Advertisement
Menteri Agraria & Tata Ruang Sebut 74 UU Menghambat Investasi
Presiden Joko Widodo (tengah) didampingi Menteri Agraria dan Tata Ruang Sofyan Djalil (kedua kanan) berbincang dengan masyarakat penerima Sertifikat Tanah untuk Rakyat di Bangkalan, Madura, Jawa Timur, Rabu (19/12/2018). - Antara/Puspa Perwitasari
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA — Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Sofyan Djalil mengatakan saat ini setidaknya ada sekitar 74 undang-undang yang dianggap menghambat penciptaan lapangan pekerjaan dan iklim investasi di berbagai sektor. Pemerintah berencana menyederhanakan regulasi yang dianggap kurang efektif untuk mendorong pertumbuhan di berbagai sektor, termasuk sektor properti melalui Undang-Undang Omnibus Law.
“Padahal, investasi ini kan menjadi kunci dari pertumbuhan ekonomi. Oleh sebab itu, akan diterbitkan sebuah undang-undang yang akan menerobos sejumlah UU yang dianggap masih menjadi penghambat,” ujarnya ketika dijumpai pada acara Munas REI XVI, Rabu (27/11/2019).
Advertisement
Sofyan mengatakan bahwa saat ini Indonesia memiliki terlalu banyak aturan. Bahkan, beberapa aturan di antaranya tumpang tindih.
Dia mengungkapkan selama ini upaya untuk mengubah sebuah UU juga selalu dilakukan dengan menerbitkan UU yang baru dan membutuhkan proses yang sangat lama.
Oleh sebab itu, dia menyatakan bahwa UU Omnibus Law sangat diperlukan untuk menyatukan sejumlah aturan menjadi sebuah payung hukum baru.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : JIBI/Bisnis Indonesia
Berita Lainnya
Berita Pilihan
Advertisement
DLH Gunungkidul Bangun Fasilitas Cuci Truk Sampah di TPAS Wukirsari
Advertisement
Advertisement
Berita Populer
- Longsor Banjarnegara: Dua Warga Tewas, SAR Cari Korban Lain
- Kasus Suap Proyek Jalan, Topan Ginting Hadapi Sidang Perdana
- DIY Hentikan Bansos untuk Ribuan Penerima Terindikasi Judol
- Hakim Tolak Eksepsi Dua Terdakwa Pembunuhan Brigadir Nurhadi
- Prabowo Targetkan Semua Kelas Pakai IFP, Dana dari Sitaan Koruptor
- 1.000 KK Lulus dari PKH, Ahmad Luthfi Dorong Kemandirian Warga
- Herlambang Kulonprogo Disiksa Jaringan Scam Saat di Kamboja
Advertisement
Advertisement




