Panas Bumi Ungaran Dikembangkan, PLN Siapkan PLTP 55 MW
PLN mendapat penugasan mengembangkan WKP Ungaran hingga 55 MW. Proyek masih dalam tahap studi dengan kajian lingkungan dan sosial.
Yusril Ihza Mahendra./JIBI
Harianjogja.com, JAKARTA- Keputusan politikus PBB Yusril Ihza Mahendra menjadi kuasa hukum Jokowi belakangan membuat renggang hubungan pakar hukum tata negara itu dengan kubu Prabowo.
Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon mengorek soal hubungan Calon Presiden nomor urut 01 Prabowo Subianto dengan Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) Yusril Ihza Mahendra. Menurutnya, Yursil dianggap telah melupakan jasa Prabowo yang ikut mendirikan PBB saat dibentuk pada 1998 silam.
Alasan Fadli membuat pernyataannya tersebut karena Yusril belakangan ini kerap menyerang menyerang Prabowo yang disebut tidak digubris gagasan-gagasannya terkait urusan koalisi untuk Pilpres 2019. Enggan berdiam diri, Fadli pun akhirnya angkat bicara.
“Saya ingatkan @Yusrilihza_Mhd , saya ikut lahirkan PBB dan Pak @prabowo ikut membantu partai ini bisa hadir pada waktu itu (1998),” tulis Fadli dalam akun Twitter pribadinya @fadlizon pada Jumat (9/11/2018).
Fadli mengklaim ikut memiliki andil yang besar kepada Yusril agar bisa terjun ke dunia politik. Politikus Partai Gerindra itu juga menyebutkan mendiang Farid Prawinegara turut terlibat mendorong Yusril mendirikan PBB.
“Yang ikut mengajak Anda ke partai baru waktu itu adalah saya dan alm. Farid Prawiranegara, putra Pak Sjafroeddin Prawiranegara. Jangan lupa sejarah. Lalu kami keluar,” pungkasnya.
Untuk diketahui, baru-baru ini Yusril mengumumkan dirinya telah menjadi pengacara pasangan nomor urut 02, Joko Widodo-Maruf Amin. Keputusan tersebut mengundang polemik karena publik mengetahui Yusril kerap kali mengkritik kinerja pemerintahan Jokowi.
Tak hanya itu, keputusan itu menjadi tanda tanya besar bagi sejumlah anggota partai politik koalisi Indonesia Adil dan Makmur yang mendukung Capres-Cawapres Prabowo Subianto-Sandiaga Uno. Pasalnya, PBB sempat menandatangani perjanjian Ijtimak Ulama II. Dalam perjanjian tersebut, PBB dan lima partai politik lainnya sepakat mendukung Prabowo-Sandiaga di Pilpres 2019.
Saat dikonfirmasi kepada Yusril, dirinya menegaskan bahwa PBB belum memiliki keputusan resmi terkait dengan arah dukungannya di Pilpres 2019. Selain itu, dirinya sempat menyinggung kubu Prabowo-Sandiaga yang menurutnya tidak menggubris usulannya terkait mekanisme koalisi, salah satunya ialah Draf Aliansi Keummatan. Meskipun dirinya menegaskan tak terlibat dalam perumusan itu, namun beberapa kali Yusril mengatakan bahwa Prabowo kerap kali menyuekinya bahkan sulit untuk dihubung
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : Suara.com
PLN mendapat penugasan mengembangkan WKP Ungaran hingga 55 MW. Proyek masih dalam tahap studi dengan kajian lingkungan dan sosial.
Empat EWS tsunami di pantai Gunungkidul mengalami kerusakan. BPBD menyiapkan Rp165 juta dan perbaikan dimulai Oktober 2026.
Bupati Gowa Sitti Husniah menjalani pemeriksaan perdana sebagai tersangka dugaan korupsi pemerasan dan TPPU senilai Rp1,1 miliar.
BPS mencatat inflasi Indonesia September 2026 sebesar 0,3% secara bulanan dan 3,28% secara tahunan, dengan cabai jadi pemicu utama.
BPJS Kesehatan mengeluarkan lebih dari Rp100 triliun untuk 172,3 juta kasus penyakit jantung sepanjang 2015-2025.
Pengguna iPhone 18 Pro dan Pro Max mengeluhkan speaker berbunyi kresek, klik, dan letupan. Penyebabnya belum diketahui.