IDI Usulkan Iuran BPJS Kesehatan Naik, Jokowi: Kalau Memungkinkan Kenapa Tidak

Newswire Selasa, 25 September 2018 22:37 WIB

IDI Usulkan Iuran BPJS Kesehatan Naik, Jokowi: Kalau Memungkinkan Kenapa Tidak

Presiden Joko Widodo menyampaikan sambutannya pada acara Peringatan Isra Miraj Nabi Muhammad SAW Tahun 1436 H / 2015 M di Istana Negara, Jakarta, Jumat (15/5) malam. /Antara Foto-Widodo S. Jusuf

Harianjogja.com, JAKARTA- Ikatan Dokter Indonesia (IDI) mengusulkan untuk menaikkan iuran kepesertaan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang dikelola Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dari peserta non penerima bantuan iuran (non-PBI).

Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan mempertimbangkan usulan tersebut.

Menaikkan iuran kepesertaan diharapkan dapat menjadi solusi lain bagi masalah defisit keuangan yang dialami BPJS Kesehatan.

"Ya semuanya masih dikalkulasi, semuanya. Saran dari IDI baik, tapi apapun harus dihitung," ujar Jokowi sesuai menghadiri acara di Balai Kartini, Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (25/9/2018).

Jokowi menerangkan, usulan menaikan iuran non-PBI bisa saja dilakukan oleh pemerintah.

Ia juga sudah menugaskan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk mengaudit BPJS Kesehatan. Jokowi ingin ada data pasti terkait jumlah defisit yang dialami BPJS Kesehatan tahun ini.

BACA JUGA

Begini Akhirnya Nasib Perempuan Penyerobot Rombongan Konvoi Presiden

Masih Banyak DPT Bermasalah, Perbaikan Dilakukan hingga Dua Bulan Ke Depan

Ganjar Pranowo Sebut Sejumlah Jalur Kereta Api Segera Dihidupkan Kembali

"Ya masih dihitung. Kalau memungkinkan kenapa tidak. Tapi masih dihitung," katanya lagi.

Untuk diketahui, pimpinan IDI menemui Presiden Jokowi di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (24/9/2018) kemarin. Dalam pertemuan ini, Ketua Umun IDI Ilham Oetama Marsis menyampaikan banyak hal ke Presiden Jokowi.

Salah satunya usulan penyesuaian iuran bagi pengguna BPJS Kesehatan yang bukan tergolong penerima bantuan iuran. Hal ini menurut Marsis merupakan bentuk dari sinergi antara tenaga kesehatan dan pemerintah.