Dana Abadi Riset Didorong untuk Peningkatan SDM dan Tenaga Kerja Unggul

Ilustrasi penelitian beras analog dari tepung talas oleh mahasiswa program studi Pendidikan IPA Fakultas MIPA UNY. - Ist/UNY
02 Mei 2019 05:17 WIB Newswire News Share :

Harianjogja.com, JAKARTA--Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Laksana Tri Handoko mengatakan realisasi pembentukan dana abadi riset mendorong pengembangan sumber daya manusia (SDM) dan tenaga kerja unggul Indonesia.

"Realisasi dana abadi riset sangat berkorelasi dengan pengembangan SDM unggul Indonesia masa depan," kata Handoko di Jakarta, Rabu (1/5/2019).

Dia mengatakan SDM unggul akan mendukung ekonomi modern berbasis inovasi serta ilmu pengetahuan dan teknologi, yang utamanya adalah hasil pendidikan di jenjang lanjut yang berbasis riset.

Secara umum, katanya, pendidikan di jenjang dasar sampai dengan S1 di Indonesia tidak kalah dengan luar negeri. Perbedaan baru terasa untuk pendidikan di jenjang lanjut, S2 dan S3. Hal ini terjadi karena pendidikan di jenjang S2 dan S3 lebih berbasis pada riset yang notabene masih tertinggal jauh.

Di lain sisi, kata dia, dana abadi riset diperlukan sebagai salah satu sumber pendanaan riset di luar mekanisme Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan swasta, sebagaimana yang lazim dipraktikan di banyak negara.

Dia menjelaskan bahwa besaran dana abadi riset tentu tidak ada ukuran yang pasti dan dinamis tergantung dari kebutuhan negara.

Tetapi untuk saat ini, menurut Handoko, sudah cukup ideal bila dalam beberapa tahun bisa diakumulasikan sebesar Rp25 triliun. Sebagai komparasi, akumulasi dana abadi pendidikan untuk Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) sudah mencapai lebih dari Rp50 triliun.

Pemerintah Indonesia meningkatkan anggaran pendidikan secara signifikan dari Rp435 triliun pada 2018 menjadi Rp492 triliun pada 2019. Anggaran LPDP juga ditambah hingga Rp20 triliun pada 2019.

Pemerintah, melalui Kementerian Keuangan, pada 2019 telah menyiapkan anggaran sebesar Rp990 miliar untuk dana abadi riset. Meski demikian pemerintah belum menentukan lembaga yang akan mengelolanya.

Sumber : Suara.com