Advertisement
Wapres Minta Said Aqil Klarifikasi Ihwal Imam Masjid Harus dari NU
Ketua Umum Lembaga Persahabatan Ormas Islam (LPOI) Said Aqil Siradj (ketiga kiri) bersama Tenaga Ahli Deputi IV Kantor Staf Presiden Ali Mochtar Ngabalin (kedua kiri) tiba di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (22/1/2019). - ANTARA/Puspa Perwitasari
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA--Wakil Presiden Jusuf Kalla meminta Ketua Umum Pengurus Besar Nadlatul Ulama (PBNU) Said Aqil Siradj meluruskan pernyataannya ihwal imam masjid, khatib, dan pemimpin Kantor Urusan Agama (KUA). Sebelumya, Said Aqil mengatakan posisi-posisi penting dalam Islam itu harus diduduki kalangan Nahdlatul Ulama (NU).
Menurut Kalla, dalam Islam, kriteria imam adalah orang-orang yang mampu menjalankannya dan yidak ada batasan organisasi untuk mengisi posisi tersebut.
Advertisement
"Jadi kurang tepat kalau dilakukan dalam skala organisasi. Ya tentu harus diklarifikasi. Saya yakin beliau arif untuk mengklarifikasi bahwa dalam hukum agama dia mampu, tak terbatas dari NU saja," katanya di Kantor Wapres, Selasa (29/1/2019).
Kalla yang juga menjabat sebagai Ketua Dewan Masjid Indonesia (DMI) tersebut menilai untuk menjadi seorang imam, khatib, atau pemimpin KUA bukan dilihat berdasarkan latar belakang organisasi, melainkan kompetensi.
Apalagi, di Indonesia organisasi Islam jumlahnya banyak, bukan hanya NU.
"[Untuk jadi Imam] Ada kompetensinya. Jadi kalau disebut bahwa imam yang punya kompeten ya silahkan, tapi tidak dalam garis organisasi apapun. Karena di Indonesia begitu banyak organisasi, anggota organisasi itu tentu punya kemampuan yang baik," ucapnya.
Sebelumnya, Ketua Umum PBNU Said Aqil Siradj mengatakan kader NU harus menang dalam Pemilihan Umum 2019, agar organisasi ini memiliki peran lebih besar dalam politik tanah air. Said Aqil juga mendorong anggota NU mewajibkan posisi-posisi penting seperti imam masjid, khatib, dan pemimpin KUA.
Hal itu diucapkan dalam acara Harlah Muslimat NU di Gelora Bung Karno, Senin (27/1/2019). Menurutnya, NU harus menang, agar organisasi tersebut berperan dalam politik.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : JIBI/Bisnis Indonesia
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Penerima Bansos Terlibat Judol, Wakil Ketua MPR: Layak Diganti
KPK: Ada Ketidaksingkronan RUU KUHAP dan UU KPK
Advertisement
KEK Batang Harus Jadi Jantung Ekonomi Nasional
Gunung Lewotobi Laki-laki Alami Dua Kali Letusan pada Jumat
Kejaksaan Agung Periksa Lagi Nadiem Makarim pada 15 Juli 2025
Begini Alur Kuota Haji 2026 dari Arab Saudi untuk Indonesia, Kata Istana
Aceh Diguncang Gempa Magnitudo 5,1, Begini Penjelasan BMKG
Advertisement
Jaksa Sebut Tom Lembong Tak Terima Uang, Tapi Kebijakannya Untungkan 10 Pihak
Hasil Penulisan Ulang Sejarah Bakal Diuji Publik 20 Juli 2025
Advertisement
Berita Pilihan
- Penerima Bansos Terlibat Judol, Wakil Ketua MPR: Layak Diganti
- Top Ten News Harianjogja.com, Sabtu 12 Juli 2025: Dari Tom Lembong Sampai Harganas
- Pangkas Birokrasi Federal, Donald Trump Pecat 1.300 Pegawai Departemen Luar Negeri
- Jumlah Penduduk Indonesia Capai 286,69 Juta Jiwa per Juni 2025, Terbanyak Laki-Laki
- Kasus Chromebook, Kejaksaan Agung Menggeledah Kantor GoTo dan Menyita Ratusan Dokumen
Advertisement
Jalan Trisik Penghubung Jembatan Pandansimo di Kulonprogo Rusak Berat Akibat Truk Tambang
Advertisement
Tren Baru Libur Sekolah ke Jogja Mengarah ke Quality Tourism
Advertisement
Berita Populer
- BGN Minta Anggaran Makan Bergizi Gratis Ditambah Jadi Rp335 Triliun
- Polda Metro Jaya Targetkan Penyelidikan Kasus Kematian Diplomat Staf Kemenlu Rampung dalam Sepekan
- Hasil Penulisan Ulang Sejarah Bakal Diuji Publik 20 Juli 2025
- Tersangka Korupsi Minyak Mentah Riza Chalid Diduga Sudah Berada di Singapura, Kejagung Masukkan ke Daftar Cekal
- Kasus Chromebook, Kejaksaan Agung Menggeledah Kantor GoTo dan Menyita Ratusan Dokumen
- Jumlah Penduduk Indonesia Capai 286,69 Juta Jiwa per Juni 2025, Terbanyak Laki-Laki
- Jaksa Sebut Tom Lembong Tak Terima Uang, Tapi Kebijakannya Untungkan 10 Pihak
Advertisement
Advertisement
