Advertisement
Dana Abadi Riset Didorong untuk Peningkatan SDM dan Tenaga Kerja Unggul
Ilustrasi penelitian beras analog dari tepung talas oleh mahasiswa program studi Pendidikan IPA Fakultas MIPA UNY. - Ist/UNY
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA--Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Laksana Tri Handoko mengatakan realisasi pembentukan dana abadi riset mendorong pengembangan sumber daya manusia (SDM) dan tenaga kerja unggul Indonesia.
"Realisasi dana abadi riset sangat berkorelasi dengan pengembangan SDM unggul Indonesia masa depan," kata Handoko di Jakarta, Rabu (1/5/2019).
Advertisement
Dia mengatakan SDM unggul akan mendukung ekonomi modern berbasis inovasi serta ilmu pengetahuan dan teknologi, yang utamanya adalah hasil pendidikan di jenjang lanjut yang berbasis riset.
Secara umum, katanya, pendidikan di jenjang dasar sampai dengan S1 di Indonesia tidak kalah dengan luar negeri. Perbedaan baru terasa untuk pendidikan di jenjang lanjut, S2 dan S3. Hal ini terjadi karena pendidikan di jenjang S2 dan S3 lebih berbasis pada riset yang notabene masih tertinggal jauh.
Di lain sisi, kata dia, dana abadi riset diperlukan sebagai salah satu sumber pendanaan riset di luar mekanisme Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan swasta, sebagaimana yang lazim dipraktikan di banyak negara.
Dia menjelaskan bahwa besaran dana abadi riset tentu tidak ada ukuran yang pasti dan dinamis tergantung dari kebutuhan negara.
Tetapi untuk saat ini, menurut Handoko, sudah cukup ideal bila dalam beberapa tahun bisa diakumulasikan sebesar Rp25 triliun. Sebagai komparasi, akumulasi dana abadi pendidikan untuk Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) sudah mencapai lebih dari Rp50 triliun.
Pemerintah Indonesia meningkatkan anggaran pendidikan secara signifikan dari Rp435 triliun pada 2018 menjadi Rp492 triliun pada 2019. Anggaran LPDP juga ditambah hingga Rp20 triliun pada 2019.
Pemerintah, melalui Kementerian Keuangan, pada 2019 telah menyiapkan anggaran sebesar Rp990 miliar untuk dana abadi riset. Meski demikian pemerintah belum menentukan lembaga yang akan mengelolanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Suara.com
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Kuta Selatan Bali Diguncang Gempa Berkekuatan Magnitudo 5,0
Tak Terima Ditegur, Dua WNA Amerika Ini Diduga Aniaya Pecalang di Bali
Siap-Siap! Penerapan SLFF di Tol Sebelum Oktober 2024
Advertisement
Ditanya soal Kemungkinan Maju di Pilkada, Kaesang Memilih Ini
Mobil Mewah Harvey Moeis Disita Kejagung, Kali Ini Ferrari dan Mercy
KASD Sebut Penggantian Istilah dari KKB ke OPM Ada Dampaknya
Iuran Pariwisata Masuk ke Tiket Pesawat, Ini Kata Menteri Pariwisata
Gaji Prabowo-Gibran Saat Sudah Menjabat, Ini Rinciannya
Advertisement
Satuan Pendidikan Diwajibkan Memperhatikan Kebutuhan Siswa dengan Kondisi Khusus
Izin Tinggal Peralihan Jembatani Proses Transisi Izin Tinggal WNA di RI
Surya Paloh Enggan Jadi Oposisi dan Pilih Gabung Prabowo, Ini Alasannya
Penetapan Caleg Terpilih di DIY Menunggu BRPK Mahkamah Konsitusi
Advertisement
Surya Paloh Temui Prabowo di Kartanegara
Berita Pilihan
- Siap-Siap! Penerapan SLFF di Tol Sebelum Oktober 2024
- Ditanya soal Kemungkinan Maju di Pilkada, Kaesang Memilih Ini
- Satuan Pendidikan Diwajibkan Memperhatikan Kebutuhan Siswa dengan Kondisi Khusus
- Meningkatkan Perlindungan dari Penyakit Menular, Jemaah Calon Haji Disarankan Vaksin
- Dugaan Pelanggaran Wewenang, Wakil Ketua KPK Laporkan Anggota Dewas
Advertisement
LITERASI KESEHATAN: Warga Lansia Diminta Bijak Memilih Jenis Olahraga
Advertisement
Sandiaga Tawarkan Ritual Melukat ke Peserta World Water Forum di Bali
Advertisement
Berita Populer
- Penetapan Caleg Terpilih di DIY Menunggu BRPK Mahkamah Konsitusi
- Surya Paloh Enggan Jadi Oposisi dan Pilih Gabung Prabowo, Ini Alasannya
- Izin Tinggal Peralihan Jembatani Proses Transisi Izin Tinggal WNA di RI
- Satuan Pendidikan Diwajibkan Memperhatikan Kebutuhan Siswa dengan Kondisi Khusus
- Gaji Prabowo-Gibran Saat Sudah Menjabat, Ini Rinciannya
- Iuran Pariwisata Masuk ke Tiket Pesawat, Ini Kata Menteri Pariwisata
- KASD Sebut Penggantian Istilah dari KKB ke OPM Ada Dampaknya
Advertisement
Advertisement
