Advertisement
Ada Pejabat Daerah Tak Peduli Karhutla, BNPB Geram
Petugas gabungan memadamkan api yang membakar lahan di Desa Muara Baru, Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan, Sabtu (10/8/2019). Berdasarkan pantauan satelit milik Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN) terdapat 441 titik api yang terdeteksi di sejumlah wilayah yang ada di Indonesia. - ANTARA / Mushaful Imam
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA -- Di balik kasus kebakaran hutan dan lahan (karhutla), ternyata masih ada pejabat daerah yang acuh untuk melakukan langkah-langkah pencegahan dan penanggulangan.
Hal ini diungkapkan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen Doni Monardo setelah menerima banyak keluhan dari lapangan, baik dari TNI maupun Polri yang sedang menangani karhutla.
"Saya tak menyinggung pejabat siapa. Tapi rata-rata pejabat atau pemimpin tingkat kabupaten dan kota," singgungnya di Graha BNPB, Jakarta, Sabtu (14/9/2019).
Bahkan, ketika menggelar rapat, para pejabat daerah yang harusnya ikut serta menangani karhutla di wilayahnya justru tidak pernah hadir. Padahal, 99% penyebab karhutla adalah ulah manusia.
Oleh karena itu, Doni berharap agar semua pihak terkait dan pejabat daerah khususnya, mulai dari bupati, wali kota, camat, RT/RW, dan tokoh terkait ikut serta menjaga agar karhutla tidak meluas dan segera reda.
"Kalau sinergitas kurang maksimal, kita juga akan kesulitan, energi yang kita keluarkan semakin besar," sebutnya.
BNPB menyebut kerugian ekonomi akibat karhutla mencapai US$16,1 miliar pada 2015. Kerugian besar diharapkan tidak kembali terjadi pada tahun ini dan menjadi ancaman permanen.
Doni mengungkapkan beberapa waktu lalu, BNPB menemukan kilang minyak milik PT Pertamina (Persero) di dekat lokasi karhutla di Desa Kerumutan, Kabupaten Pelalawan, Riau. Jika kolam tersebut terbakar, maka kerugian dan dampaknya akan sangat besar.
"Bisa bayangkan kalau aparat di lapangan mundur dari tempat itu, akan memberi kerugian yang besar bagi kita. Tidak mungkin kebakaran ini hanya ditangani oleh pemerintah pusat," tegasnya.
Advertisement
BNPB berharap para periset di lembaga pemerintah maupun swasta ikut turun tangan menangani karhutla lewat inovasi alat-alat ramah lingkungan yang terjangkau oleh masyarakat, sehingga masyarakat bisa membuka ladang dan kebun tanpa melakukan pembakaran lahan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : JIBI/Bisnis Indonesia
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Danantara Bidik Industri Media dan Hiburan untuk Tambah Penerimaan Negara
Advertisement
Pakar Hukum Sebut Revisi UU Pemilu Wajib Memasukkan Putusan MK
Pemerintah Sebut Makan Bergizi Gratis Telah Menjangkau 5,58 Juta Orang
Advertisement
Program Cek Kesehatan Gratis Tak Ada Kabar, Pemda Diminta Mengecek
Advertisement
Menteri PANRB Tegaskan ASN Tak Boleh WFA, yang Diperbolehkan FWA
Berita Pilihan
- Pemerintah Sebut Makan Bergizi Gratis Telah Menjangkau 5,58 Juta Orang
- Pemilu dan Pilkada Diputuskan Diadakan Terpisah, DPR Pertanyakan Posisi Mahkamah Konstitusi
- Terungkap, Mantan Wali Kota Semarang Mbak Ita Melarang Pegawai Bapenda Hindari Panggilan KPK
- Sidang Suap Mantan Wali Kota Semarang, Kepala Bapenda Setor Rp1,2 Miliar ke Mbak Ita
- Pasangan Gay di Lamongan Dicokok Polisi Karena Bikin Konten Pornografi di FB-MiChat
Advertisement
Advertisement
Kampung Wisata Bisa Jadi Referensi Kunjungan Saat Liburan Sekolah
Advertisement
Berita Populer
- Hujan Ringan Selimuti Sejumlah Kota Besar Hari Ini Senin 30 Juni 2025
- Paket Makan Bergizi Gratis Selama Liburan Sekolah, dari Roti, Telur, hingga Buah
- Iran Kirim Surat ke PBB, Minta AS dan Israel Tanggung Jawab atas Agresi
- Donald Trump Sebut Iran Punya 4 Situs Nuklir Utama
- Polda Lampung Tindak 693 kendaraan ODOL
- Guru Ngaji di Jaksel Cabuli 10 Santri Perempuan, Begini Modusnya
- Satgas Pangan Panggil Produsen 212 Merek Beras Nakal Hari Ini
Advertisement
Advertisement
