Kasus Dugaan Makar, Bareskrim Periksa 59 Saksi, Libatkan Kompolnas dan Ahli
Bareskrim telah memeriksa 59 saksi dalam kasus dugaan makar terhadap Prabowo. Empat di antaranya terkait perkara penyadapan ilegal.
Ilustrasi. /Harian Jogja-Nina Atmasari
Harianjogja.com, JAKARTA--Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mencium aroma potensi politik uang untuk Pemilu 2019. Hal ini disampaikan oleh Deputi Bidang Pemberantasan PPATK, Firman Firman Shantyabudi.
Hal itu, kata dia, berdasarkan temuan PPATK soal adanya perputaran uang dari dana kampanye yang dinilai sangat masif. Meski begitu, dikatakan Firman bahwa dana kampanye yang diberikan aman-aman saja.
"Artinya, PPATK juga memotret ada kecendurungan memang, moga-moga saya salah karena PPATK tak bisa menuduh. Ini ada laporan inteleligence, membaca dari kecendurungan penarikan dana tunai bisa terjadi dua sampai tiga tahun sebelum Pemilu," kata Firman di Hotel Ashley, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (5/4/2019).
"Jadi, kalau tahun ini pelaksanaan kampanye dana yang berputar di bank itu aman, bukan berarti tidak terjadi potensi politik uang. Karena mereka bisa simpan itu uang 2 sampai 3 tahun bisa taruho di safe house barangkali," ujarnya.
Terkait temuan itu, PPATK juga telah menyampaikannya kepada Bawaslu agar bisa segera disikapi. Karena menurut Firman, potensi adanya politik uang masih bisa terjadi di kalangan peserta pemilu.
"Ini faktanya, itu sangat potensial, uangnya diambil, dipecah-pecah uangnya dikasih. Ada model berbeda, kami sudah sampaikan ke Bawaslu ini yang perlu dirumuskan kembali, apakah hanya uang, seperti yang kita ketahui dengan serangan fajar dan sebagainya. Atau sesuatu yang bernilai sama untuk bisa dijadikan alat tukar atau jaminan-jaminan," tutur Firman.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : suara.com
Bareskrim telah memeriksa 59 saksi dalam kasus dugaan makar terhadap Prabowo. Empat di antaranya terkait perkara penyadapan ilegal.
Warga RW 07 Sapen, Demangan, mengembangkan bank sampah dan pertanian perkotaan untuk memperkuat adaptasi serta mitigasi perubahan iklim.
BNPT menyalurkan sembako, membangun sumur bor dan MCK, serta memberikan edukasi antiradikalisme kepada warga terdampak banjir bandang di Padang.
DPRD Kota Jogja mendorong budidaya ikan berbasis teknologi dan hilirisasi produk untuk memperkuat produksi serta nilai ekonomi perikanan lokal.
DKPP menjadwalkan sidang empat perkara dugaan pelanggaran etik terkait syarat pendidikan Gibran saat pencalonan wapres pada Pilpres 2024.
Hardjuno Wiwoho menyambut pengesahan UU Perampasan Aset. Ia menilai pemberantasan korupsi harus memastikan hasil kejahatan dikembalikan.