Advertisement
PA 212 Kawal Amien Rais, Fahri Hamzah: Semua Orang Bisa Mendukung
Fahri Hamzah. - JIBI
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA- Rencana Persaudaraan Alumni (PA) 212—organisasi eks demonstran anti-Ahok—yang ingin mengawal pemeriksaan Amien Rais di Polda Metro Jaya, Rabu (10/10/2018) dinilai wajar oleh Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah.
Fahri menilai, inisiatif PA 212 itu merupakan wujud dari hukum aksi – reaksi. Ia menuturkan, Amien Rais sama sekali tak memunyai urusan dalam kasus kasus penyebaran informasi hoaks Ratna Sarumpaet.
Advertisement
Pasalnya, Fahri mengetahui Amien Rais hanya diajak oleh Calon Presiden Prabowo Subianto yang juga mendengar kabar dari Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon, untuk ikut membela Ratna—kala kabar penganiayaannya belum diakui sebagai hoaks.
Fadli Zon menjadi orang pertama yang menjenguk Ratna Sarumpaet, seusai yang bersangkutan mengirimkan foto wajahnya babak belur—belakangan terungkap wajah lebam itu efek operasi plastik.
BACA JUGA
"Pak Fadli Zon melapor ke Pak Prabowo. Lalu Pak Prabowo kaget, serta datang. Waktu datang itu bawa Pak Amien. Jadi urusan polisi sebenarnya apa dengan Pak Amien. Dia kan istilahnya digandeng, diajak, tak ada urusan sebetulnya," kata Fadli di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Selasa (9/10/2018).
Karenanya, Fahri Hamzah enggan menilai bahwa pengawalan yang dilakukan PA 212 terhadap Amien sebagai bentuk intervensi hukum.
"Oh tidak, itu kan dukungan, ini kan proses sedang berjalan, itu dukungan saja. Semua orang bisa mendukung. Jangan ditambah embel-embel, ini kan sebab hukum aksi – reaksi," tuturnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Suara.com
Berita Lainnya
Berita Pilihan
Advertisement
Starting XI PSS Sleman vs Persipura, Laga Penentu Puncak Klasemen
Advertisement
Wamenpar Dorong Prambanan Shiva Festival Jadi Agenda Unggulan
Advertisement
Berita Populer
- BNNP DIY Gagalkan Penyelundupan Ganja 2,71 kg dan Sita 93 Ribu Pil
- IM3 Luncurkan SATSPAM+, Perlindungan Digital Ramadan
- Banjir Grobogan Mulai Surut, Empat Desa Masih Tergenang
- Menteri HAM: Menolak Program MBG Bertentangan dengan HAM
- DPRD DIY Soroti Pemangkasan Dana Desa untuk KDMP
- Bersinergi dan Berkolaborasi demi Pembangunan Berkelanjutan
- Kebijakan Alokasi Dana Desa 58 Persen untuk KDMP, Lurah Tunggu Juknis
Advertisement
Advertisement







