MPR Ungkap Alasan Pelantikan Wapres Pengganti Gibran Ditunda
Sidang pelantikan Wapres pengganti Gibran mundur ke 9 Desember 2026. MPR mengungkap alasan usulan penundaan dari Prabowo.
Sandiaga Uno./Antara
Harianjogja.com, JAKARTA- Sandiaga Uno menyebut banyak ulama merasa jadi target kriminalisasi.
Calon Wakil Presiden nomor urut 02 Sandiaga Uno mengaku banyak ulama yang menjadi pendukungnya mengeluh karena merasa turut menjadi target sebagai pelaku pelangggaran hukum.
Namun, dia meminta kepada para pendukungnya agar tak menuding aparat kepolisian melakukan kriminalisasi terhadap ulama menyusul adanya penetapan penceramah Habib Bahar bin Smith sebagai tersangka dalam kasus ujaran kebencian kepada Presiden Joko Widodo.
"Ini kan negara hukum kita harus junjung tinggi hukum. Ulama, saya keliling banyak yang khawatir banyak yang mengeluh banyak ditarget," kata Sandiaga di Jalan Ciledug Raya, Petukangan, Jakarta Selatan, Sabtu (8/12/2018).
Adanya fenomena ini, Sandiaga berharap polisi tetap profesional untuk menjalankan profesinya sebagai aparat penegak hukum. Sebab, menurutnya, hal itu supaya masyarakat tak mudah terprovokasi kalau ada ulama yang tersandung kasus hukum dianggap sebagai upaya untuk mengkriminalisasi.
"Jangan sampai perlakuan terhadap ulama diinterpretasikan sebagai kriminalisasi ulama karena masyarakat itu banyak mendapatkan informasi," ujarnya.
Sandiaga juga meminta agar seluruh pihak bisa berpikir positif agar permasalahan hukum tak sampai terbawa ke ranah politik jelang pelaksanaan Pilpres 2019 mendatang. Dia khawatir apabila isu-isu kriminalisasi ulama terus digulirkan bisa memanaska tensi politik di tanah air.
"Jadi mari kita sama-sama berpikir teduh, sejuk, turunkan tensi politik, kita biarkan proses hukum berlaku dan saya berdoa ini tidak memecah belah bangsa kita," pungkasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : Suara.com
Sidang pelantikan Wapres pengganti Gibran mundur ke 9 Desember 2026. MPR mengungkap alasan usulan penundaan dari Prabowo.
KPK mendalami kewenangan penerbitan HGB dan HGU saat memeriksa dua Dirjen ATR/BPN dalam penyidikan dugaan korupsi.
DKI Jakarta dan DIY memaparkan strategi efisiensi anggaran, digitalisasi pembayaran, serta creative financing dalam validasi IPKD 2026.
Rencana koperasi membangun kilang minyak goreng pada 2027 dinilai berpeluang menekan harga, tetapi menghadapi risiko modal, pasokan, dan tata kelola.
Pengusaha dan ekonom menyampaikan kriteria cawapres ideal pendamping Prabowo, mulai dari stabilitas politik hingga kemampuan mengawal kebijakan ekonomi.
Kemenhut menegaskan perlindungan Badak Jawa sebagai prioritas konservasi nasional setelah kelahiran anak badak kelima dari induk Desy.