Silmy Karim Masuk Radar OTT KPK di Kasus Imigrasi
KPK menyebut Silmy Karim masuk radar OTT Imigrasi karena pernah menjabat Dirjen Imigrasi. Penyidik masih menelusuri dugaan suap.
Presiden Joko Widodo di Banten. /Okezone
Harianjogja.com, SULAWESI TENGGARA--Calon Presiden RI Joko Widodo menyebut suara pemilihnya makin menguat di Jawa Barat (Jabar), bahkan unggul sekitar 4% dari suara lawan politiknya.
"Di Provinsi Jawa Barat, saat itu, 1,5 bulan yang lalu kami sudah menang 4 persen. Dahulu kan kami kalah telak, tuh, ini sudah menang 4 persen," kata Joko Widodo (Jokowi) saat hadir dalam acara Rakerda Tim Kampanye Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara di Hotel Claro Kendari, Sulawesi Tenggara (Sultra), Sabtu.
Awalnya, Jokowi mengaku kaget ketika perolehan suaranya di Jabar dalam survei internal yang dilakukan timnya tiba-tiba anjlok signifikan. Tidak tanggung-tanggung, suaranya bahkan diperkirakan anjlok sampai 8%. "Enggak ada hujan, enggak ada angin. Tahu-tahu anjlok 8 persen. Kami cek, ke bawah, ke bawah, ke bawah. Cek lagi ke rumah, ke rumah, ke rumah. Apa yang muncul? Ternyata fitnah hoaks sudah masuk," katanya.
Ia menemukan kabar bohong dan fitnah tentang dirinya telah disebarkan hingga ke pelosok-pelosok di Jabar sehingga banyak warga yang percaya. Pada kesempatan itu, Jokowi menekankan agar jangan sampai masyarakat di Sultra juga disusupi kabar bohong dan hoaks.
"Kami tak ingin di Sultra ini juga kemasukan seperti yang tadi saya sampaikan sehingga persentasenya menurun. Kalau ada sesuatu di bawah yang kami kira isunya mengganggu dan akan menurunkan, hati-hati. Elektabilitas para caleg, elektabilitas partai, elektabilitas capres/cawapres, itu berhubungan," katanya.
Ia berpendapat bahwa elektabilitas partai anjlok maka elektabilitas capres dan calegnya juga turun. "Begitu partai turun, capresnya turun, calegnya juga pasti turun. Kalau ada isu-isu segera direspons," katanya.
Sejumlah isu yang terus diembuskan yang coba Jokowi jawab pada kesempatan itu, di antaranya soal Pemerintah akan melarang azan jika Jokowi menang, pelegalan perkawinan sejenis, Jokowi antek asing, dan Jokowi PKI. "Isu pemerintah melarang azan ini sudah enggak masuk logikanya, enggak masuk, cawapres kami Ketua MUI," katanya.
Namun, lanjut Jokowi, sayangnya isu tersebut telah menjadikan sekitar 9.000.000 orang percaya sehingga Jokowi menegaskan pihaknya harus mulai bergerak menangkal kabar bohong tersebut. "Dari survei 9.000.000 orang percaya, kalau saya diam enggak jawab bisa jadi 15 juta sampai 20 juta orang percaya. Bahaya sekali. Harus dilawan. Jangan diam saja, ada isu seperti itu didiamkan saja," katanya.
Para pendukung Jokowi pun berkali-kali meneriakkan dukungan dan menunjukkan antusiasmenya selama Jokowi berpidato. Ia juga memaparkan sejumlah program prorakyat yang telah dilakukan dalam 4,5 tahun terakhir, termasuk pembangunan infrastruktur, Kartu Indonesia Sehat, Kartu Indonesia Pintar, bantuan sosial, hingga dana desa.
Jika terpilih kembali, Jokowi menjanjikan tiga hal, yakni program KIP Kuliah, Kartu Prakerja, dan Kartu Sembako Murah. Di sisi lain pengembangan SDM untuk mewujudkan SDM premium akan dilakukan dengan dana abadi pendidikan dan penelitian akan disisihkan mencapai Rp100 triliun dalam lima tahun.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : Antara
KPK menyebut Silmy Karim masuk radar OTT Imigrasi karena pernah menjabat Dirjen Imigrasi. Penyidik masih menelusuri dugaan suap.
Petani Bantul beralih ke usaha bibit padi di lahan pasir JJLS karena lebih aman dan cepat menghasilkan keuntungan.
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Jogja terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan perizinan bangunan melalui berbagai inovasi
Target 17 juta wisman 2026 tetap dipertahankan. Pemerintah ubah strategi pasar dan dorong konektivitas penerbangan.
SBY menekankan pentingnya menjaga kepercayaan publik dan kepemimpinan tenang dalam menghadapi ketidakpastian global.
Rupiah tembus Rp18.000 per dolar AS dan IHSG anjlok. DPR mendesak pemerintah dan BI segera konsolidasi fiskal dan moneter.