Video Sumpah Ketua DPD Golkar Dukung Airlangga Viral, Isinya Siap Dilaknat Jika Berkhianat

Jaffry Prabu Prakoso

Senin, 02 September 2019 - 11:17 WIB

Bernadheta Dian Saraswati

Video Sumpah Ketua DPD Golkar Dukung Airlangga Viral, Isinya Siap Dilaknat Jika Berkhianat

Dedi Mulyadi/JIBI/BISNIS - Wisnu Wage

Harianjogja.com, JAKARTA – Sebuah video para ketua Dewan Pimpinan Daerah II Partai Golkar Jawa Barat mengucap sumpah di bawah Alquran tersebar. Adapun isi video tersebut mendukung dan memilih Ketua Umum Airlangga Hartarto terpilih lagi di periode selanjutnya pada musyawarah nasional mendatang.

Pengucapan sumpah dipandu langsung Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) I Golkar Jawa Barat (Jabar) Dedi Mulyadi di sebuah masjid di Purwakarta, Sabtu (31/8/2019).

Simak video pengucapan sumpah tersebut dari akun Captain Indonesia Oktaberiandi, SH di atas. Captain Indonesia Oktaberiandi dikenal sebagai salah satu politisi muda Partai Berkarya.

BACA JUGA

Dalam video berdurasi 1,25 menit itu terlihat Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto dan orang dekatnya, Melchias Markus Mekeng menyaksikan langsung pengucapan sumpah.

Pada video yang dilihat Bisnis, Senin (2/9/2019), sumpah berisi dua butir janji.

“Demi Allah saya bersumpah, saya akan mencalonkan, mendukung dan memilih Bapak Ir Airlangga Hartarto MBA, MMT sebagai ketua umum DPP Partai Golkar 2019-2024,” kata Dedi saat memimpin pembacaan sumpah.

Janji kedua yaitu Para ketua DPD II Golkar Jabar siap menerima konsekuensi apabila melanggar sumpah tersebut.

"Saya bersedia menerima laknat atas pengkhianatan,” jelas Dedi yang diikuti para ketua DPD II Golkar.

Sementara itu Ketua DPP Golkar Ace Hasan Syadzily mengatakan bahwa partai belum memutuskan kapan akan menggelar musyawarah nasional (munas) karena harus didahului dengan rapat pleno.

Salah satu agenda pleno adalah evaluasi hasil pemilu. Di sisi lain sampai saat ini pengurus juga masih mendapat laporan dari Badan Pemenangan Umum (Bapilu) daerah yang bakal jadi bahan evaluasi juga di pleno.

"Karena rapat evaluasi bukan hanya melibatkan institusi DPP sendiri tetapi perlu libatkan Bapilu yang melibatkan daerah-daerah sehingga laporan daerah perlu didengarkan,” jelasnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Sumber : Bisnis.com