Yusril Ungkap Prabowo Sudah Tahu Jadi Target Penyadapan Ilegal Listyo Sigit Cs
Yusril menyebut Prabowo mengetahui dugaan penyadapan ilegal terhadap dirinya setelah menerima laporan Kapolri.
Ilustrasi hoaks./JIBI
Harianjogja.com, JAKARTA - Peristiwa bencana alam ternyata tidak hanya menimbulkan keprihatinan. Ada pihak-pihak yang memanfaatkannya untuk menyebarkan berita bohong atau hoaks.
Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karo Penmas) Divisi Humas Polri Brigjen Dedi Prasetyo mengungkapkan, pihaknya telah mengantongi sejumlah akun medsos yang terindikasi menyebarkan isu sesat atau hoaks terkait dengan tsunami di Selat Sunda.
"Sudah ada beberapa akun yang diprofiling dan sudah diidentifikasi pelakunya," kata Dedi di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Rabu (26/12/2018).
Kendati begitu, polisi belum menangkap pelaku penyebaran hoaks bencana tsunami Selat Sunda. Kepolisian dalam perkara ini, kata Dedi, mengedepankan upaya persuasif yakni dengan memberikan literasi digital kepada masyarakat.
Namun jika upaya persuasif itu tidak mempan, polisi akan melakukan penegakan hukum. Mengingat, hoaks tersebut semakin membuat situasi pasca-bencana semakin menakutkan untuk masyarakat.
"Literasi digital diberikan agar masyarakat tidak menyebarkan hoaks. Tapi kalau masih sebarkan hoaks buat kegaduhan di media, kita bisa lakukan gakkum terhadap orang yang memiliki akun tersebut," tutur Dedi.
Selain itu, polisi juga telah bekerja sama dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika serta Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) untuk men-take down akun-akun penyebar hoaks. Diharapkan, upaya tersebut dapat menekan penyebaran hoaks di media sosial.
"Nanti akan melakukan take down maupun blokir terhadap akun-akun yang sebarkan berita hoaks," ucap Dedi.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : Okezone.com
Yusril menyebut Prabowo mengetahui dugaan penyadapan ilegal terhadap dirinya setelah menerima laporan Kapolri.
Kementerian UMKM menyiapkan audit besar-besaran penyaluran KUR Rp300 triliun untuk memperkuat transparansi dan pembiayaan sektor produktif.
DWS sepakat dugaan penyadapan Presiden Prabowo berpotensi mengarah ke makar jika terbukti memenuhi unsur pidana.
Sugiono membuka peluang pertemuan pimpinan partai untuk membahas dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto.
Pemda DIY menyiapkan revisi tarif pajak dan retribusi daerah. Penyesuaian PKB hingga sewa fasilitas publik akan mempertimbangkan daya beli warga.
Indonesia menawarkan lima produk wisata unggulan di WTM London 2026 untuk menarik wisatawan Eropa dan memperkuat pasar pariwisata premium.