33 Negara Siapkan Pangan Darurat, Stok Beras Indonesia 25 Juta Ton
Mentan Amran menyebut ketersediaan beras Indonesia mencapai 25 juta ton saat 33 negara menyiapkan persediaan pangan untuk kondisi darurat.
Pasangan nomor urut 02 Prabowo Subianto (kiri) dan Sandiaga Uno mengikuti debat pertama Pilpres 2019, di Hotel Bidakara, Jakarta, Kamis (17/1/2019)./ANTARA-Sigid Kurniawan
Harianjogja.com, JAKARTA - Dalam debat kedua Calon Presiden dan Wakil Presiden Pemilu 2019, Minggu (17/2/2019) malam, Joko Widodo menyindir kepemilikan lahan Prabowo Subianto di Kalimantan Timur sebesar 220 ribu hektare dan di Aceh 120 ribu hektare.
Tim Kampanye Nasional (TKN) Koalisi Indonesia Kerja (KIK) meminta calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto menjelaskan secara detail ratusan ribu hektare lahan yang dimilikinya. TKN juga ingin tahu apakah pajak kepemilikan lahan tersebut rutin dibayarkan Prabowo atau tidak.
"Kita harus tanyakan aset 220 ribu hektare dan 120 ribu hektare (lahan Prabowo) cara perolehannya bagaimana, pada saat kapan, dan apakah sudah bayar pajak? Lalu aset itu digunakan untuk apa saja," kata Wakil Ketua TKN Abdul Kadir Karding saat jumpa pers di Posko Cemara, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (18/2/2019).
Politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu mengajak masyarakat mengkritisi ratusan ribu hektare lahan yang dikuasai Prabowo di sejumlah daerah di Tanah Air. Pasalnya kekayaan seorang calon pemimpin harus diketahui publik guna menjunjung tinggi aspek transparansi.
"Kita ajak masyarakat kritis karena kita memilih pemimpin," ujar Karding.
Dalam debat capres ronde kedua kemarin, Jokowi menyindir kepemilikan lahan Prabowo di Kalimantan Timur sebesar 220 ribu hektare dan di Aceh 120 ribu hektare.
Prabowo mengakui memiliki lahan tersebut. Namun ia menegaskan status kepemilikan tanahnya adalah hak guna usaha (HGU) yang setiap negara membutuhkannya, bisa diambil kembali.
Karding menegaskan, sindiran Jokowi kepada Prabowo terkait kepemilikan lahan bukanlah bentuk serangan personal. Sebab, selama ini Prabowo kerap mengatakan kekayaan negara dikuasai segelintir orang, namun kenyataannya Prabowo sendiri yang menguasai ratusan ribu hektare lahan.
"Soal tuduhan personal, saya kira tidak," kata Karding.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : Okezone.com
Mentan Amran menyebut ketersediaan beras Indonesia mencapai 25 juta ton saat 33 negara menyiapkan persediaan pangan untuk kondisi darurat.
PAD sektor pariwisata Bantul baru mencapai Rp15,8 miliar hingga Oktober 2026. Dispar pesimistis target Rp29 miliar tercapai.
Polri dan BPOM membahas penyusunan regulasi penggunaan kratom untuk mencegah penyalahgunaan tanaman yang berpotensi membahayakan.
MA membatalkan konferensi pers putusan kasasi perkara suket ijazah SMA Gibran karena belum menerima salinan putusan nomor 742 K/TUN/2026.
Kecelakaan lalu lintas di Kulon Progo turun 44,4% pada pekan pertama Operasi Patuh Progo 2026. Polisi mencatat 15 kejadian.
DPRD DIY mengusulkan pembentukan BUMD khusus pengelola aset daerah untuk meningkatkan PAD di tengah keterbatasan fiskal.