Advertisement
Perguruan Tinggi dan Program Studi Wajib Terakreditasi
Advertisement
Harianjogja.com, JOGJA—Ketua Umum Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (Aptisi) yang juga Rektor Universitas Islam Indonesia (UII), Prof. Edy Suandi Hamid mengatakan, peningkatan kualitas pengelolaan dan manajemen di masing-masing Perguruan Tinggi Swasta (PTS) perlu dilakukan.
Edy mengatakan, UU No.12/2012 tentang Perguruan Tinggi (PT) mengamanatkan agar masing-masing PT mampu mengelola lembaga dengan baik.
Advertisement
Pengelolaan pendidikan tinggi sesuai prinsip good university governance, salah satu tujuannya agar PTS mampu beroperasi secara sehat, mandiri dan siap menghadapi persaingan dengan PTS asing.
Salah satu upaya yang dilakukan adalah, sambung Edy, pada Agustus 2014 mendatang semua PT diwajibkan terakreditasi baik program studi maupun institusinya.
“Pemberlakuan regulasi itu, akan berdampak pada keberadaan PTS di Indonesia. Apakah mereka mampu bersaing dengan PT asing yang akan masuk ke Indonesia? Oleh karenanya, pengelolaan PTS harus diperkuat,” ungkap Edy, Kamis (10/10/2013).
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Dosen FH Unissula Diskorsing Karena Diduga Jadi Pelaku Kekerasan
Perpres No.79 Tahun 2025, Tidak Hanya Soal Kenaikan Gaji
Viral Kepsek Roni Dicopot, Wali Kota Prabumulih Terancam Sanksi
Presiden Prabowo Pimpin Ratas di Hambalang, Ini yang Dibahas
Advertisement
Pejabat BPJPH Diduga Lakukan KDRT, Begini Respons Komnas Perempuan
Korban Hilang Banjir Bali Terus Dipantau Tim SAR
KPK Tahan 5 Tersangka Kasus Kredit Usaha BPR Bank Jepara Artha
DPR Soroti Asesmen Awal Program Sekolah Rakyat Kemensos
Dewan Pers: Wartawan Aman dari Jeratan UU ITE jika Patuh Kode Etik
Advertisement
Revisi Devisit APBN 2026 Disepakati Rp689,1 Triliun
Heboh Food Tray MBG Mengandung Minyak Babi, Begini Penjelasan RMI-NU
Digugat Tutut Soeharto ke PTUN Jakarta, Ini Kata Menkeu Purbaya
Kasus Riza Chalid, Kejagung Kejar Aset hingga Perusahaan Afiliasi
Politik Jepang, Takaichi Incar Posisi Perdana Menteri
Advertisement
Wamen Eddy Desak Pengesahan RUU KUHAP, Ini Alasannya
Berita Pilihan
- Dosen FH Unissula Diskorsing Karena Diduga Jadi Pelaku Kekerasan
- Perpres No.79 Tahun 2025, Tidak Hanya Soal Kenaikan Gaji
- Viral Kepsek Roni Dicopot, Wali Kota Prabumulih Terancam Sanksi
- Pejabat BPJPH Diduga Lakukan KDRT, Begini Respons Komnas Perempuan
- Korban Hilang Banjir Bali Terus Dipantau Tim SAR
Advertisement
Advertisement
Pemkab Boyolali Bangun Pedestrian Mirip Kawasan Malioboro Jogja
Advertisement
Berita Populer
- Trump Perpanjang Tenggat Larangan TikTok hingga 16 Desember 2025
- Sekjen GCC Kutuk Serangan Israel ke Gaza
- Tiba di Indonesia, Sapi Impor Australia untuk Dukung MBG
- Fahri Hamzah Siap Patuhi Putusan MK Wamen Dilarang Rangkap Jabatan
- Pemerintah Jamin Pembangunan Perumahan Sosial Tanpa Penggusuran
- 65 Ribu Warga Gaza Meninggal Akibat Serangan Israel
- Prakiraan BMKG, Mayoritas Wilayah Indonesia Diguyur Hujan
Advertisement
Advertisement
