MK Bacakan Putusan Syarat Pendidikan Gibran Malam Ini
MK dijadwalkan membacakan putusan perkara PHPU yang mempersoalkan keabsahan syarat pendidikan Gibran pada Selasa malam
Sandiaga Uno. /Antara-Sigid Kurniawan
Harianjogja.com, JAKARTA - Ijtima ulama III yang akan diselenggarakan oleh Persaudaraan Alumni (PA) 212 ditegaskan oleh calon Wakil Presiden (Cawapres) nomor urut 02, Sandiaga Salahuddin Uno bahwa sesuai dengan konstitusi. Ijtima ulama III sendiri diselenggarakan untuk menyikapi kecurangan pemilu 2019.
Hal itu diungkapkan Sandiaga Uno menanggapi pernyataan Kepala Staf Kepresidenan (KSP), Moeldoko yang mengatakan bahwa ijtima ulama III dapat memicu gerakan massa dan harus dihentikan.
"Insya Allah gerakan kita semua adalah gerakan sesuai dengan konstitusi dan yang dilakukan oleh para ulama tentunya, pak kyai tentu lebih mengerti dan lebih bisa memberikan komentar," terang Sandi saat menghadiri dialog di Jalan Haji Abu, Cipete Selatan, Jakarta Selatan, Minggu (28/4/2019).
Sandi menjelaskan, pemilu 2019 diduga banyak terjadi kecurangan. Oleh karenanya, masyarakat serta ulama dan tokoh agama menginginkan pemilu yang jujur dan adil dengan menggelar ijtima ulama III.
"Tentunya semua masyarakat menginginkan pemilu yang jujur dan adil, dan intinya para ulama juga menginginkan pemilu yang bermartabat, ini yang perlu kita berikan ruang," ujarnya.
Menurut Sandi, dirinya akan lebih fokus mengawal tindak kecurangan dengan mendampingi serta memberi semangat para relawan. Sandi meminta agar kecurangan yang terjadi di Pemilu 2019 ditindaklanjuti.
"Kalau kita lihat juga kecurangan sudah mulai dilaporkan satu-persatu, presiden juga sudah memberikan pernyataan juga. Kita pastikan bahwa semua kecurangan itu ditindaklanjuti dan diberi sanksinya dan ada follow upnya, Nah sekarang semakin hari, semakin banyak kecurangannya," katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : Okezone.com
MK dijadwalkan membacakan putusan perkara PHPU yang mempersoalkan keabsahan syarat pendidikan Gibran pada Selasa malam
MK menilai gugatan syarat administrasi Gibran tidak relevan dan telah melampaui tahapan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2024.
Pew Research Center mencatat 10 negara dengan proporsi warga yang tidak berdoa setiap hari. Swedia tertinggi, disusul Hungaria dan Jerman.
Pematangan lahan PSEL Piyungan dimulai Oktober 2026 dan ditargetkan rampung Desember sebelum pembangunan fisik dimulai.
Empat WNI korban pembajakan kapal MT Honour 25 oleh perompak Somalia dipulangkan ke Indonesia melalui Bandara Soekarno-Hatta.
MK tak menerima gugatan terkait syarat pendidikan Gibran karena pemohon dinilai tak memiliki kedudukan hukum mengajukan perkara.