Status di Teluk Wondama Darurat BBM

Harianjogja.com, MANOKWARI — Bupati Teluk Wondama, Provinsi Papua Barat, menetapkan status darurat bahan bakar minyak (BBM) atas kelangkaan premium, solar dan minyak tanah di daerah tersebut sejak beberapa waktu lalu.

Sekretaris Daerah Teluk Wondama, Denny Simbar di Wasior, Rabu (8/11/2018) menyatakan, krisis BBM di Teluk Wondama sudah terjadi sejak hampir sepekan terakhir. Hal ini lantaran tidak ada pasokan premium, solar maupun minyak tanah khusus untuk bulan Oktober.

Sesuai jadwal seharusnya per 26 Oktober pasokan BBM dari Manokwari sudah masuk ke Wasior. Namun tidak terealisasi karena kapal pengangkut sedang docking untuk pemeliharaan rutin.

Bupati Imburi telah mengeluarkan Surat Keputusan (SK) penetapan keadaan darurat BBM jenis premium, solar dan minyak tanah. Status darurat akan berlangsung selama tujuh hari terhitung sejak 5 hingga 11 November 2018.

Dengan status darurat BBM tersebut, Pemkab telah mengambil langkah pemulihan dengan membeli 75 ton premium nonsubdisi di Kabupaten Nabire, Papua.

Upaya ini dilakukan untuk menjaga agar kekosongan BBM tidak berlangsung lama dan berdampak pada lumpuhnya aktivitas perekonomian maupun aktivitas sosial lainnya.

"Pemda berkewajiban menjaga agar kelangkaan BBM tidak berdampak pada naiknya harga barang yang akhirnya bisa memicu inflasi," katanya.

Selain membeli BBM ke Nabire, kata Denny, Pemda juga telah mengirim kapal dari Wasior ke Manokwari untuk mengambil stok premium bersubsidi yang menjadi jatah Wondama untuk bulan Oktober.

Stok premium bersubdisi itu tertahan di Manokwari, karena kapal tanker yang biasa dipakai distributor BBM sedang memasuki masa docking untuk pemeliharaan rutin.

"Ada 120 ton bensin subsidi dari Manokwari. Kalau itu sudah masuk kita harapkan sudah bisa normal kembali," kata Kepala Dinas Perindagkop dan UMKM Teluk Wandoma, Ekbertson Karubuy pada wawancara terpisah.

Ekber mengklaim, kekosongan BBM yang telah mengakibatkan aktivitas warga terhambat selama satu pekan ini murni disebabkan kendala transportasi, bukan karena aksi penimbunan atau bentuk penyalahgunaan lainnya.

"Kami bersama tim pengendali inflasi daerah sudah turun cek ke pengkalan dan pengecer memang tidak ada penimbunan. Semua drum kosong karena tidak ada pasokan yang masuk," ucap Ekber.

Kapolres Teluk Wondama AKBP Murwoto sebelumnya juga telah memperingatkan para pengecer juga pihak lainnya agar tidak memanfaatkan kelangkaan yang terjadi untuk mengeruk keuntungan dengan cara menjual premium dengan harga di atas harga eceran tertinggi (HET).

"Saya ingatkan jangan kita menari-nari di atas penderitaan orang," kata Kapolres.

Namun fakta di lapangan berbicara lain. Dalam beberapa terakhir, harga premium yang entah didatangkan dari mana dilepas dengan harga selangit mencapai Rp20 ribu/liter. Bahkan ada yang menjual Rp35 ribu/liter.

Solfi Rumkorem, warga kampung Manopi mengaku terpaksa membeli dengan harga yang cukup tinggi itu karena tidak punya pilihan lain.

"Terpaksa beli, dari pada motor tidak bisa jalan," ucap Solfi yang juga mengeluhkan naiknya tarif ojek yang mencapai dua kali lipat dari harga normal.

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.

Sumber : Bisnis Indonesia