Setelah Pemilu, Seharusnya Tak Ada Pembicaraan Cebong & Kampret

Ilustrasi. - JIBI/Solopos/M. Ferri Setiawan
15 April 2019 23:47 WIB Lugas Subarkah News Share :

Harianjogja.com, JOGJA—Jogja punya sejarah panjangsebagai penjaga kebinekaan Indonesia. Beragam suku dan budaya yang membaur di Kota Gudeg seharusnya menjadikan Jogja lebih bijak menyikapi politik praktis yang sedang berlangsung. Setelah pemilu, yang harus dibicarakan adalah hajat hidup orang banyak, bukan perkubuan seperti saat ini.

Gagasan ini disampaikan dalam Maklumat Rakyat Jogja, di STPMD-APMD, Muja Muju, Senin (15/4/2019). Pemilu lima tahunan ini semestinya dimaknai sebagai pembelajaran yang mendewasakan dan menyenangkan bagi rakyat, bukannya memecah belah.

Guru Besar Fisipol UGM Purwo Santosa mengatakan tidak ada perbedaan secara ideologis antara kedua pasangan calon (paslon) presiden dan wakil presiden. Menurut dia, kedua paslon hanya berbeda sifat, yang satu militer dan yang lain praktisi. “Ini sangat wajar dan tidak perlu dikhawatirkan.”

Ia berpendapat masyarakat hari ini terjebak dalam kontestasi, padahal dalam demokrasi, bukan itu tujuannya. Ia berharap kearifan masyarakat sebagai warga negara bisa mengendalikan partai politik dan bukan bukan sebaliknya.

Ketua STPMD-APMD, Sutoro Eko, menyampaikan masyarakat harus kembali pada nilai-nilai Pancasila, terutama sila keempat.

Keterbelahan masyarakat cukup terjadi saat menjelang pemilu. Setelah pemilu, rakyat harus kembali bersatu dengan orientasi Indonesia, bukan lagi pada kubu masing-masing. “Membicarakan hajat hidup orang banyak, bukan dengan cara cebong atau kampret,” ujar dia.

Tiga poin yang menjadi rekomendasi forum ini. Pertama, pemerintah seharusnya menjaga marwah dengan menghindarkan diri untuk menjadi bagian daei kontestasi politik. Kedua, masyarakat agar dapat menggunakan hak politiknya, dan menolak segala bentuk politik uang. Ketiga, mengajak warga Jogja untuk bersama mengatasi keterbelahan sebagai efek pemilu dan menjaga keutuhan bangsa.