Serangan Udara Myanmar Tewaskan 50 Orang, PBB Minta Kekerasan Dihentikan
Sekjen PBB Antonio Guterres mengecam serangan udara di Rakhine, Myanmar, yang dilaporkan menewaskan 50 orang dan melukai hampir 60 lainnya.
Prabowo Subianto berbicara di hadapan pendukungnya di Jakarta, Jumat (19/3/2019)./Reuters-Willy Kurniawan
Harianjogja.com, JAKARTA--Ketua DPR, Bambang Soesatyo mengapresiasi pertemuan dua tokoh bangsa, Jusuf Kalla (JK) dengan Prabowo Subianto. Pertemuan tersebut diharapkan mampu mencairkan suasana politik Tanah Air yang memanas. Bahkan jika memungkinkan, Bamsoet berharap jika dalam waktu dekat dilanjutkan pertemuan antara Prabowo dengan Joko Widodo.
"Silaturahim para elite politik sangat bagus untuk meneduhkan kondisi para pendukung masing-masing. Jika elite bisa bersikap hangat dan saling menghormati satu sama lain, maka pendukung di bawah juga akan meneladani. Kami sendiri dari kalangan dunia usaha sangat berkepentingan situasi politik nasional bisa segera kembali kondusif," ujar Bamsoet di sela-sela acara buka puasa bersama Kadin Indonesia dan Presiden Jokowi di Jakarta, Jumat (24/5/2019).
Legislator Dapil VII Jawa Tengah yang meliputi Kabupaten Purbalingga, Banjarnegara dan Kebumen ini juga mengapresiasi langkah Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto - Sandiaga Uno melaporkan berbagai dugaan tindak kecurangan Pilpres 2019 ke Mahkamah Konstitusi (MK). Penggunaan jalur konstitusional akan semakin menguatkan demokrasi di Indonesia, ketimbang melakukan aksi massa yang mengganggu ketertiban umum.
“Karena sudah menggunakan jalur konstitusional, mudah-mudahan apapun keputusan Mahkamah Konstitusi nantinya, harus dihormati oleh semua pihak, baik itu dari pihak BPN maupun TKN, dan pendukung masing-masing. Kami di dunia usaha, sekali lagi ingin situasi politik dapat segera kondusif,” katanya.
Kepala Badan Bela Negara FKPPI ini berharap, selama proses hukum di MK, maka tidak ada lagi pengerahan aksi massa yang bisa memancing kekisruhan. Berikan kesempatan kepada para pengacara masing-masing serta hakim konstitusi untuk menyelesaikannya secara konstitusional.
"Jangan sampai selama proses persidangan di Mahkamah Konstitusi maupun setelah Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusan yang bersifat final dan mengikat, justru diwarnai dengan aksi demonstrasi lagi. Jika seperti ini terus, masyarakatlah yang akan menjadi korbannya. Apapun putusan Mahkamah Konstitusi, wajib dihormati oleh seluruh pihak," ujarnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : Suara.com
Sekjen PBB Antonio Guterres mengecam serangan udara di Rakhine, Myanmar, yang dilaporkan menewaskan 50 orang dan melukai hampir 60 lainnya.
DPC Gerindra Gunungkidul mulai membangun kantor permanen di Baleharjo dengan anggaran sekitar Rp1 miliar dari iuran kader dan anggota.
Warga Padukuhan Karang menolak tambang pasir Sungai Progo. DPRD Kulonprogo mendesak Pemkab hadir, sementara Wabup mengaku sudah mediasi.
Wamenkes Dante Saksono menyebut layanan BPJS akan disetarakan dengan mempertimbangkan kemampuan fiskal dan prioritas penyakit katastropik.
KPK mengecek aset glamping 1,5 hektare di Ciater, Subang, yang diduga milik polisi Yayat Sudrajat dan terkait kasus suap Pemkab Bekasi.
Komisi C DPRD DIY mengecek talud bronjong 74 meter di Kali Kuning Sleman sebagai antisipasi erosi dan longsor saat musim hujan.