Advertisement
Hasto: Tak Ada Dikotomi Menteri dari Partai dan Teknokrat
Hasto Kristiyanto - Antara/Muhammad Adimaja
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA-- Susunan kabinet dalam Pemerintahan Joko Widodo-Maruf Amin masih tanda tanya. Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto tidak menyetujui adanya dikotomi antara menteri dari kalangan profesional dan kalangan partai politik.
"Sebenarnya tidak ada dikotomi soal menteri profesional dari partai dan profesional dari kalangan teknokrat," katanya di Jakarta, Sabtu (17/8/2019), menanggapi wacana porsi menteri lebih banyak untuk kalangan profesional.
Advertisement
Hal tersebut disampaikan Hasto di sela peringatan kemerdekaan Republik Indonesia yang digelar PDIP di Lapangan Blok S, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.
Menurut dia, partai juga terus menerapkan kaidah-kaidah ilmu pengetahuan, teknologi manajemen, dan langkah-langkah "best practise" dalam pengelolaan partai.
"Profesionalitas itu dimaknakan sebagai semua pemahaman terhadap keseluruhan disiplin ilmu pengetahuan teknologi dan keterampilan yang diperlukan dalam menjalankan tugas-tugasnya," ungkapnya.
Ia menjelaskan partai pun menerapkan berbagai disiplin ilmu pengetahuan, mulai teknologi , psikologi, sosiologi, politik, ekonomi, manajemen, hingga filsafat sebagai pokoknya, yakni filsafat Pancasila.
"Jadi, kami tidak menyetujui dikotomi parpol dan profesional karena partai juga mengembangkan kemampuan profesional," tegasnya.
Selain itu, Hasto mengatakan PDIP memiliki sekolah partai yang mengadakan semacam kursus politik untuk meningkatkan keterampilan di dalam perpolitikan.
"Keterampilan yang dibutuhkan oleh PDIP dalam menggalang kekuatan rakyat, keterampilan komunikasi, keterampilan dalam pergerakan ekonomi kerakyatan. Semua kami latih," katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Antara
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
DPR RI Desak Mendagri Tito Hentikan Efisiensi Dana Transfer ke Daerah
BNPB Ingatkan Banjir Bali Bisa Terulang
Merespons Ancaman Tarif Trump, China: Ini Pemaksaan Ekonomi
Mahmoud Abbas Desak Internasional Bertanggungjawab Atas Kejahatan Israel
Advertisement
100 Ribu WNI di AS Belum Lapor ke Kedutaan
Malaysia Serukan Negara Dunia Akhiri Hubungan dengan Israel
Kemenag dan Kemenkes Perkuat Program Pesantren Sehat
Menteri Koperasi Minta Tambahan Anggaran untuk Kopdes Merah Putih
600 Ribu Rekening Bermasalah Bisa Dapat Bansos, Ini Syaratnya
Advertisement
Transparansi Pemilu, DPR Pertanyakan Dokumen Capres yang Dibatasi
Airlangga: Lima Program Prioritas Presiden Bisa Tampung 3 Juta Lebih Pekerja
Puluhan Ribu Warga Turki Turun ke Jalan, Tuntut Erdogan Mundur
Hidup Jadi Tenang di 9 Negara yang Tak Punya Utang
Pemerintah Alokasikan Rp9 Triliun Untuk Perbaikan Jalan Inpres
Advertisement
Menkeu Purbaya Jamin Bunga Ringan untuk Pinjaman Kopdes ke Himbara
Berita Pilihan
- Puluhan Ribu Warga Turki Turun ke Jalan, Tuntut Erdogan Mundur
- Hidup Jadi Tenang di 9 Negara yang Tak Punya Utang
- Menkeu Purbaya Jamin Bunga Ringan untuk Pinjaman Kopdes ke Himbara
- Ini Duduk Perkara Temuan BPK Soal Proyek Tol CMNP yang Menyeret Anak Jusuf Hamka
- PT PMT Disegel KLH, Diduga Sumber Cemaran Zat Radioaktif
Advertisement
Libur Panjang Berdampak Kenaikan 28 Persen Wisatawan di Sleman
Advertisement
Pemkab Boyolali Bangun Pedestrian Mirip Kawasan Malioboro Jogja
Advertisement
Berita Populer
- Kematian Mahasiswa Unnes saat Demo di Semarang Sedang Diinvestigasi
- 7 Jenazah Korban Kecelakaan Bus RS Bina Sehat Dimakamkan di Jember
- Daftar 10 Negara yang Menolak Palestina Merdeka
- Polisi Selidiki Penyebab Kecelakaan Maut Bus Rombongan Rumah Sakit Bina Sehat
- Polisi Peru Tangkap Komplotan Pembunuh Diplomat Indonesia Zetro Purba
- Wasekjen PDIP Yoseph Aryo Dipanggil KPK Sebagai Saksi Kasus DJKA
- Hubungan Venezuela-AS Memanas, Ini Penyebabnya
Advertisement
Advertisement
