Setelah Kartu Pra-Kerja, Rocky Gerung Sebut Jokowi Masih Punya Kartu Pra-Dungu

Imam Yuda Saputra
Imam Yuda Saputra Kamis, 14 Maret 2019 18:07 WIB
Setelah Kartu Pra-Kerja, Rocky Gerung Sebut Jokowi Masih Punya Kartu Pra-Dungu

Pemerhati Sosial Politik, Rocky Gerung, saat memberikan ceramah pada acara di Hotel Grand Arkenso, Semarang, Rabu (13/3/2019). (Semarangpos.com-Imam Yuda S.)

Harianjogja.com, SEMARANG--Pemerhati sosial-politik, Rocky Gerung menilai wacana Kartu Pra-Kerja Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebagai upaya menaikkan elektabilitas Jokowi.

Rocky menilai ide kartu tersebut merupakan hal yang absurd dan tak masuk akal karena negara tak mampu membiaya para pengangguran. Apalagi, sebelumnya negara di era pemerintahan Jokowi telah mengeluarkan banyak kartu, seperti Kartu Indonesia Pintar (KIP), Kartu Indonesia Sehat (KIS), dan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS).

“Ratusan juta penganggur akan dibiayai negara. Uangnya dari mana? Nyuri dari mana? Seluruh tuyul di Jawa Tengah kalau dikumpulin ogah untuk mencuri itu, karena terlalu banyak yang mesti dicuri,” ujar Rocky saat menjadi narasumber acara Forum Pikiran, Akal, dan Nalar dengan tajuk Partai Politik: Diantara Pileg & Pilpres di Hotel Grand Arkenso, Semarang, Rabu (13/3/2019).

Rocky menilai Kartu Pra-Kerja itu tidak akan meningkatkan elektabilitas Jokowi. Hal itu dikarenakan masyarakat sudah paham janji itu hanyalah sebuah pencitraan.

“Saya kira masih ada satu kartu di kantong beliau [Jokowi]. Namanya kartu pra-dungu. Dan jangan kartu itu dibagikan, karena dia akan pakai sendiri kartu itu,” ujar Rocky yang disambut gelak tawa simpatisan Partai Amanat Nasional (PAN) yang hadir.

Selain menyoroti Kartu Pra-Kerja, akademisi dari Universitas Indonesia (UI) itu juga menyindir kegagalan pencitraan yang dilakukan capres petahana terkait pembebasan TKI, Siti Aisyah.

Siti yang semula ditahan Pemerintah Malaysia atas tuduhan melakukan pembunuhan terhadap Kim Jong-nam, kakak pemimpin Korea Utara, Kim Jong-un. Namun, Siti akhirnya dibebaskan Pemerintah Malaysia setelah dianggap tidak bersalah.

Pembebasan Siti diklaim pendukung Jokowi sebagai keberhasilan lobi atau intervensi Pemerintah Indonesia. Namun, hal itu justru dibantah Perdana Menteri Malaysia, Mahathir Mohammad, yang menyatakan tidak ada intervensi dari pemerintah negara lain, termasuk Indonesia.

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.

Sumber : solopos.com

Share

Bernadheta Dian Saraswati
Bernadheta Dian Saraswati Jurnalis Harian Jogja, bagian dari Bisnis Indonesia Group menulis untuk media cetak dan online