Advertisement
Asosiasi Petani Tembakau Minta Kenaikan Cukai Rokok Ditunda
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA - Asosiasi Petani Tembakau (APTI) meminta kenaikan cukai rokok ditunda. Ketua Umum Asosiasi Petani Tembakau (APTI) Agus Pamudji dan Pengamat Kebijakan Publik dari Public Trust Institute (PTI) Hilmi Rahman Ibrahim mengatakan kebijakan itu terlalu terburu buru, dan terlalu memaksakan.
"Pada saat petani tembakau saat ini sedang panen pemerintah menyampaikan rencana menaikkan cukai rokok sebesar 23%. ini sangat berdampak langsung pada pembelian tembakau di tingkat lokal. Pada saat kondisi ekoomi masyarakat sedang sulit, termasuk masyarakat petani tembakau, pemerintah hendak menaikan harga cukai yang sangat tinggi. Kami minta rencana itu ditunda,” papar Ketua Umum APTI Agus Pamudji dalam siaran persnya.
Advertisement
Menurutnya, produksi tembakau nasional masih tergantung kepada pabrikan rokok nasional atau industry nasional, ini kan berarti dampak yang paling buruk yang paling kena adalah di arus bawahnya. Yakni petani tembakau.
“Makanya kami mengusulkan kebijakan tersebut ditunda karena Kalau kenaikannya 23 persen sudah diambang batas kewajaran. Makanya bisa kami sampaikan, menurut apa yang kami rasakan, rencana kenaikan cukai rokok sebesar 23 persen dan kenaikan harga jual eceran rokok adalah tindakan secara perlahan mematikan petani tembakau dan buruh rokok. Padahal industri rokok, petani tembakau selama ini sudah membantu pemerintah menciptakan lapangan kerja. Ini harus diperhatikan oleh pemerintah,” papar Agus Pamudji.
Dia berharap, kenaikan cukai jangan terlalu tinggi tapi yang wajar wajar saja. Namun kenaikan cukai itu harus dibarengi dengan meningkatnya kesejahteraan petani tembakau. Cukai rokok naik tapi harus juga diiringi dengan naiknya kesejahteraan petani tembakau.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : JIBI/Bisnis Indonesia
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Amnesty Kecam Kepala Menteri Bihar Usai Tarik Hijab Perempuan di India
Menaker Yassierli: WFA 29 sampai 31 Desember Tak Kurangi Upah
Berkas Lengkap, Kasus Wamenaker Ebenezer Masuk Tahap JPU
PIP 2025: Cara Cek Penerima dan Besaran Dana Lengkap
Advertisement
Cegah Anak Tersesat, Masjidil Haram Sediakan Gelang Identitas
OTT KPK di Banten, Lima Orang Diamankan Masih Diperiksa
Kasus Korupsi Bank BJB, KPK Pertimbangkan Panggil Atalia Praratya
Akses Jalan KKA Aceh Utara-Bener Meriah Kembali Bisa Dilalui
Prabowo Gelar Ratas Tertutup di Sumbar Bersama TNI-Polri
Advertisement
Petani Pidie Jaya Minta Sawah Dipulihkan Pascabanjir
BGN Percepat Pembangunan Dapur Gizi 3T untuk 2026
Korban Bencana Aceh Dapat 1.000 Rumah dari Yayasan Buddha Tzu Chi
MK Putuskan Royalti Hak Cipta Mengacu Tarif Resmi Negara
KPK Tegaskan Perceraian Ridwan Kamil Tak Ganggu Kasus Bank BJB
Advertisement
Ribuan Rumah Rusak, BNPB Bangun Huntara di Sumatera Utara
Berita Pilihan
- Cegah Anak Tersesat, Masjidil Haram Sediakan Gelang Identitas
- KPK Tegaskan Perceraian Ridwan Kamil Tak Ganggu Kasus Bank BJB
- Baku Tembak di TN Komodo, Tim Gabungan Hadang Pemburu Liar
- Cuaca Ekstrem Landa Negara Arab, Banjir Bandang Picu Korban
- Percepatan Papua, Prabowo Ancam Pecat Pejabat Bermasalah
Advertisement
Sleman Hentikan Infrastruktur Sampah 2026, Fokus Transfer Depo
Advertisement
Advertisement
Berita Populer
- Laka Lantas di Temon Kulonprogo, Lansia Pengendara Astrea Tewas
- Soal Privasi, Apple Klaim Safari Lebih Aman Dibanding Chrome
- Bocah Digigit Kera Liar di Sragen, BKSDA Siapkan Kandang
- Sambut Nataru, 8 Rumah Panggung TPR Pantai Bantul Beroperasi
- Komdigi Terapkan Registrasi SIM Face Recognition Mulai 2026
- Tomat, Bawang, dan Kentang Olahan Berpotensi Jadi Pemicu Migrain
- Ribuan Rumah Rusak, BNPB Bangun Huntara di Sumatera Utara
Advertisement
Advertisement
