Advertisement
Kubu Jokowi Pertanyakan Pajak Ratusan Ribu Hektare Lahan yang Dikuasai Prabowo
Pasangan nomor urut 02 Prabowo Subianto (kiri) dan Sandiaga Uno mengikuti debat pertama Pilpres 2019, di Hotel Bidakara, Jakarta, Kamis (17/1/2019). - ANTARA/Sigid Kurniawan
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA - Dalam debat kedua Calon Presiden dan Wakil Presiden Pemilu 2019, Minggu (17/2/2019) malam, Joko Widodo menyindir kepemilikan lahan Prabowo Subianto di Kalimantan Timur sebesar 220 ribu hektare dan di Aceh 120 ribu hektare.
Tim Kampanye Nasional (TKN) Koalisi Indonesia Kerja (KIK) meminta calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto menjelaskan secara detail ratusan ribu hektare lahan yang dimilikinya. TKN juga ingin tahu apakah pajak kepemilikan lahan tersebut rutin dibayarkan Prabowo atau tidak.
Advertisement
"Kita harus tanyakan aset 220 ribu hektare dan 120 ribu hektare (lahan Prabowo) cara perolehannya bagaimana, pada saat kapan, dan apakah sudah bayar pajak? Lalu aset itu digunakan untuk apa saja," kata Wakil Ketua TKN Abdul Kadir Karding saat jumpa pers di Posko Cemara, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (18/2/2019).
Politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu mengajak masyarakat mengkritisi ratusan ribu hektare lahan yang dikuasai Prabowo di sejumlah daerah di Tanah Air. Pasalnya kekayaan seorang calon pemimpin harus diketahui publik guna menjunjung tinggi aspek transparansi.
"Kita ajak masyarakat kritis karena kita memilih pemimpin," ujar Karding.
Dalam debat capres ronde kedua kemarin, Jokowi menyindir kepemilikan lahan Prabowo di Kalimantan Timur sebesar 220 ribu hektare dan di Aceh 120 ribu hektare.
Prabowo mengakui memiliki lahan tersebut. Namun ia menegaskan status kepemilikan tanahnya adalah hak guna usaha (HGU) yang setiap negara membutuhkannya, bisa diambil kembali.
Karding menegaskan, sindiran Jokowi kepada Prabowo terkait kepemilikan lahan bukanlah bentuk serangan personal. Sebab, selama ini Prabowo kerap mengatakan kekayaan negara dikuasai segelintir orang, namun kenyataannya Prabowo sendiri yang menguasai ratusan ribu hektare lahan.
"Soal tuduhan personal, saya kira tidak," kata Karding.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Okezone.com
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Program Desa Bersih Narkoba Bisa Menggunakan Dana Desa
Kemendagri Sebut Dana Desa Bisa Digunakan untuk Pemberantasan Narkoba
Advertisement
Meski Disita Kejagung, Kelima Smelter Masih Bisa Dikelola Masyarakat
Penetapan Pilpres oleh KPU, Gibran: Nanti Ada Beberapa Pertemuan
Menguat Sinyal Megawati Mau Bertemu Prabowo Setelah Rakernas PDIP
Putusan MK Soal Sengketa Pilpres, Presiden: Ini Penting bagi Pemerintah
Advertisement
Dataran Tinggi Dieng Diajukan sebagai Geopark Nasional
PDIP Gabung Pemerintah atau Oposisi Akan Ditentukan di Rakernas
Kemenlu RI Pastikan Tak Ada WNI Terdampak Gempa Magnitudo 5,5 Taiwan
Mensos Risma Janjikan Pemasangan Alarm Bahaya Bencana di Kawasan Semeru
Advertisement
Sekjen PDIP Berterima Kasih kepada Rakyat karena Kembali Menangi Pileg 2024
Berita Pilihan
- Penetapan Pilpres oleh KPU, Gibran: Nanti Ada Beberapa Pertemuan
- Tiga Hakim MK Ajukan Pendapat Berbeda dan Minta Pemungutan Ulang di Empat Daerah
- PBNU: Kami Ucapkan Selamat Kepada Pasangan Prabowo-Gibran Atas Kemenangannya
- Tudingan Jokowi Cawe-cawe Pilpres Lewat Penjabat Daerah Tak Terbukti, Berikut Dalil Putusan MK
- Lima Polisi di Cimanggis Ditangkap karena Penyalahgunaan Narkoba
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Berita Populer
- Sekjen PDIP Berterima Kasih kepada Rakyat karena Kembali Menangi Pileg 2024
- Mensos Risma Janjikan Pemasangan Alarm Bahaya Bencana di Kawasan Semeru
- Kemenlu RI Pastikan Tak Ada WNI Terdampak Gempa Magnitudo 5,5 Taiwan
- PDIP Gabung Pemerintah atau Oposisi Akan Ditentukan di Rakernas
- Dataran Tinggi Dieng Diajukan sebagai Geopark Nasional
- Jokowi dan Gibran Bukan Bagian dari PDIP, Komarudin Watubun: Orang Sudah di Sebelah Sana
- Putusan MK Soal Sengketa Pilpres, Presiden: Ini Penting bagi Pemerintah
Advertisement
Advertisement
