WFH ASN Resmi Diperpanjang hingga Akhir September 2026
Pemerintah memperpanjang kebijakan WFH ASN sehari dalam sepekan hingga akhir September 2026 dengan pelayanan publik tetap berjalan penuh.
Ilustrasi hoaks./JIBI
Harianjogja.com, JAKARTA - Peristiwa bencana alam ternyata tidak hanya menimbulkan keprihatinan. Ada pihak-pihak yang memanfaatkannya untuk menyebarkan berita bohong atau hoaks.
Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karo Penmas) Divisi Humas Polri Brigjen Dedi Prasetyo mengungkapkan, pihaknya telah mengantongi sejumlah akun medsos yang terindikasi menyebarkan isu sesat atau hoaks terkait dengan tsunami di Selat Sunda.
"Sudah ada beberapa akun yang diprofiling dan sudah diidentifikasi pelakunya," kata Dedi di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Rabu (26/12/2018).
Kendati begitu, polisi belum menangkap pelaku penyebaran hoaks bencana tsunami Selat Sunda. Kepolisian dalam perkara ini, kata Dedi, mengedepankan upaya persuasif yakni dengan memberikan literasi digital kepada masyarakat.
Namun jika upaya persuasif itu tidak mempan, polisi akan melakukan penegakan hukum. Mengingat, hoaks tersebut semakin membuat situasi pasca-bencana semakin menakutkan untuk masyarakat.
"Literasi digital diberikan agar masyarakat tidak menyebarkan hoaks. Tapi kalau masih sebarkan hoaks buat kegaduhan di media, kita bisa lakukan gakkum terhadap orang yang memiliki akun tersebut," tutur Dedi.
Selain itu, polisi juga telah bekerja sama dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika serta Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) untuk men-take down akun-akun penyebar hoaks. Diharapkan, upaya tersebut dapat menekan penyebaran hoaks di media sosial.
"Nanti akan melakukan take down maupun blokir terhadap akun-akun yang sebarkan berita hoaks," ucap Dedi.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : Okezone.com
Pemerintah memperpanjang kebijakan WFH ASN sehari dalam sepekan hingga akhir September 2026 dengan pelayanan publik tetap berjalan penuh.
Selomartani mulai mengembangkan pertanian cerdas berbasis IoT melalui CSR AAMAI 2026 untuk memperkuat ketahanan pangan dan produktivitas petani.
DPRD DIY menyoroti alih fungsi lahan pertanian 150-200 hektare per tahun dan meminta RPPLH 2026-2056 menjadi dasar pembangunan berkelanjutan.
PDI Perjuangan Sleman menggelar sarasehan Kudatuli untuk memperkuat militansi kader, menjaga soliditas partai, dan menyerap aspirasi senior.
Sebanyak 4.278 anak di Sleman tercatat tidak sekolah. Pemkab meluncurkan Gandheng ATS berbasis EWS untuk mendeteksi risiko putus sekolah.
Brussels memperpanjang status waspada kekeringan level kuning akibat cadangan air tanah terus menurun dan cuaca kering yang masih berlanjut.