Advertisement
Kuasa Hukum Partai Demokrat Sebut Ada Hantu di MK

Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA — Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Aswanto tidak berkenan dengan komentar kuasa hukum Partai Demokrat yang menyebut gedung lembaga pemutus sengketa hasil pemilu itu dihuni makhluk halus.
“Jangan menuduh MK ada hantu kalau tak ada bukti. Kita tidak perlu berdebat soal itu,” kata dia kepada Ardy Mbalembout, kuasa hukum Partai Demokrat, dalam sidang perkara sengketa hasil Pileg 2019 di Jakarta, Rabu (10/7/2019).
Advertisement
Pernyataan Aswanto itu untuk merespons komentar Ardy ihwal alasan keterlambatan Demokrat menyampaikan perbaikan permohonan sengketa hasil Pileg 2019.
MK telah menetapkan batas waktu perbaikan pada 31 Mei, tetapi Demokrat memperbaharui kembali melebihi tenggang waktu.
“Kami sudah siapkan perubahan tanggal 31 Mei, bahkan perubahan itu kami antarkan bersama permohonan Partai Demokrat lain. Tapi entah karena apa itu, ada hantu di ruang persiapan, perjalanan atau mungkin di sini [MK],” ujarnya.
Meski demikian, Aswanto yang memimpin sidang panel beranggotakan Saldi Isra dan Manahan M.P. Sitompul tetap menolak alasan tersebut. MK hanya membolehkan Demokrat membacakan perbaikan permohonan versi 31 Mei.
“Kalau baca yang 1 Juni kami tak akan pertimbangkan,” tutur Aswanto.
Dormauli Silalahi, kuasa hukum Demokrat lainnya, akhirnya membacakan materi gugatan versi 31 Mei. Dalam permohonan yang teregistrasi dalam Perkara No. 55-14-13/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 itu, Demokrat menyoal hasil Pileg 2019 untuk pemilihan anggota DPR di Daerah Pemilihan Jawa Tengah VI.
Permohonan tersebut merupakan sengketa caleg internal karena Demokrat mempermasalahkan perolehan suara Bramantyo Suwondo. Putra mantan Direktur Utama PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Gatot M. Suwondo tersebut memperoleh 27.934 suara.
Dia mengungguli Bendahara Umum DPP Demokrat Indrawati Sukadis yang memperoleh 27.542 suara. Namun, Demokrat atas nama Indrawati mengajukan keberatan atas perolehan suara Bramantyo yang berpotensi membawanya ke DPR.
Versi Indrawati, perolehan suaranya lebih banyak dari Bramantyo, bukan malah berselisih 392 suara seperti ditetapkan KPU. Perbedaan itu dituding bersumber dari pengurangan suara untuk Indrawati dan penambahan suara untuk Bramantyo di Kabupaten Magelang.
“Ada dugaan salah input suara oleh termohon [Komisi Pemilihan Umum] dan salah input itu menguntungkan caleg nomor urut 2 atas nama Bramantyo,” kata Dormauli.
Dalam permohonannya, Demokrat meminta kepada MK untuk menggelar penghitungan suara ulang di Kecamatan Pakis dan Kecamatan Ngablak, Kabupaten Magelang.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : JIBI/Bisnis Indonesia
Berita Lainnya
Berita Pilihan
- Top Ten News Harianjogja.com, Sabtu 12 Juli 2025: Dari Tom Lembong Sampai Harganas
- Pangkas Birokrasi Federal, Donald Trump Pecat 1.300 Pegawai Departemen Luar Negeri
- Jumlah Penduduk Indonesia Capai 286,69 Juta Jiwa per Juni 2025, Terbanyak Laki-Laki
- Kasus Chromebook, Kejaksaan Agung Menggeledah Kantor GoTo dan Menyita Ratusan Dokumen
- Top Ten News Harianjogja.com, Jumat 11 Juli 2025: Dari Polda Jateng Grebek Pabrik Pupuk Palsu sampai Penemuan Mayat Pegawai Kemendagri
Advertisement

Ruas JJLS Baron Ambles, Pengguna Jalan Diminta Berhati-Hati
Advertisement
Tren Baru Libur Sekolah ke Jogja Mengarah ke Quality Tourism
Advertisement
Berita Populer
- BGN Minta Anggaran Makan Bergizi Gratis Ditambah Jadi Rp335 Triliun
- Polda Metro Jaya Targetkan Penyelidikan Kasus Kematian Diplomat Staf Kemenlu Rampung dalam Sepekan
- Hasil Penulisan Ulang Sejarah Bakal Diuji Publik 20 Juli 2025
- Tersangka Korupsi Minyak Mentah Riza Chalid Diduga Sudah Berada di Singapura, Kejagung Masukkan ke Daftar Cekal
- Kasus Chromebook, Kejaksaan Agung Menggeledah Kantor GoTo dan Menyita Ratusan Dokumen
- Jumlah Penduduk Indonesia Capai 286,69 Juta Jiwa per Juni 2025, Terbanyak Laki-Laki
- Jaksa Sebut Tom Lembong Tak Terima Uang, Tapi Kebijakannya Untungkan 10 Pihak
Advertisement
Advertisement