Survei Komnas HAM, Primordialisme Masih Kuat Dipegang Masyarakat

Harianjogja.com, JAKARTA--Hasil survei Komnas HAM juga menunjukkan primordialisme masih menjadi nilai penting yang dipegang masyarakat. Dalam survei tersebut, ditemukan kondisi di mana latar belakang ras dan etnis membuat responden merasa diuntungkan dan dimudahkan.

Sebanyak 83,1% responden menilai latar belakang etnis seperti Jawa, Batak, Arab, dan Tionghoa memudahkan aktivitas dalam aspek kehidupan.
Selain itu, latar belakang ras juga dianggap menjadi faktor yang memberi kemudahan bagi masyarakat, dilihat dari jumlah responden yang setuju mencapai 82,7%.

Peneliti Komnas HAM Elfansuri memaparkan data juga menunjukkan segregasi sosial masyarakat masih tinggi. Terlihat dari tingkat persetujuan yang lebih dari 80%.

"Potensi akan adanya tindakan diskriminasi ras dan etnis memiliki probabilitas yang cukup besar, atau setidaknya hal ini mengidentifikasikan sikap permisif sebagian masyarakat atas tindakan diskriminasi ras dan etnis yang terjadi di tengah masyarakat," papar Elfansuri.

Senada dengan Elfansuri, Komisioner Pengkajian dan Penelitian Komnas HAM Mochammad Choirul Anam juga menyebutkan kesadaran masyarakat soal solidaritas eksternal perlu ditingkatkan.

"Kesadaran soal keberagaman etnis dan ras itu ada, tapi kesadarannya belum bersifat merekatkan secara eksternal. Masih secara internal," kata Anam.

Survei terbaru Komnas HAM dilakukan pada 1.207 responden di 34 provinsi Indonesia selama periode 25 September-3 Oktober 2018. Survei merupakan bagian dari evaluasi penilaian publik terhadap upaya penghapusan diskriminasi ras dan etnis.

Komnas HAM merekomendasikan masyarakat untuk tidak membawa isu etnis dan ras ke ranah publik karena berpotensi memecah belah.
"Masyarakat kita punya kecenderungan merasa lebih nyaman dengan orang yang berasal dari etnis yang sama. Oleh karena itu, guyonan yang membawa unsur etnis dan ras, baik dalam lingkup ekonomi maupun politik diharapkan dapat berkurang, karena dapat memperuncing perbedaan," kata Anam.

Paparan Komnas HAM juga menunjukkan terdapat peningkatan laporan diskriminasi etnis pada 2016 yang menjadi 38 aduan. Angka tersebut naik nyaris dua kali lipat dibanding 2015 yang berjumlah 20 aduan.
Pelaksanaan pemilihan daerah diperkirakan menjadi faktor peningkatan aduan diskriminasi ras dan etnis. Aman menyebutkan spektrum politik etnisitas menjadi salah satu sumber aduan dengan contoh pelanggaran berupa ujaran kebencian dan kampanye rasis.

Melihat kondisi tersebut, Komnas HAM mendorong lembaga negara dan semua pihak agar lebih serius dalam mencegah diskriminasi etnis dan ras, terutama di tengah peningkatan tensi politik jelang Pemilihan Umum 2019.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.

Sumber : JIBI/Bisnis Indonesia