Di Rapat PBB, Menlu Retno Tegaskan Dukungan untuk Palestina
Delegasi peserta yang hadir dalam sidang Dewan Keamanan PBB serempak mengenakan pakaian batik dengan beragam warna, corak dan bahan. - Bisnis/kemendikbud Harianjogja.com, JOGJA—Sebagai Presiden Dewan Keamanan PBB pada Mei 2019, Menteri Luar Negeri Retno L.P. Marsudi menekankan tiga hal penting untuk diperhatikan sebagai langkah pembenahan bagi Palestina.
“Konflik berkepanjangan di Timur Tengah memiliki dampak bagi perdamaian dan stabilitas kawasan dan global. Dewan Keamanan PBB harus dapat menghasilkan progres riil dalam penyelesaian isu Timur Tengah, khususnya Palestina,” tutur Retno.
Hal itu disampaikannya saat memimpin Briefing Dewan Keamanan PBB mengenai Timur Tengah di Markas Besar PBB, New York, Amerika Serikat, Rabu (22/5/2019) waktu setempat.
Briefing mengenai situasi di Timur Tengah ini dipimpin Menlu RI dalam kapasitasnya sebagai Presiden Dewan Keamanan PBB pada bulan Mei 2019 dan dihadiri seluruh anggota Dewan Keamanan. Briefing ditujukan untuk mendapatkan informasi mengenai situasi terkini di Timur Tengah, termasuk isu Palestina, Suriah, dan Yaman.
Melalui video conference, perkembangan terakhir di Timur Tengah disampaikan oleh Koordinator Khusus United Nations Special Coordinator for the Middle East Peace Process (UNSCO), Nickolay Mladenov, dan Commissioner-General United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East (UNRWA), Pierre Krähenbühl.
Dalam pertemuan, situasi di Palestina menjadi perhatian khusus Indonesia. Menlu RI menyampaikan bahwa sejak pertemuan yang sama bulan Januari lalu, situasi di Timur Tengah, khususnya di Palestina bukan membaik, malah memburuk.
Terjadinya kekerasan baru pada awal bulan Mei, ditutupnya sementara kehadiran organisasi internasional di Hebron, dan terus berkembangnya pemukiman ilegal di tanah Palestina, terus memperburuk situasi kemanusiaan di Palestina.
Dalam konteks ini, Menlu RI menekankan 3 hal penting untuk diperhatikan. Pertama, pentingnya untuk memberikan perlindungan bagi penduduk sipil Palestina.
Menlu RI menyampaikan bahwa laporan komisi independen awal tahun ini, menekankan banyaknya pelanggaran HAM oleh negara penduduk, termasuk kekerasan terhadap media dan pekerja kehesatan di Palestina. Untuk itu, ditekankan pentingnya perlindungan internasional bagi masyarakat sipil Palestina.
Kedua, perlunya segera diambil langkah konkret untuk mengatasi situasi kemanusiaan di Palestina. Dalam konteks ini, upaya untuk memperbaiki situasi ekonomi dan sosial masyarakat Palestina menjadi penting.
Dalam hal ini, Menlu RI menghargai berbagai program UNWRA dalam memperbaiki situasi kemanusiaan rakyat Palestina dan kesiapan Indonesia untuk terus mendukung.
Ketiga, proses perdamaian harus dimulai kembali. Untuk itu perlu segera dibentuk proses perdamaian yang kredibel, yang memastikan kesetaraan semua pihak dalam perundingan.
“Perspektif baru dalam proses perdamaian bukan berarti mengabaikan parameter internasional yang berlaku. Bagi Indonesia, tidak terdapat alternatif lainnya selain ‘solusi dua negara," ungkap Retno.
Selain isu Palestina, Menlu RI juga menekankan situasi keamanan di Timur Tengah akan mempengaruhi situasi keamanan global. Untuk itu penting bagi Dewan Keamanan PBB untuk memastikan adanya progres konkret.
Dipimpinnya pertemuan oleh Menlu RI ini menunjukkan komitmen Indonesia terhadap proses perdamaian di Timur Tengah, khususnya isu perdamaian di Palestina. Sebagai salah satu isu prioritas selama keanggotaan Indonesia di DK PBB, perjuangan rakyat Palestina selalu secara konsisten disuarakan oleh Indonesia.
Sumber : JIBI/Bisnis Indonesia
