Pihak yang Ingin Melemahkan KPU Harus Ditindak Tegas

Harianjogja.com, JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta aparat penegak hukum menindak kelompok-kelompok yang ingin merusak dan melemahkan legitimasi Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Salah satu upaya mendelegitimasi KPU tersebut dengan munculnya kabar bohong alias hoaks tujuh kontainer berisi surat yang sudah tercoblos hingga daftar pemilih tetap (DPT) ganda mencapai 31 juta.

"Aparat tidak boleh membiarkan kegiatan-kegiatan yang ingin melemahkan, melegitimasi KPU karena apapun KPU ini adalah penyelenggara pemilu, penyelenggara pilkada, penyelenggara pilpres, penyelenggara pemilihan legislatif yang semua harus mendukungnya," kata Jokowi di Istana Negara, Jakarta, Rabu (9/1/2019).

Kepala Negara telah memerintahkan Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian untuk mengambil langkah tegas dalam memproses para pelaku yang mencoba merusak legitimasi KPU. "Jadi kalau ada orang-orang, ada pihak-pihak yang ingin melemahkan, mendelegitimasi itu saya sampaikan ke Kapolri juga tegas," ujar Jokowi.

Sebelumnya. upaya merusak legitimasi KPU itu disampaikan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo. Ia pun meminta semua pihak tidak menyampaikan informasi dengan tujuan merusak legitimasi dengan menuliskannya di media sosial.

Tjahjo menyakini bahwa kader partai politik peserta pemilu maupun tim sukses pasangan capres dan cawapres tidak memiliki keinginan merusak legitimasi KPU sebagai penyelenggara Pemilu. "Kalau ada berarti itu adalah penjahat politik. Siapa pun orangnya," kata Tjahjo.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.

Sumber : Okezone.com