Bangunan Setara Apartemen di Lapas Cibinong Disebut Tak Pakai APBN
Imipas menyebut fasilitas “apartemen” di Lapas Cibinong tak tercatat sebagai BMN dan pembangunannya tidak menggunakan APBN.
Jusuf Kalla. /Bisnis Indonesia-Dwi Prasetya
Harianjogja.com, JAKARTA--Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan kebijakan memberikan tunjangan untuk pengangguran cocok diberikan untuk negara maju dengan jumlah penduduk sedikit. Jika ingin diterapkan di Indonesia, kebijakan itu perlu dikaji lagi.
"Ada banyak negara seperti itu, di Amerika, Kanada, Australia, ada tunjangan buat yang menganggur. Tapi itu biasanya terjadi kalau negara itu maju, penduduknya tidak banyak," kata JK kepada wartawan di Kantor Wakil Presiden Jakarta, Selasa (5/3/2019).
JK mengatakan untuk memberikan tunjangan kepada pengangguran memerlukan dana tidak sedikit, sehingga Pemerintah harus menghitung lagi anggaran yang dimiliki supaya tidak membebani APBN.
"Kalau negara seperti Indonesia, [dengan] anggaran tidak terlalu besar dan penduduk banyak, tentu harus dihitung. Itu butuh anggaran yang besar, dan kalau sudah ada anggarannya baru kita bisa bicara. Kalau belum ada anggarannya, tentu belum bisa dilaksanakan," katanya.
Terkait janji Presiden Joko Widodo untuk memberikan Kartu Pra-kerja bagi pemuda lulusan baru yang belum mendapat pekerjaan, JK mengatakan hal itu bisa dilakukan di tahun anggaran berikutnya, selama APBN memiliki pos anggaran lebih untuk itu.
"Kalau ada anggarannya, silakan. Ya nanti kalau ada pembahasan anggaran tahun 2020 baru kita tahu, yang jelas tahun ini belum bisa, anggaran 2019 tidak ada," ujarnya.
Janji Jokowi, sebagai capres petahana, untuk meluncurkan Kartu Pra-kerja tersebut bertujuan membantu para pencari kerja maupun mereka yang ingin berganti pekerjaan.
"Kartu Pra-kerja akan kita luncurkan untuk memberikan layanan pelatihan vokasi, meningkatkan atau memberikan pelatihan bagi yang belum bekerja, bagi yang sudah bekerja dan akan berganti pekerjaan," kata Jokowi dalam acara Konvensi Rakyat bertema "Optimis Indonesia Maju" di Sentul International Convention Center (SICC), di Sentul, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Minggu (24/2).
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : Antara
Imipas menyebut fasilitas “apartemen” di Lapas Cibinong tak tercatat sebagai BMN dan pembangunannya tidak menggunakan APBN.
KPK menyebut Ombudsman dapat melaporkan dugaan pungli di lapas dan rutan jika data lengkap, termasuk temuan di Cibinong dan Pondok Bambu.
Kementan menargetkan tambahan 600.000 sapi perah hingga 2029 untuk memperkuat produksi susu lokal dan menekan ketergantungan impor.
Partai Gema Bangsa bersilaturahmi ke PP Muhammadiyah di Jogja membahas desentralisasi politik dan target Pemilu 2029.
Dugaan politik uang muncul di Pilur Panggungharjo. Calon lurah melapor, sementara panitia mengingatkan fakta integritas dan mekanisme penanganan.
BMKG memprakirakan sejumlah wilayah berpotensi hujan pada 2–5 Oktober 2026 meski kemarau panjang masih melanda banyak daerah.