Advertisement
Hasto: Tak Ada Dikotomi Menteri dari Partai dan Teknokrat
Hasto Kristiyanto - Antara/Muhammad Adimaja
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA-- Susunan kabinet dalam Pemerintahan Joko Widodo-Maruf Amin masih tanda tanya. Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto tidak menyetujui adanya dikotomi antara menteri dari kalangan profesional dan kalangan partai politik.
"Sebenarnya tidak ada dikotomi soal menteri profesional dari partai dan profesional dari kalangan teknokrat," katanya di Jakarta, Sabtu (17/8/2019), menanggapi wacana porsi menteri lebih banyak untuk kalangan profesional.
Advertisement
Hal tersebut disampaikan Hasto di sela peringatan kemerdekaan Republik Indonesia yang digelar PDIP di Lapangan Blok S, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.
Menurut dia, partai juga terus menerapkan kaidah-kaidah ilmu pengetahuan, teknologi manajemen, dan langkah-langkah "best practise" dalam pengelolaan partai.
"Profesionalitas itu dimaknakan sebagai semua pemahaman terhadap keseluruhan disiplin ilmu pengetahuan teknologi dan keterampilan yang diperlukan dalam menjalankan tugas-tugasnya," ungkapnya.
Ia menjelaskan partai pun menerapkan berbagai disiplin ilmu pengetahuan, mulai teknologi , psikologi, sosiologi, politik, ekonomi, manajemen, hingga filsafat sebagai pokoknya, yakni filsafat Pancasila.
"Jadi, kami tidak menyetujui dikotomi parpol dan profesional karena partai juga mengembangkan kemampuan profesional," tegasnya.
Selain itu, Hasto mengatakan PDIP memiliki sekolah partai yang mengadakan semacam kursus politik untuk meningkatkan keterampilan di dalam perpolitikan.
"Keterampilan yang dibutuhkan oleh PDIP dalam menggalang kekuatan rakyat, keterampilan komunikasi, keterampilan dalam pergerakan ekonomi kerakyatan. Semua kami latih," katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Antara
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
KEK Batang Harus Jadi Jantung Ekonomi Nasional
Gunung Lewotobi Laki-laki Alami Dua Kali Letusan pada Jumat
Kejaksaan Agung Periksa Lagi Nadiem Makarim pada 15 Juli 2025
Begini Alur Kuota Haji 2026 dari Arab Saudi untuk Indonesia, Kata Istana
Advertisement
Aceh Diguncang Gempa Magnitudo 5,1, Begini Penjelasan BMKG
Jaksa Sebut Tom Lembong Tak Terima Uang, Tapi Kebijakannya Untungkan 10 Pihak
Advertisement
Hasil Penulisan Ulang Sejarah Bakal Diuji Publik 20 Juli 2025
BGN Minta Anggaran Makan Bergizi Gratis Ditambah Jadi Rp335 Triliun
Advertisement
Berita Pilihan
- Top Ten News Harianjogja.com, Sabtu 12 Juli 2025: Dari Tom Lembong Sampai Harganas
- Pangkas Birokrasi Federal, Donald Trump Pecat 1.300 Pegawai Departemen Luar Negeri
- Jumlah Penduduk Indonesia Capai 286,69 Juta Jiwa per Juni 2025, Terbanyak Laki-Laki
- Kasus Chromebook, Kejaksaan Agung Menggeledah Kantor GoTo dan Menyita Ratusan Dokumen
- Top Ten News Harianjogja.com, Jumat 11 Juli 2025: Dari Polda Jateng Grebek Pabrik Pupuk Palsu sampai Penemuan Mayat Pegawai Kemendagri
Advertisement
Ruas JJLS Baron Ambles, Pengguna Jalan Diminta Berhati-Hati
Advertisement
Tren Baru Libur Sekolah ke Jogja Mengarah ke Quality Tourism
Advertisement
Berita Populer
- BGN Minta Anggaran Makan Bergizi Gratis Ditambah Jadi Rp335 Triliun
- Polda Metro Jaya Targetkan Penyelidikan Kasus Kematian Diplomat Staf Kemenlu Rampung dalam Sepekan
- Hasil Penulisan Ulang Sejarah Bakal Diuji Publik 20 Juli 2025
- Tersangka Korupsi Minyak Mentah Riza Chalid Diduga Sudah Berada di Singapura, Kejagung Masukkan ke Daftar Cekal
- Kasus Chromebook, Kejaksaan Agung Menggeledah Kantor GoTo dan Menyita Ratusan Dokumen
- Jumlah Penduduk Indonesia Capai 286,69 Juta Jiwa per Juni 2025, Terbanyak Laki-Laki
- Jaksa Sebut Tom Lembong Tak Terima Uang, Tapi Kebijakannya Untungkan 10 Pihak
Advertisement
Advertisement
