Advertisement
Wapres Minta Said Aqil Klarifikasi Ihwal Imam Masjid Harus dari NU
Ketua Umum Lembaga Persahabatan Ormas Islam (LPOI) Said Aqil Siradj (ketiga kiri) bersama Tenaga Ahli Deputi IV Kantor Staf Presiden Ali Mochtar Ngabalin (kedua kiri) tiba di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (22/1/2019). - ANTARA/Puspa Perwitasari
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA--Wakil Presiden Jusuf Kalla meminta Ketua Umum Pengurus Besar Nadlatul Ulama (PBNU) Said Aqil Siradj meluruskan pernyataannya ihwal imam masjid, khatib, dan pemimpin Kantor Urusan Agama (KUA). Sebelumya, Said Aqil mengatakan posisi-posisi penting dalam Islam itu harus diduduki kalangan Nahdlatul Ulama (NU).
Menurut Kalla, dalam Islam, kriteria imam adalah orang-orang yang mampu menjalankannya dan yidak ada batasan organisasi untuk mengisi posisi tersebut.
Advertisement
"Jadi kurang tepat kalau dilakukan dalam skala organisasi. Ya tentu harus diklarifikasi. Saya yakin beliau arif untuk mengklarifikasi bahwa dalam hukum agama dia mampu, tak terbatas dari NU saja," katanya di Kantor Wapres, Selasa (29/1/2019).
Kalla yang juga menjabat sebagai Ketua Dewan Masjid Indonesia (DMI) tersebut menilai untuk menjadi seorang imam, khatib, atau pemimpin KUA bukan dilihat berdasarkan latar belakang organisasi, melainkan kompetensi.
Apalagi, di Indonesia organisasi Islam jumlahnya banyak, bukan hanya NU.
"[Untuk jadi Imam] Ada kompetensinya. Jadi kalau disebut bahwa imam yang punya kompeten ya silahkan, tapi tidak dalam garis organisasi apapun. Karena di Indonesia begitu banyak organisasi, anggota organisasi itu tentu punya kemampuan yang baik," ucapnya.
Sebelumnya, Ketua Umum PBNU Said Aqil Siradj mengatakan kader NU harus menang dalam Pemilihan Umum 2019, agar organisasi ini memiliki peran lebih besar dalam politik tanah air. Said Aqil juga mendorong anggota NU mewajibkan posisi-posisi penting seperti imam masjid, khatib, dan pemimpin KUA.
Hal itu diucapkan dalam acara Harlah Muslimat NU di Gelora Bung Karno, Senin (27/1/2019). Menurutnya, NU harus menang, agar organisasi tersebut berperan dalam politik.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : JIBI/Bisnis Indonesia
Berita Lainnya
Berita Pilihan
- Cakupan Imunisasi HPV Anak SD Baru Tercapai di 13 Provinsi
- Aturan Contra Flow CikampekBogor Selama Libur Nataru 2025
- Banjir dan Longsor Aceh: 326 Meninggal, 167 Belum Ditemukan
- BMKG Peringatkan Cuaca Ekstrem di Jawa Tengah hingga 10 Desember
- Uji Klinis Vaksin Dengue Masuk Babak Baru dalam Riset Nasional
Advertisement
Advertisement
KA Panoramic Kian Diminati, Jalur Selatan Jadi Primadona
Advertisement
Berita Populer
- Pemkot Jogja Dorong Swasta Sediakan Parkir di Kawasan Malioboro
- Tarif dan Jadwal Bus Sinar Jaya di Jogja Hari Ini
- Gol Zaccagni Bawa Lazio Singkirkan Milan di Coppa Italia
- Kedai Keumala Bagikan Makanan Gratis untuk Warga Aceh di Jogja
- Update! Jadwal DAMRI Semarang Jogja PP Hari Ini
- Top Ten News Harianjogja.com, Jumat 5 Desember 2025
- Banjir dan Longsor Aceh: 326 Meninggal, 167 Belum Ditemukan
Advertisement
Advertisement




