Disebut Masyarakat Kekurangan Uang, Televisi di Tiongkok Minta Maaf karena Siarkan Iklan Terlalu Lama

Annisa Margrit Selasa, 04 September 2018 10:50 WIB

Disebut Masyarakat Kekurangan Uang, Televisi di Tiongkok Minta Maaf karena Siarkan Iklan Terlalu Lama

Gedung kantor pusat stasiun televisi CCTV di Beijing, China./Istimewa

Harianjogja.com, JAKARTA - Masyarakat di Tiongkok memprotes stasiun televisi yang menyiarkan iklan terlalu lama hingga 12 menit tanpa henti.

Stasiun televisi milik Pemerintah Tiongkok meminta maaf setelah menayangkan iklan selama 12 menit tanpa henti sebelum menyiarkan program pendidikan.

Stasiun televisi CCTV mendapat protes dari para orang tua siswa SD dan SMP. Sebelumnya, Kementerian Pendidikan China meminta para murid dan orang tuanya menonton program berjudul "First Lesson of New Semester" pada Sabtu (1/9/2018) malam.

Bahkan, seorang pengguna Weibo--media sosial asli Tiongkok--bertanya apakah CCTV sangat kekurangan uang sehingga menayangkan iklan dengan durasi yang lama.

"Kami meminta maaf kepada para orang tua dan siswa atas iklan yang lama sebelum program dimulai," papar CCTV dalam akun Weibo-nya, seperti dilansir Reuters, Senin (3/9).

Program tersebut merupakan program rutin yang ditayangkan atas kerja sama CCTV dan Kementerian Pendidikan China setiap 1 September setiap tahunnya, menjelang dimulainya tahun ajaran baru usai libur musim panas.

Namun, ternyata pihak stasiun televisi lebih dulu menayangkan berbagai iklan termasuk iklan kendaraan bermotor, perlengkapan rumah, pasta gigi, dan perlengkapan sekolah tanpa henti.

Porsi terbesar iklan selama belasan menit itu adalah iklan les usai sekolah bagi para siswa. Di Tiongkok, banyak anak-anak dari masyarakat kelas menengah yang mengikuti les di luar sekolah untuk membantu mereka meningkatkan nilai rapor.

CCTV merupakan jaringan televisi terbesar di Negeri Panda.

Protes ini berlangsung hampir berbarengan dengan aksi unjuk rasa oleh para orang tua di kota Leiyang, Provinsi Hunan di selatan China. Sekitar 600 orang tua memprotes kebijakan pendaftaran sekolah dari pemerintah setempat.