Indonesia Hanya Punya 66 Dokter Aritmia untuk 280 Juta Penduduk
Indonesia baru memiliki 66 dokter aritmia untuk sekitar 280 juta penduduk. Akses deteksi dini dan terapi gangguan irama jantung perlu diperluas.
Presiden Joko Widodo di Banten. /Okezone
Harianjogja.com, JAKARTA--Capres nomor urut 01 Joko Widodo mengklaim telah membubarkan 23 lembaga lantaran dianggap tidak efektif dalam roda pemerintahan. Alasan Jokowi telah memangkas puluhan instansi itu agar bisa memberikan pelayanan secara efisien kepada masyarakat.
"Kami bubarkan 23 lembaga yang ada, agar lebih ramping dan tidak berbelit-belit," kata Jokowi saat memaparkan argumennya dalam debat keempat Pilpres 2019 di Hotel Shangri La, Jakarta, Sabtu (30/3/2019) malam.
Dalam debat ini, Jokowi mengklaim terus mengedapankan pelayanan berbasis elektronik. Sebab, dia mengangggap di era digital ini, pelayanan berbasis online itu harus dilakukan secara cepat. Dia pun mengaku akan terur menetapkan reformasi tata kelola agar pelayanan terhadap masyarakat tidak bertele-tele.
"Kecepatan sagat diperlukan, pelayanan berbasis elekteronik seperti e gorverment, e budgeting sangat-sangat diperlukan dalam era di gital ke depan," kata dia.
Acara debat yang hanya menampilkan Jokowi dan pesaingnya, Capres nomor urut 02 Prabowo Subianto mengangkat tema ideologi, pemerintahan, pertahanan dan keamanan, dan hubungan internasional. Debat keempat Pillpres ini dipandu oleh dua moderator, yakni Zulfikar Naghi dan Retno Pinasti.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : Suara.com
Indonesia baru memiliki 66 dokter aritmia untuk sekitar 280 juta penduduk. Akses deteksi dini dan terapi gangguan irama jantung perlu diperluas.
Bupati Gunungkidul memberi ASN waktu 1,5 jam tiap Jumat awal bulan untuk belanja di pasar tradisional dan UMKM.
inflasi September 2026 diproyeksi mencapai 3,34%-3,35%, dipicu pangan, El Nino, MBG, dan kenaikan harga minyak dunia.
Delapan gerai KDMP Bantul telah diverifikasi. Hasil pemeriksaan akan menjadi bahan laporan tim dan review BPKP terkait pembangunan.
Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih mulai beroperasi 1 Oktober 2026 dan akan dievaluasi pemerintah pada 7 Oktober.
UGM menilai wacana kuliah gratis perlu memprioritaskan warga kurang mampu dan memperluas akses pendidikan tinggi.