Heboh Rumah Kontrakan Akan Ditarik Pajak, Ini Kata Purbaya
Menkeu Purbaya menegaskan tak ada pajak baru khusus rumah kontrakan. Penghasilan sewa properti tetap menjadi objek PPh sesuai aturan.
Pupuk bersubsidi/Ilustrasi-JIBI
Harianjogja.com, JAKARTA--PT Pupuk Indonesia (Persero) akan meningkatkan pengawasan operasional perusahaan dalam rangka pencegahan korupsi dan menjaga tata kelola korporasi yang baik.
"Untuk ke depannya kita akan meningkatkan lagi pengawasan terhadap operasional perusahaan, baik itu diPpupuk Indonesia sendiri maupun anak-anak perusahaan," kata Kepala Komunikasi Korporat Pupuk Indonesia Wijaya Laksana di Jakarta, Jumat (29/3/2019).
Dia menjelaskan bahwa sejauh ini pihaknya telah menerapkan sejumlah perangkat untuk menunjang upaya penegakan integritas dan tata kelola korporasi yang baik di perusahaan, misalnya dengan memiliki whistleblowing system, mewajibkan karyawan mengisi Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), kemudian Pupuk Indonesia juga diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan kantor akuntan publik (KAP).
"Kami juga dinilai tata kelola perusahaannya, yang alhamdulillah sejauh ini selalu mendapatkan nilai yang baik.Jadi kita selalu mengupayakan tata kelola perusahaan yang bersih dan transparan," kata Wijaya.
Dia juga menambahkan bahwa Pupuk Indonesia akan selalu berusaha menerapkan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik serta transparan dalam menjalankan operasional perusahaannya.
Wijaya juga menyampaikan bahwa prioritas utama pihaknya adalah untuk menjaga ketersediaan pupuk di dalam negeri, khususnya untuk kebutuhan ketahanan pangan.
"Jadi itu prioritas kami, apapun yang terjadi dengan perusahaan prioritas kami adalah menjamin keberadaan pupuk untuk ketahanan pangan, termasuk untuk para petani di indonesia," katanya.
Pupuk Indonesia meraih penghargaan Pengendalian Gratifikasi sebagai BUMN dengan Unit Pengendali Gratifikasi Terbaik di Tahun 2015 oleh KPK, penghargaan ini berdasarkan komitmen pengumpulan laporan gratifikasi yang dikumpulkan oleh Perusahaan.
Kemudian, KPK kembali menyerahkan penghargaan pada 2017 kepada Pupuk Indonesia dalam Kategori Penghargaan LHKPN sebagai Lembaga dengan Implementasi e-LHKPN Terbaik Tahun 2017. Penghargaan tersebut diraih berdasarkan tingkat kolektifitas LHKPN Pejabat di lingkungan Perseroan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : Antara
Menkeu Purbaya menegaskan tak ada pajak baru khusus rumah kontrakan. Penghasilan sewa properti tetap menjadi objek PPh sesuai aturan.
KPK menggeledah Kanwil Pajak Surakarta dan sejumlah lokasi di empat daerah terkait kasus pajak Banjarmasin. Emas 1,3 kg turut disita.
Gelombang tinggi kembali menyumbat aliran air di Sanden dan Kretek, Bantul. Sekitar 55 hektare lahan pertanian kembali tergenang.
BNN menangkap MR alias Bos Gendut, buronan pemilik 98 kg sabu di Kampung Bahari. Sejumlah aset dan barang bukti turut disita.
AIcosystem Buka Cara Baru dalam Mengelola Pengalaman Pelanggan hingga Pengembangan Asisten Virtual
Wacana pembatasan BBM subsidi menyasar desil 9-10. Simak cara cek desil DTSEN melalui situs Cek Bansos Kemensos dengan NIK.