Pajak Penghasilan Toko Online Dimajukan 1 Oktober, Ini Penjelasan DJP
PPh marketplace dimajukan menjadi 1 Oktober 2026. DJP menyebut keputusan itu diambil karena kesiapan teknis empat platform.
Gedung KPK. /Antarafoto
Harianjogja.com, INDRAMAYU - Bupati Indramayu, Supendi diamankan sekira pukul 03.00 WIB karena terjaring operasi tangkap tangan (OTT) oleh Tim Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Selasa (15/10/2019) dini hari. Hingga saat ini masih belum ada informasi detail terkait OTT tersebut.
Berdasarkan informasi yang dihimpun Okezone, Supendi diamankan bersama dengan empat orang lainnya. Mereka yakni staf dinas PUPR berinisial F, ajudan Bupati Indramayu, sopir Bupati, serta pengusaha yang diketahui bernama Carsa.
Keempat orang tersebut diamankan KPK di dua lokasi terpisah. Lokasi penangkapan pertama berada di rumah Supendi yakni di daerah Kecamatan Bongas, serta di kediaman milik staf dinas PUPR di Perumahan Margalaksana Indah 2 Kelurahan Margadadi, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat.
Setelah mengamankan kelima orang tersebut, diketahui petugas dari KPK melakukan penggeledahan di Kantor Dinas PUPR serta Pendopo Kabupaten Indramayu.
Informasi yang didapat, kelima orang tersebut sudah dibawa ke Jakarta. Mereka dibawa karena akan dilakukan penyelidikan lebih lanjut. Hingga berita ini ditulis, belum ada keterangan resmi dari KPK soal penangkapan itu.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : Okezone.com
PPh marketplace dimajukan menjadi 1 Oktober 2026. DJP menyebut keputusan itu diambil karena kesiapan teknis empat platform.
KBRI Bangkok mengimbau WNI di Thailand memantau cuaca dan kondisi jalan untuk mengantisipasi banjir hingga 7 Oktober 2026.
Hashim mundur dari WIFI. Pengamat menilai Internet Rakyat dan pemanfaatan spektrum 1,4 GHz tetap berjalan sesuai komitmen perusahaan.
DPRD Kota Jogja mendorong pengembangan UMKM secara merata hingga tingkat kampung melalui promosi, pemasaran, dan dukungan berkelanjutan.
Cek Kesehatan Gratis atau CKG telah menjangkau 99,1 juta jiwa pada 2026 dan ditargetkan mencapai 130 juta jiwa.
Buruh masih mengawal 10 isu dalam RUU Pelindungan Ketenagakerjaan, mulai dari upah, PHK, outsourcing hingga JKP.