DPR RI: Implementasi UU PDP Jadi Kunci Jaga Kedaulatan Data Indonesia
Penguatan implementasi UU PDP dinilai penting untuk menjaga kedaulatan data Indonesia di tengah ancaman kebocoran data dan perkembangan teknologi digital.
Presiden Joko Widodo berdiskusi dengan masyarakat pada acara Penyerahan Sertifikat Tanah Untuk Rakyat di kawasan Marunda, Jakarta Utara, Rabu (17/10/2018)./ANTARA-Dhemas Reviyanto
Harianjogja.com, BALI - Perkembangan teknologi tak bisa dipungkiri lagi. Presiden Joko Widodo atau Jokowi minta seluruh pemerintah daerah (pemda) untuk meninggalkan cara kerja manual dalam sistem pemerintahannya.
"Tinggalkan hal-hal yang manual, tinggalkan. Masuk ke aplikasi sistem yang cepat, biar gampang dikontrol, yang gampang dicek," kata Presiden saat membuka Temu Karya Nasional Gelar Teknologi Tepat Guna ke-XX dan Pekan Inovasi Perkembangan Desa dan Kelurahan Tahun 2018 di Kawasan Garuda Wisnu Kencana, Bali, Jumat (19/10/2018).
Jokowi mengingatkan dengan adanya revolusi industri 4.0, maka pemerintah daerah harus mengikuti perkembangan teknologi dan menerapkannya dalam kinerja sistem pemerintahan di daerah.
Apabila pemerintah daerah tidak mengikuti perkembangan teknologi dan mengurangi kesejahteraan masyarakat di Indonesia, maka akan tertinggal dari negara lain.
"Hati-hati, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, pemerintah desa harus tahu dan bisa mengantisipasi ini agar kita tidak tertinggal oleh negara-negara lain dan kita tidak kalah berkompetisi dengan negara lain. Ingat, [revolusi industri 4.0] ini sudah bergerak, bukan akan, (tapi) sudah bergerak," jelas Presiden.
Oleh karena itu, Presiden meminta seluruh aparat pemerintah daerah untuk mengikuti kecenderungan/tren perkembangan teknologi, mulai dari kecerdasan buatan (artificial intelligence), tenaga robot, "big data" dan realitas maya (virtual reality).
Dengan perkembangan revolusi industri 4.0, kecepatan pertumbuhan industri di dunia mencapai 3.000 kali lipat dari revolusi industri 1.0, tambah Presiden.
"Kalau tidak tahu, kita akan tertinggal dari negara lain yang bergerak sangat cepat. Kita harus tahu cryptocurrency, bitcoin itu apa, harus tahu, sehingga manajemen pemerintahan ini dibawa kemana, kita ngerti semuanya," pungkas Jokowi.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : Antara
Penguatan implementasi UU PDP dinilai penting untuk menjaga kedaulatan data Indonesia di tengah ancaman kebocoran data dan perkembangan teknologi digital.
Tim UGM menduga api misterius di Seyegan, Sleman, dipicu gas metana yang mencemari air dan terlepas saat berinteraksi dengan oksigen.
Volume kendaraan di Tol Solo-Jogja meningkat 25,55 persen saat libur Iduladha 2026. Jasa Marga mencatat 334.745 kendaraan melintas di tiga ruas tol.
Warga Dukuh Wonolapan, Karanganyar, resah akibat aksi pria telanjang yang berkeliaran malam hari. Polisi masih melakukan penyelidikan.
Kementan memperketat pengawasan harga ayam hidup dan menunda rekomendasi usaha perunggasan demi melindungi peternak rakyat dari kerugian.
Penjualan tiket KAI tembus 1,21 juta saat long weekend Iduladha 2026. Rute Jakarta–Jogja jadi favorit, mobilitas melonjak tajam.