Ombudsman Ingatkan Polri Hormati HAM Saat Geledah Pesantren
Ombudsman RI meminta Polri mengevaluasi penggeledahan pesantren putri di Sukoharjo dan memastikan perlindungan HAM bagi santriwati.
Personel Brimob Polri bersiap melakukan pengamanan di sekitar Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, Kamis (27/6/2019). Ist-Antara.
Harianjogja.com, JAKARTA--Massa pendukungan pasangan calon presiden urut 2, Prabowo Subianto - Sandiaga Uno mulai berdatangan di gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Kamis (27/6/2019) pagi.
"Kalau mau ke patung kuda lewat mana ya mas," kata salah seorang pendukung Prabowo kepada pewarta Antara di belakang kantor MK, Jalan Abdul Muis, Jakarta.
Rombongan sekitar 10 orang itu mengaku berasal dari Surabaya, yang datang untuk memberikan dukungan dan ingin secara langsung mendengarkan putusan MK pada Kamis siang.
Sejak pukul 9.30 WIB, sekitar empat rombongan masa berjalan kaki memutar di bagian belakang kantor MK menuju bagian ke arah patung kuda, di bagian depan kantor MK, Jalan Merdeka Barat.
Sebelumnya Mahkamah Konstitusi sudah memanggil semua pihak terkait perubahan jadwal sidang pleno pengucapan putusan perselisihan hasil pemilihan presiden dan wakil presiden (sengketa Pilpres) 2019.
Agenda pengucapan putusan sebelumnya dijadwalkan Jumat (28/6) namun dipercepat pada (27/6) dimulai pukul 12.30 WIB, berdasarkan keputusan Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH).
Kepolisian Daerah Metro Jaya telah menyiapkan rencana pengalihan arus kendaraan pada saat sidang putusan. Rencana awal pengalihan arus terutama mengantisipasi adanya aksi massa dan saat putusan sengketa pemilu.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : Antara
Ombudsman RI meminta Polri mengevaluasi penggeledahan pesantren putri di Sukoharjo dan memastikan perlindungan HAM bagi santriwati.
Yusril Ihza Mahendra memastikan pemerintah mengevaluasi aturan penyadapan menyusul kasus dugaan penyadapan ilegal yang melibatkan tiga personel Polri.
Pemda DIY mengusulkan perubahan Perda Pajak dan Retribusi Daerah, termasuk penyesuaian tarif untuk mengoptimalkan PAD dan biaya layanan.
Simak informasi SIM Keliling Bantul November 2026, jadwal layanan di Manding, syarat perpanjangan, dan biaya SIM A serta SIM C.
Yusril menyatakan pemerintah akan mengevaluasi kewenangan penyadapan lembaga negara setelah Bareskrim menetapkan tiga tersangka kasus penyadapan ilegal.
Cek jadwal SIM Keliling dan layanan perpanjangan SIM Gunungkidul November 2026, termasuk lokasi, syarat dokumen, serta biaya SIM A dan C.