KPK Dalami Aliran Rp106,3 Miliar yang Diduga ke Nusron Wahid
KPK menelusuri aliran dana Rp106,3 miliar dalam kasus ATR/BPN yang diduga mengalir ke Nusron Wahid dan terkait layanan pertanahan.
Kondisi Mapolsek Ciracas ketika diserang sejumlah massa./Ist via Okezone
Harianjogja.com, JAKARTA- Hubungan antara TNI dan Polri kembali disorot akibat kasus pembakaran Polsek Ciracas, Jakarta Timur beberapa waktu lalu.
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Wiranto menegaskan peristiwa pembakaran Polsek Ciracas bukan perselisihan antara TNI dan Polri. Pembakaran itu dilakukan oleh seorang oknum.
Pasca peristiwa di Ciracas, soliditas TNI-Polri tidak perlu terganggu karena kerusuhan tersebut terjadi karena oknum, bukan atas nama institusi. Masing-masing institusi memiliki komandan dan kalau ada oknum yang mengingkari soliditas dan bersatunya keduanya, maka harus ditindak.
"TNI dan Polri satu, dalam arti sama-sama menjadi alat negara untuk menjaga negara dari berbagai ancaman," kata Wiranto dalam konferensi pers di Kantor Kemenkopolhukam, Jakarta, Senin (17/12/2018).
"Jangan ada pengertian seakan-akan Polri-TNI tidak satu, itu tidak benar. Itu adalah suara yang ingin negeri kita tidak aman," lanjutnya.
Wiranto juga meminta agar kasus di Ciracas tersebut diusut tuntas dan ditindak dengan hukum yang ada. Sebelumnya, Polsek Ciracas diamuk kalangan massa pada Selasa (11/12/2018), diduga akibat aksi pengeroyokan dua anggota TNI oleh tukang parkir di pertokoan Arundina, Jakarta Timur.
Polda Metro Jaya dan Polres Metro Jakarta Timur sudah membentuk tim khusus memburu massa yang mengamuk di Polsek Ciracas, tim berasal dari Polri dan belum melibatkan TNI. Karo Penmas Mabes Polri Brigjen Dedi Prasetyo mengatakan institusinya masih dalam penyelidikan untuk mengidentifikasi pelaku.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : Suara.com
KPK menelusuri aliran dana Rp106,3 miliar dalam kasus ATR/BPN yang diduga mengalir ke Nusron Wahid dan terkait layanan pertanahan.
Bupati Magelang Grengseng Pamuji meminta ASN meninggalkan kebiasaan lama dan memperkuat target pembangunan, termasuk kemiskinan dan pengangguran.
Dinkes Kota Jogja mencatat 41 kasus baru HIV hingga triwulan II 2026, turun dibandingkan 118 kasus pada 2024 dan 98 kasus pada 2025.
Pemkab Sleman dan Klaten menyepakati pembagian PBJT Candi Prambanan untuk mengoptimalkan PAD dan pengembangan kawasan wisata.
Lomba menyanyi Manunggal Fair Kulonprogo batal mendadak. Peserta kecewa karena sudah datang dan menyiapkan penampilan.
Biaya Haji 2027 berpotensi naik. Menteri Haji Mochamad Irfan Yusuf menyebut kenaikan harga avtur dan situasi geopolitik jadi pertimbangan.