Harianjogja.com, JAKARTA — Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Sofyan Djalil mengatakan saat ini setidaknya ada sekitar 74 undang-undang yang dianggap menghambat penciptaan lapangan pekerjaan dan iklim investasi di berbagai sektor. Pemerintah berencana menyederhanakan regulasi yang dianggap kurang efektif untuk mendorong pertumbuhan di berbagai sektor, termasuk sektor properti melalui Undang-Undang Omnibus Law.
“Padahal, investasi ini kan menjadi kunci dari pertumbuhan ekonomi. Oleh sebab itu, akan diterbitkan sebuah undang-undang yang akan menerobos sejumlah UU yang dianggap masih menjadi penghambat,” ujarnya ketika dijumpai pada acara Munas REI XVI, Rabu (27/11/2019).
Sofyan mengatakan bahwa saat ini Indonesia memiliki terlalu banyak aturan. Bahkan, beberapa aturan di antaranya tumpang tindih.
Dia mengungkapkan selama ini upaya untuk mengubah sebuah UU juga selalu dilakukan dengan menerbitkan UU yang baru dan membutuhkan proses yang sangat lama.
Oleh sebab itu, dia menyatakan bahwa UU Omnibus Law sangat diperlukan untuk menyatukan sejumlah aturan menjadi sebuah payung hukum baru.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : JIBI/Bisnis Indonesia
Bapanas memperketat pengawasan 40 merek beras fortifikasi di ritel modern. Lebih dari 100 sampel diuji dan izin edar bisa dicabut jika melanggar.
Wamenkum Edward Omar Hiariej menegaskan penarikan kendaraan oleh debt collector harus mengikuti prosedur hukum dan tidak boleh dilakukan secara paksa.
Syahganda Nainggolan menyebut Presiden Prabowo terbuka terhadap kritik dan perbedaan pandangan, termasuk dari orang dalam pemerintahan.
Pertamina menggelar FIP Hulu Migas 2026 di UGM pada 9–12 November dengan melibatkan 108 tim inovasi dari Regional Jawa.
KAI memberikan diskon tiket kereta ekonomi komersial 30% untuk perjalanan 22 Desember 2026 hingga 4 Januari 2027.
DPRD Jogja memperjelas kedudukan hukum kampung wisata dan Pokdarwis melalui Raperda Riparkot 2026–2045.