Advertisement
Kartu Nikah Punya Banyak Kelemahan
Kementerian Agama mengganti buku nikah menjadi kartu nikah berkode QR. - Istimewa
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA--Anggota Komisi VIII DPR, Khatibul Umam Wiranu menilai rencana Kementerian Agama menerbitkan Kartu Nikah pada tahun 2019 mengandung banyak kelemahan.
Menurutnya, selain dari perspektif kebijakan publik mengandung kelemahan, dari sisi filosofis maupun sisi yuridis juga sulit untuk dibenarkan.
Advertisement
“Keberadaan kartu nikah akan sulit dijelaskan oleh pihak Kemenag. Alih-alih memberi nilai manfaat bagi publik, rencana ini justru membuat kegaduhan baru di publik,” ujarnya kepada wartawan, Rabu (21/11).
Menurut Khatibul, kartu nikah bukanlah kartu identitas diri seseorang serta bukan pula menggantikan buku nikah. Dari sisi yuridis, rencana penerbitan dokumen itu tidak memiliki pijakan hukum.
Legislator Partai Demokrat itu menambahkan bahwa jika proek itu dianggap sebagai diskresi Menteri Agama, justru rencana tersebut bertentangan dengan spirit Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB). Azas itu adalah bertindak cermat atau principle of carefulness, ujarnya.
Sedangkan dampak lainnya, ungkap Khatibul, jika rencana itu terealisasi maka akan muncul mata anggaran baru sebagai konsekuensi dari keberadaan Kartu Nikah.
Salah satunya adalah penggunaan sumber daya manusia (SDM) profesional yang khusus mengelola situs itu.
“Dari dari sisi anggaran, rencana pembuatan Kartu Nikah ini tidak ada dalam Rencana Kerja dan Anggaran Kementeriaan/Lembaga tahun 2018,” ujarnya.
Menurutnya, dalam RKAK/L Kemenag tahun 2018, tercatat alokasi anggaran untuk buku nikah sebesar Rp11 miliar. Jika pengadaan Kartu Nikah diambil dari alokasi buku nikah maka mekanisme itu menyalahi mekanisme anggaran.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Bisnis Indonesia
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
LaNyalla Bicara Soal 66 Tahun Dekrit Presiden
Pemerintah Diminta Memperhatikan Pemerataan Anggaran Pendidikan
Pemerintah Daerah Didorong Membangun Jalan dengan Aspal Plastik
Advertisement
Sekolah Rakyat di Jawa Tengah Diperkirakan Menampung 1.075 Siswa
Objek Diduga Bangkai Kapal Tunu Pratama Jaya Ditemukan Tim SAR
Kementerian HAM Menjadi Penjamin Pelaku Persekusi Retret, DPR Bertanya Alasannya
Advertisement
Menghadiri KTT BRICS, Presiden Prabowo Hari Ini Tiba di Brasil
Menteri PKP Usulkan Kuota Rumah Subsidi Ditambah Jadi 500 Ribu Unit
Advertisement
Presiden Prabowo Beri Perhatian Serius Masalah Truk ODOL
Berita Pilihan
- Kementerian HAM Menjadi Penjamin Pelaku Persekusi Retret, DPR Bertanya Alasannya
- Kementerian Sosial Pastikan Pembangunan 100 Sekolah Rakyat Dimulai September 2025
- KPK akan Pelajari Dokumen Terkait Kunjungan Istri Menteri UMKM ke Eropa
- Donald Trump Ingin Gelar UFC di Gedung Putih
- Indonesia Siap Borong Alutsista dari AS
Advertisement
Jadwal KA Prameks Hari Ini, Minggu 6 Juli 2025, dari Stasiun Tugu Jogja hingga Kutoarjo Purworejo
Advertisement
Kampung Wisata Bisa Jadi Referensi Kunjungan Saat Liburan Sekolah
Advertisement
Berita Populer
- 3 Event Balap Akan Digelar di Sirkuit Mandalika di Bulan Juli 2025
- 500 Ribu Orang Terdampak Aksi Mogok Petugas di Bandara Prancis
- 29 Penumpang KMP Tunu Pratama Jaya Masih Belum Ditemukan, SAR Lanjutkan Pencarian
- Gempa Jepang: Warga Panik dengan Ramalan Komik Manga, Pemerintah Setempat Bantah Ada Keterkaitan
- Kebakaran di California AS Meluas hingga 70.800 Hektare Lahan
- 1.469 Guru Siap Mengajar di 100 Sekolah Rakyat
- Hamas Sambut Baik Rencana Gencatan Senjata dengan Israel
Advertisement
Advertisement
